INDUSTRY.co.id - Jakarta – Industri keramik nasional menghadapi tekanan serius akibat menurunnya pasokan gas industri yang dinilai mengganggu daya saing hingga mengancam keberlangsungan operasional pabrik. Pelaku industri memperingatkan kondisi ini berpotensi memicu penurunan produksi dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan, pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sepanjang Januari–Mei 2026 terus mengalami penurunan. Realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) tercatat hanya mencapai 47,5 persen, sehingga kebutuhan sisanya harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Kondisi tersebut menyebabkan industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar US$15–16 per MMBTU atau hampir dua kali lipat dari harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan sebesar US$7 per MMBTU.

“Daya saing industri akan terus tergerus dan utilisasi kapasitas produksi akan menurun,” ujar Edy.

Ia menambahkan, informasi terbaru dari PGN menunjukkan AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun hingga di bawah 30 persen.

ASAKI menegaskan bahwa yang diperjuangkan bukan hanya persoalan harga gas, melainkan keberlangsungan industri keramik nasional secara keseluruhan. Industri keramik yang tergabung dalam ASAKI disebut menopang investasi besar dan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata Edy.

ASAKI menilai industri masih dapat bertahan apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran US$7–9 per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80 persen dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan. Ia menyebut pelaku industri saat ini berada dalam situasi sulit karena ketidakpastian pasokan gas mengganggu aktivitas produksi.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” katanya.

Namun berdasarkan informasi yang diterima FIPGB, PGN menyebut AGIT saat ini hanya sekitar 27,5 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut. Sementara penggunaan gas di luar AGIT akan dikenakan tarif sekitar US$20 per MMBTU per Juni 2026.

Kondisi ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Dasco bahkan langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, di hadapan peserta rapat.

Dalam percakapan tersebut, Dasco menyampaikan persoalan gas industri telah menjadi isu serius yang memengaruhi berbagai sektor usaha.

“Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Persoalan ini sudah menjadi perhatian,” kata Dasco.

Menanggapi hal itu, Simon menyatakan Pertamina akan segera berkoordinasi dengan PGN untuk mencari solusi.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan PGN dan berkomitmen melakukan penyesuaian agar persoalan ini dapat diselesaikan,” ujarnya.

Dasco juga mengungkapkan adanya ancaman terhadap sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi PHK akibat tekanan biaya gas dapat mencapai sekitar 55 ribu pekerja di sejumlah pabrik keramik di wilayah Bekasi.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan harga gas industri mengalami kenaikan signifikan, dari sebelumnya sekitar US$6 menjadi US$23 per MMBTU.

Menurutnya, dampak kenaikan tersebut mulai terasa di sektor industri keramik. Beberapa perusahaan disebut sudah mengalami tekanan berat.

“Dua pabrik besar anggota kami di Bekasi sudah tutup. Granito, Milan Keramik, dan Mulia Keramik juga terancam akibat persoalan gas industri. Ini sangat berbahaya,” kata Andi.

Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan berharap solusi dapat segera ditemukan.