INDUSTRY.co.id - JAKARTA - Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk menjaga efektivitas koordinasi kebijakan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya tantangan pembangunan dalam negeri. Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6). Rapat dipimpin Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah dan turut membahas alokasi anggaran bagi tujuh kementerian koordinator.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut positif persetujuan anggaran tersebut. Menurutnya, dukungan dari DPR menjadi modal penting untuk memperkuat pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional sekaligus mendukung program-program prioritas pemerintah.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga dalam rapat tersebut.
Airlangga menilai, kepastian pagu anggaran akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2027. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, peran koordinasi lintas sektor dinilai semakin krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mengoptimalkan peran Kemenko Perekonomian dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah.
“Dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah,” kata Airlangga.
Ke depan, Kemenko Perekonomian akan memanfaatkan pagu anggaran yang telah disetujui untuk mengawal agenda transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan berbagai program tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing nasional menuju visi Indonesia Maju.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri sejumlah menteri koordinator lainnya, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
