Proyek Pemberantasan Korupsi Masih Tersendat?

Oleh : Umbu Pariangu | Kamis, 03 Agustus 2017 - 11:51 WIB

Umbu TW Pariangu
Umbu TW Pariangu

INDUSTRY.co.id - Tertangkapnya Bupati Pamekasan Achmad Syafii oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama  Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Rabu (2/8/2017), menunjukkan proyek pemberantasan korupsi masih tersendat. Kenapa para kepala daerah tetap saja berkelakuan korup meskipun KPK hari-hari ini semakin gencar melakukan OTT.

Ini bisa jadi para kepala daerah dan elite-elite lainnya tidak sedikitpun terganggu dengan sistem penegakan hukum terhadap praktek korupsi selama ini. Karena memang hukuman terhadap koruptor selama ini tidak efektif.

Di Kabupaten Sabu Raijua, di Provinsi NTT misalnya, daerah yang notabene sudah sangat miskin itu, tapi kepala daerahnya masih tega-teganya untuk korupsi lagi, mestinya ia harus mendapat vonis yang layak dan adil, tapi belakangan hanya divonis 3 tahun dan itu pun masih banding lagi.

Mestinya para hakim juga mempertimbangkan situasi dan konteks korupsi sebagai rujukan dalam memvonis para koruptor. Korupsi di daerah miskin itu kan sudah sangat keterlaluan, karena rakyat dibuat makin menjerit tak berdaya, dan berarti pejabatnya tidak punya nurani lagi. Mestinya harus dikenai hukuman yang berat.

Itu sebabnya saya selalu mengatakan, korupsi di kita ini sudah sangat struktural sifatnya sehingga orang jadi berpikir, lebih menguntungkan kalau korupsi daripada tidak korupsi. Karena mereka yang korup uang milyaran rupiah ternyata hanya masuk penjara 4-5 tahun, setelah itu masih bisa foya-foya menikmati uang korupnya di luar penjara, tapi orang-orang kecil yang korup karena kepepet justru dihukum sama dengan yang korup uang milyaran.

Saya usulkan, supaya hukuman pemiskinan terhadap koruptor segera diterapkan, tidak bisa tidak. Kalau mau ingin KPK efektif dalam memerangi korupsi, ya korupsi harus dilihat sebagai extraordinary crime dan sanksinya juga harus berat.

Percuma kalau hanya menerapkan hukuman denda atau biaya sosial. Pemiskinan terhadap koruptor akan membuat mereka tidak lagi berdaya, sehingga bisa menimbulkan efek jera.

Umbu Pariangu, Akademisi FISIP Universitas Nusa Cendana (Undana) dan Peneliti PAKU (Pusat Antikorupsi Undana)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

“Mengenal Lebih Dalam tentang Polistirena Busa untuk Kebaikan Manusia dan Lingkungan” di Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).

Kamis, 27 Juni 2019 - 07:32 WIB

Masaro Jadi Paradigma Baru untuk Mengatasi Masalah Sampah di Indonesia

Tata kelola penanganan sampah di Indonesia belum baik, terlebih perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Kini melalui manajemen sampah…

Direktur Utama BRI Suprajarto saat di PBB

Kamis, 27 Juni 2019 - 07:07 WIB

Dirut BRI Berbicara Tentang Pemberdayaan UMKM di Forum PBB

New York -  Direktur Utama Bank BRI Suprajarto menjadi pembicara dalam salah satu forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjudul Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) Day 2019…

“Mengenal Lebih Dalam tentang Polistirena Busa untuk Kebaikan Manusia dan Lingkungan” di Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).

Kamis, 27 Juni 2019 - 07:01 WIB

Ini Fakta Benar Soal Penggunaan Styrofoam bagi Manusia dan Lingkungan

Tahukah Anda penggunaan styrofoam yang digunakan dalam mengemas makanan dan minuman yang selama ini diisukan tidak aman dan tidak sehat tidak terbukti sama sekali. Bahkan styrofoam yang beredar…

Adil Mubarak Vice President Operations RedDoorz (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 27 Juni 2019 - 07:00 WIB

SDM Berkualitas, Kunci Utama Suksesnya Industri Pariwisata Nasional

Sebagai salah satu pelaku bisnis dalam dunia pariwisata Indonesia, RedDoorz turut berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia dengan mengadakan pelatihan Quality Training…

Forum Silaturahmi Dai Muda Jakarta

Kamis, 27 Juni 2019 - 06:35 WIB

Forum Silaturahim Dai Muda Jakarta Tolak Halal Bihalal di MK

Jakarta - Menyikapi rencana sejumlah ormas yang rencananya akan menggelar kegiatan zikir, doa bersama, sholawat dan halal bi halal pada tanggal 26-28 Juni 2019 di pelataran GedungMahkamahKonstitusi(MK),ForumSilaturahmjDa’iMudaJakarta(FSDMJ)menggelar…