HGBT Bakal Dilanjut, Industri Desak PGN Jangan Bermanuver Tetapkan Pembatasan Kuota Gas

Oleh : Ridwan | Rabu, 08 Mei 2024 - 15:47 WIB

Migas Ilustrasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memberi sinyal akan melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri.

Perlu diketahui, program HGBT untuk ketujuh sektor industri ini mulanya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Arifin menyebut bahwa kelanjutan program harga gas khusus industri menjadi perhatian pemerintah agar menciptakan daya saing industri yang lebih kompetitif.

"Ini (HGBT) insya Allah akan dilanjutkan. Dan kita juga sedang berupaya kan membangun lagi infrastruktur gas ya. Supaya memang bisa dimanfaatkan," jelasnya di Jakarta (6/5).

Sementara itu, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan menyambut baik sinyal positif dari Menteri ESDM terkait kelanjutan program HGBT untuk sektor industri.

Meski demikian, Yustinus meminta dalam implementasinya harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020, tanpa harus ada pembatasan kuota pemakaian gas.

"Kami meminta dalam implementasinya nanti harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa harus ada pembatasan kuota gas," jelas Yustinus kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Rabu (8/5).

Menurutnya, diperlukan keterbukaan penegakan pasokan, dengan pengawasan dan informasi terbuka khususnya di perusahaan penyalur gas secara detail.

"Keterbukaan data adalah kunci kepastian komitmen pemerintah. Komitmen ini modal tak ternilai untuk pembangunan ekonomi," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI), Harris Hendraka mengungkapkan hal yang sama.

Menurutnya, implementasi HGBT harus dikawal dengan ketat, jangan sampai ada permainan-permainan yang tidak 'fair' dalam penerapannya nanti.

"Mereka (Kementerian ESDM) bilang melanjutkan, akan tetapi kuota pemakaian gas dibatasi, dan kami (industri) harus bayar mahal untuk sisanya. Ujungnya sama saja, malah lebih mahal dari harga retail," tegas Harris.

Saat ini, jelas Harris, industri tengah terjepit oleh manuver yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Pemerintah ini seperti tidak tahu bahwa PGN bermanuver begini. Kami industri semua terjepit," tuturnya.

Ditegaskan Harris, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan kalau dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, industri akan semakin terpukul dengan manuver PGN yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita sebagai pengusaha dengan segala resiko, mengikuti segala aturan pajak, aturan lingkungan, aturan ketenagakerjaan, dan kita ciptakan lapangan kerja, tapi seakan-akan sekarang semua usaha kita sepertinya di kontrol oleh penyedia gas industri. Jadi nasib untung rugi perusahaan, nasib karyawan, semua bergantung dengan kebijakan satu belah pihak yaitu PGN," tutup Harris.