Peduli pada Stunting, Anak Putus Sekolah dan Kematian Ibu-Bayi

Oleh : Bambang Soesatyo | Senin, 04 Maret 2024 - 09:05 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id -  KETIKA hampir semua komunitas bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, negara-bangsa diingatkan untuk terus bekerja sungguh-sungguh menuntaskan pembangunan manusia Indonesia. Negara patut memberi perhatian lebih kepada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan berpijak pada data-data resmi tentang kematian ibu dan bayi, data stunting, hingga data tentang anak putus sekolah.

Kewajiban negara-bangsa bagi pembangunan jiwa-raga segenap warga negara sudah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini menetapkan perintah kepada negara untuk peduli pada komunitas warga yang lemah dan berkekurangan, dengan kewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan dapat hidup layak seturut martabat kemanusiaan.

Kewajiban negara itu sudah dilaksanakan dari waktu ke waktu melalui aneka program pembangunan berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan kewajiban itu pun terus diperbarui, antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil atau progresnya bisa dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Sebagaimana telah dilaporkan, sepanjang periode 2010-2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun.

Kerja dan kepedulian terhadap masalah ini tentu saja patut diapresiasi. Apalagi, dilaporkan juga bahwa semua dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang, hidup sehat serta standar hidup layak. Harapan hidup bayi membaik. Begitu juga dengan peluang untuk mengenyam pendidikan atau bersekolah. Kehidupan layak berdasarkan pengeluaran ril per kapita pun dilaporkan terus membaik.

Namun, kewajiban dan pekerjaan negara membangun manusia Indonesia itu, hingga kini, belum dapat dituntaskan. Itu sebabnya, di setiap lingkungan kehidupan bersama hingga hari-hari ini, masih ada bayi kurang gizi (stunting), anak usia sekolah yang putus sekolah karena beberapa alasan, hingga masalah kematian ibu dan bayi.

Masalah seperti itu umumnya dialami atau dihadapi oleh warga negara yang berkekurangan atau lemah dari aspek ekonomi. Demikian lemahnya sehingga mereka tak mampu untuk sekadar memenuhi kecukupan standar gizi atau membiayai kebutuhan sekolah. Negara harus selalu hadir – bahkan boleh melakukan intervensi-- untuk mengatasi persoalan ini agar tidak ada warga negara atau komunitas yang terpaksa ditinggalkan oleh percepatan proses pembangunan yang menjadi tuntutan perubahan zaman.  

 

Ketika peradaban sudah mencapai era digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan seperti sekarang ini, model persoalan seperti bayi kurang gizi, anak putus sekolah hingga persoalan yang melatarbelakangi kematian ibu dan bayi idealnya bisa diminimalisir oleh tindakan atau kebijakan intervensi negara. Bahkan negara pun hendaknya memrioritaskan masalah ini agar tidak ada komunitas yang tertinggal – apalagi terabaikan – di tengah percepatan proses pembangunan berkelanjutan sebagai tanggapan atas perputaran roda perubahan zaman.

Model persoalan ini bisa ditangani dengan baik sejauh ada kehendak baik, kepedulian, dan kesungguhan dalam menjangkau mereka yang lemah dan berkekurangan, karena mereka ada di setiap lingkungan kehidupan bersama. Bisa tertangani dengan baik karena negara mampu serta memiliki daya dan infrastruktur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

Masalah kematian ibu dan bayi menjadi indikator yang menggambarkan baik-buruknya wajah kesehatan suatu negara. Di Indonesia, sebagaimana pernah diungkap oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kematian ibu dan bayi ada di peringkat tiga besar dalam lingkungan ASEAN. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan kematian bayi tercatat mencapai 16,85 per 1.000 kelahiran hidup.

Masalah stunting tetap menuntut perhatian lebih. Langkah Kemenkes dengan 11 intervensi spesifik patut diapresiasi. Angka stunting di Indonesia dilaporkan telah mengalami penurunan, dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022. Tahun 2024 ini, angka stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen.

Tantangan riil tentang persoalan stunting bisa dilihat dari hasil survei oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2022. Survei itu menemukan 21 juta keluarga berisiko stunting. Masih menurut BKKBN, jumlah balita berisiko stunting di Indonesia pada 2022 sekitar 4,7 juta jiwa. Sudah barang tentu bahwa potensi masalah ini terdapat di semua daerah. Maka, semua Pemerintah daerah didorong untuk peduli dan lebih bersungguh-sungguh menangani masalah ini.

 

Tidak kalah pentingnya adalah memberi perhatian dan peduli pada persoalan anak putus sekolah. Penyebab utama dari kasus anak putus sekolah adalah ekonomi keluarga yang lemah dan berkekurangan. Menurut data Susenas yang diolah Bappenas tahun 2022, anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Jumlah ini menggambarkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang jumlah mencapai 3.939.869 anak.

 

Dari rinciannya, didapatkan data bahwa sebanyak 491.311 anak usia sekolah drop out pada tahun ajaran baru. Dan, sebanyak 252.991 anak putus sekolah di tengah jenjang,  serta 238.320 anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran baru. Selain itu, tercatat tak kurang dari 3.356.469 anak usia sekolah sudah drop out pada tahun-tahun ajaran sebelumnya.

Gambaran di atas, plus rangkaian data ini, patut dikedepankan untuk memberi penegasan bahwa kewajiban negara membangun segenap jiwa-raga warga negara belum tuntas. Negara harus lebih agresif melakukan intervensi guna meminimalisir masalah stunting, anak putus sekolah hingga persoalan kematian ibu dan bayi. Mereka yang lemah dan berkekurangan hendaknya tidak boleh tertinggal oleh perubahan zaman, apalagi terabaikan.

Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Borobudur, Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Jumat, 19 April 2024 - 05:45 WIB

Tinjau Ruas Tol Palembang - Betung, Menteri Basuki: Tuntas Awal 2025

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (18/04/2024), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan progres pembangunan…

Perkuat Ketahanan Pangan, ID Food bersama Kostrad Lakukan Panen dan Penanaman Budidaya Padi Tahap II di Lahan Strategis

Kamis, 18 April 2024 - 22:02 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, ID Food bersama Kostrad Lakukan Panen dan Penanaman Budidaya Padi Tahap II di Lahan Strategis

Subang – Dalam rangka mendukung peningkatan produksi beras nasional, Holding BUMN Pangan ID Food melakukan kolaborasi bersama Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) melalui pengembangan…

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar

Kamis, 18 April 2024 - 21:30 WIB

Top! Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar

Jakarta-Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)…

Chief Commercial Officer Telin Kharisma (keempat dari kanan) dan Group Chief Executive of Dialog Axiata PLC Supun Weerasinghe (kelima dari kiri) saat penandatanganan kemitraan strategis untuk pengelolaan layanan terminasi suara dan SMS internasional antara Telin dan Dialog Axiata

Kamis, 18 April 2024 - 21:03 WIB

Telin dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional

Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia yang melayani pelanggan global, dan Dialog Axiata PLC, penyedia konektivitas nomor satu di Sri Lanka, telah menandatangani Perjanjian Layanan Induk (Master…

Ilustrasi pembayaran menggunakan PayLater

Kamis, 18 April 2024 - 17:39 WIB

Pinjol dan Paylater Marak, Perbankan Perlu Ubah Strategi Agar Kredit Mudah Diakses

Laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI) tentang kredit nasional dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Maret 2024 mengungkapkan adanya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan sebesar 11,28%…