Kemnaker Minta Kemenkes Cabut Pasal di RPP Kesehatan Berdampak PHK

Oleh : Wiyanto | Selasa, 31 Oktober 2023 - 20:51 WIB

Industri hasil tembakau (IHT)
Industri hasil tembakau (IHT)

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan untuk dicabut, khususnya pada pasal-pasal pengaturan produk tembakau yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan tenaga kerja secara luas.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan posisi Kemnaker pada prinsipnya mengusulkan agar pasal-pasal yang menuai masalah untuk tidak dimuat dalam RPP Kesehatan. Pasal-pasal dimaksud adalah yang berdampak pada kondisi hubungan industrial, terutama yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Pasal-pasal yang bisa berdampak pada PHK sudah kami petakan. Terutama ada lima pasal yang krusial,” tegasnya saat menjadi pembicara di acara “Workshop Advokasi Terintegrasi” yang digelar Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) di Bogor, Jawa Barat, Senin (30/10) sore.

Salah satunya adalah pasal yang terkait pelarangan iklan dan promosi produk tembakau. “Dampaknya banyak. Misalnya larangan iklan. Jangan dilarang banget lah. Kita selama ini tahu iklan rokok kan (berkontribusi) besar,” ungkapnya.

Ketika pelarangan iklan tersebut dijalankan, lanjut Indah, yang bisa terdampak adalah tenaga kerja di industri tidak langsung dari industri hasil tembakau, seperti industri kreatif dan media. “Di pabrik (rokok) sendiri, juga pasti ada pengurangan tenaga kerja (jika pelarangan ini dilakukan),” terusnya.

Selain itu, pasal yang mengharuskan setiap bungkus rokok berisi minimal 20 batang juga dinilai Kemnaker akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. ”Produksinya juga, kalau dibatasi jadi segitu (20 batang) kan pasti ada pengurangan tenaga kerja,” serunya.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector pembahasan RPP Kesehatan diminta untuk mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan di Indonesia. Terlebih, industri hasil tembakau merupakan sektor yang melibatkan tenaga kerja dalam negeri dalam jumlah yang banyak.

”Prinsip dan sikap Kemnaker adalah mendukung agar kebijakan yang berlaku untuk industri hasil tembakau itu jangan sampai berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Karena, walaupun mesinnya canggih-canggih, tapi tetap banyak mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, terutama wanita. Jadi, satu orang kena PHK saja itu dampaknya banyak,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menegaskan seluruh anggota serikat yang mayoritas bekerja di industri hasil tembakau akan terus berjuang mempertahankan mata pencahariannya yang legal dan semestinya dilindungi negara.

“Kami memohon agar pemerintah hadir untuk melindungi mata pencaharian kami. Berbagai ketentuan dalam RPP Kesehatan secara nyata dan terang-benderang dapat mematikan keberlangsungan industri hasil tembakau. Selain itu, berbagai larangan tersebut seolah-olah memposisikan industri hasil tembakau sebagai industri ilegal,” ujarnya.

Terdapat tiga tuntutan sebagai kesimpulan atas “Workshop Advokasi Terintegrasi” PP FSP RTMM-SPSI. Pertama, meminta pemerintah mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan karena akan mematikan keberlangsungan mata pencaharian ratusan ribu anggotanya.

Kedua, meminta Kemenkes untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk serikat pekerja, untuk memberikan masukan melalui pembahasan yang transparan dan komprehensif.

Ketiga, PP FSP RTMM-SPSI menilai aturan produk yang telah berlaku sekarang, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012), dinilai sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau. Oleh karena itu, aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto kiri-kanan (Markus Rozano Antar Prasetyo - Bung Kepra selaku Ketua Koordinator Pergelaran; Dirjen Bimas Budha Supriyadi; Ketua Umum Panitia Acara Siddhartha The Musical, Sutina Irsan)

Sabtu, 25 Mei 2024 - 02:40 WIB

Keren! Hadir Kembali Setelah 17 Tahun, Siddhartha The Musical Sukses Hipnotis Warga Jakarta

Jakarta- Kerinduan warga Jakarta, khususnya umat Budha akan Siddhartha The Musical akhirnya terobati. Penampilan para seniman panggung Siddharta The Musical sukses menghipnotis warga yang memadati…

[Ki-Ka] M. Ade Kurniawan - CEO of ACSI, Jaja Ahmad Subarja - President Director of ACSI Corp, Yusup

Jumat, 24 Mei 2024 - 21:22 WIB

Kukuhkan Kepemimpinan Teknologi Lingkungan, Cetta Akuisisi EAS.ai

Akuisisi EAS.ai akan memperkuat posisi Cetta sebagai pemimpin dalam industri teknologi lingkungan di Indonesia dengan mengembangkan kemampuan teknologi AI-nya serta membuka peluang pasar baru.

Kegiatan CSR PT Krakatau Sarana Properti

Jumat, 24 Mei 2024 - 16:48 WIB

PT. Krakatau Sarana Properti Gelar Kegiatan CSR Bidang Pendidikan dan Lingkungan di Provinsi Banten

PT. Krakatau Sarana Properti (KSP) baru saja menggelar aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang rutin dilaksanakan di wilayah Cilegon maupun juga disekitar daerah Provinsi Banten.…

Apartemen

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:42 WIB

Sentimen Positif Dorong Permintaan Apartemen di Jakarta Selama Paruh Kedua Tahun 2024

Colliers memperkirakan permintaan apartemen di Jakarta akan mengalami peningkatan sepanjang sisa semester tahun ini, terutama pada paruh kedua dengan penetapan pemerintahan baru dan kondisi…

PT Charoen Pokphand Indonesia

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:18 WIB

Citi Indonesia Rampungkan Kesepakatan Fasilitas Kredit Sindikasi Bergulir untuk Charoen Pokphand

Citibank Indonesia (Citi Indonesia), bertindak sebagai Bank Koordinator Tunggal, telah sukses menyelesaikan kesepakatan fasilitas kredit sindikasi bergulir (syndicated revolving credit facilities)…