Miris! Tak Sesuai Realita, Gabungan Pelaku UMKM Desak Kemenkes Keluarkan Aturan Tembakau dari RPP UU Kesehatan

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 27 September 2023 - 13:32 WIB

Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)
Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)

INDUSTRY.co.id, Jakarta– Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merasa kecewa atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menjadi aturan turunan Undang-Undang (UU Kesehatan) terkait produk tembakau yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di dalam aturan tersebut, banyak terdapat larangan total bagi produk tembakau, termasuk larangan penjualan rokok eceran.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (AKRINDO), Anang Zunaedi, mengaku omzet pelaku UMKM sangat bergantung pada produk tembakau. “Dorongan pelarangan penjualan rokok eceran dapat mematikan usaha para pedagang. Rokok adalah produk legal yang dapat diperjualbelikan dan menjadi salah satu tumpuan perputaran ekonomi pelaku UMKM,” terangnya.

Oleh karena itu, Anang berharap Kemenkes bisa lebih adil saat menyusun kebijakan terkait produk tembakau. Ia juga menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak bisa melihat kontribusi UMKM yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. “Keberadaan UMKM yang mandiri ini harusnya dilindungi, bukan justru dimatikan dengan kebijakan sepihak,” tegasnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (AKUMANDIRI), Setyorinny Hermawati, berharap pemerintah dapat terus konsisten melindungi sektor usaha yang menunjang ekonomi masyarakat kecil. “Pemerintah mohon lebih bijaksana dengan menggodok aturan yang sesuai realita kehidupan masyarakat. Kemenkes juga harus melibatkan dan mengakomodir suara pelaku UMKM dalam proses penyusunan RPP UU Kesehatan terkait produk tembakau ini,” jelasnya.

Setyorinny melanjutkan pelaku UMKM seharusnya mendapatkan perlindungan melalui kebijakan. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PBD) Indonesia hampir mencapai 61% dan menyerap sebanyak 97% tenaga kerja. “Oleh karena itu, aturan produk tembakau yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu seharusnya diatur, bukan pelarangan total. Pemerintah harus lihat dampaknya dari sektor hulu ke hilir,” terangnya.

Sebelumnya, pada 20 September 2023, Kemenkes telah melaksankan public hearing tentang pasal zat adiktif berupa produk tembakau, namun tidak ada satupun pelaku UMKM sektor perdagangan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau yang diundang untuk datang menyampaikan pendapat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto kiri-kanan (Markus Rozano Antar Prasetyo - Bung Kepra selaku Ketua Koordinator Pergelaran; Dirjen Bimas Budha Supriyadi; Ketua Umum Panitia Acara Siddhartha The Musical, Sutina Irsan)

Sabtu, 25 Mei 2024 - 02:40 WIB

Keren! Hadir Kembali Setelah 17 Tahun, Siddhartha The Musical Sukses Hipnotis Warga Jakarta

Jakarta- Kerinduan warga Jakarta, khususnya umat Budha akan Siddhartha The Musical akhirnya terobati. Penampilan para seniman panggung Siddharta The Musical sukses menghipnotis warga yang memadati…

[Ki-Ka] M. Ade Kurniawan - CEO of ACSI, Jaja Ahmad Subarja - President Director of ACSI Corp, Yusup

Jumat, 24 Mei 2024 - 21:22 WIB

Kukuhkan Kepemimpinan Teknologi Lingkungan, Cetta Akuisisi EAS.ai

Akuisisi EAS.ai akan memperkuat posisi Cetta sebagai pemimpin dalam industri teknologi lingkungan di Indonesia dengan mengembangkan kemampuan teknologi AI-nya serta membuka peluang pasar baru.

Kegiatan CSR PT Krakatau Sarana Properti

Jumat, 24 Mei 2024 - 16:48 WIB

PT. Krakatau Sarana Properti Gelar Kegiatan CSR Bidang Pendidikan dan Lingkungan di Provinsi Banten

PT. Krakatau Sarana Properti (KSP) baru saja menggelar aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang rutin dilaksanakan di wilayah Cilegon maupun juga disekitar daerah Provinsi Banten.…

Apartemen

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:42 WIB

Sentimen Positif Dorong Permintaan Apartemen di Jakarta Selama Paruh Kedua Tahun 2024

Colliers memperkirakan permintaan apartemen di Jakarta akan mengalami peningkatan sepanjang sisa semester tahun ini, terutama pada paruh kedua dengan penetapan pemerintahan baru dan kondisi…

PT Charoen Pokphand Indonesia

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:18 WIB

Citi Indonesia Rampungkan Kesepakatan Fasilitas Kredit Sindikasi Bergulir untuk Charoen Pokphand

Citibank Indonesia (Citi Indonesia), bertindak sebagai Bank Koordinator Tunggal, telah sukses menyelesaikan kesepakatan fasilitas kredit sindikasi bergulir (syndicated revolving credit facilities)…