AMTI: RPP Zat Adiktif tentang Pertembakauan Harus Inklusif, Melibatkan Seluruh Elemen Terdampak

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 20 September 2023 - 21:45 WIB

Sekjen AMTI memberikan masukan dalam Public Hearing RPP Turunan UU Kesehatan secara daring, Rabu, 20 September 2023
Sekjen AMTI memberikan masukan dalam Public Hearing RPP Turunan UU Kesehatan secara daring, Rabu, 20 September 2023

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dalam sesi Public Hearing Penyusunan RPP Kesehatan tentang Zat Adiktif, pada hari ini, Rabu (20/9/2023) menyayangkan pemerintah yang hanya memandang eksosistem pertembakauan sebagai elemen parsial dalam proses penyusunan kebijakan. Padahal, pasal 435 hingga pasal 460 tentang Pengamanan Zat Adiktif di RPP Kesehatan bukan lagi mengatur, melainkan berupa pelarangan yang sangat restriktif  terhadap berbagai aktivitas elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan.

"Kami menghargai niat baik pemerintah dalam menyusun regulasi ini, namun juga harus dilandaskan itikad baik. Bolehlah kiranya melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek. Bahwa dalam amanah UU Kesehatan itu sendiri pertembakauan harus diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri bukan dalam satu RPP yang menggabungkan semua hal," ujar Hananto Wibisono, Sekretaris Jenderal AMTI.

Ia menambahkan, dampak dari pelarangan dalam RPP ini sangat luas. "Ada banyak sekali elemen dan jutaan orang yang bergantung penghidupannya pada ekosistem pertembakauan. Usulan AMTI, marilah kita membicarakan pengaturan ekosistem pertembakauan secara seksama sehingga dapat melahirkan regulasi yang adil, berimbang, dan tidak menegasi satu pihak," sebut Hananto.

Merunut pada proses penyusunan regulasi pertembakauan sejak akhir tahun lalu, mulai dari masifnya dorongan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan hingga riuhnya polemik penyusunan RUU Kesehatan,  Hananto berharap pemerintah dapat melihat bahwa ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, khususnya kesejahteraan orang banyak yang terlibat mata rantai industri hasil tembaku.

Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Ali Rido yang turut memberi masukan terkait Pengamanan Zat Adiktif merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan untuk tidak hanya fokus pada bahasan substantif RPP Kesehatan, namun juga harus menaruh perhatian pada teknis peraturan perundang-undangan itu sendiri. "Patut diingat bahwa wujud peraturan yang baik dan benar itu ketika secara teknis formalnya dapat diimplementasikan secara baik. Harapannya RPP Kesehatan ini juga jelas dan tegas dalam konteks pengaturannya," kata Ali Rido.

Rido menjelaskan, sesuai dengan narasi diksi yang disebutkan dalam pasal 152 UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 bahwa kKetentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Zat Adiktif, berupa produk tembakau dan rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Materi muatannya berbeda maka pengaturan tentang zat adiktif harus dibuat satu peraturan mandiri. Jika dilihat dalam RPP saat ini, ketika zat adiktif dimasukkan dalam satu RPP, berarti menghindari putusan MK yang sudah menegaskan soal penyelarasan narasi diksi," tegas Ali Ridho.

Ia juga mempertanyakan terkait ketentuan sanksi denda administratif dalam pasal 443 yang menyebutkan denda administratif sebesar Rp.500.000.000. Bahwa pernyataan sanksi ini perlu direfleksikan kembali, sebab kontradiktif dengan yang diamanatkan dalam UU Kesehatan. Begitu juga dengan pemberian sanksi terkait Pasal 439 berupa larangan bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan akan dikenakan sanksi administratif dan penarikan produk.

"Ada cacat logika di pasal ini sehingga harus ditelaah lagi. Kata dan merujuk bahwa sanksi yang diberikan bersamaan, serta merta. Sulit untuk memahami logika pengenaan sanksi seperti ini. Harus menjadi pertimbangan lagi," tutupnya.       

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Foto kiri-kanan (Markus Rozano Antar Prasetyo - Bung Kepra selaku Ketua Koordinator Pergelaran; Dirjen Bimas Budha Supriyadi; Ketua Umum Panitia Acara Siddhartha The Musical, Sutina Irsan)

Sabtu, 25 Mei 2024 - 02:40 WIB

Keren! Hadir Kembali Setelah 17 Tahun, Siddhartha The Musical Sukses Hipnotis Warga Jakarta

Jakarta- Kerinduan warga Jakarta, khususnya umat Budha akan Siddhartha The Musical akhirnya terobati. Penampilan para seniman panggung Siddharta The Musical sukses menghipnotis warga yang memadati…

[Ki-Ka] M. Ade Kurniawan - CEO of ACSI, Jaja Ahmad Subarja - President Director of ACSI Corp, Yusup

Jumat, 24 Mei 2024 - 21:22 WIB

Kukuhkan Kepemimpinan Teknologi Lingkungan, Cetta Akuisisi EAS.ai

Akuisisi EAS.ai akan memperkuat posisi Cetta sebagai pemimpin dalam industri teknologi lingkungan di Indonesia dengan mengembangkan kemampuan teknologi AI-nya serta membuka peluang pasar baru.

Kegiatan CSR PT Krakatau Sarana Properti

Jumat, 24 Mei 2024 - 16:48 WIB

PT. Krakatau Sarana Properti Gelar Kegiatan CSR Bidang Pendidikan dan Lingkungan di Provinsi Banten

PT. Krakatau Sarana Properti (KSP) baru saja menggelar aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) yang rutin dilaksanakan di wilayah Cilegon maupun juga disekitar daerah Provinsi Banten.…

Apartemen

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:42 WIB

Sentimen Positif Dorong Permintaan Apartemen di Jakarta Selama Paruh Kedua Tahun 2024

Colliers memperkirakan permintaan apartemen di Jakarta akan mengalami peningkatan sepanjang sisa semester tahun ini, terutama pada paruh kedua dengan penetapan pemerintahan baru dan kondisi…

PT Charoen Pokphand Indonesia

Jumat, 24 Mei 2024 - 15:18 WIB

Citi Indonesia Rampungkan Kesepakatan Fasilitas Kredit Sindikasi Bergulir untuk Charoen Pokphand

Citibank Indonesia (Citi Indonesia), bertindak sebagai Bank Koordinator Tunggal, telah sukses menyelesaikan kesepakatan fasilitas kredit sindikasi bergulir (syndicated revolving credit facilities)…