INDUSTRY.co.id - Jakarta- Anggota Komisi V DPR Sahat Silaban mengharapkan lembaga dan kementerian terkait menyinergikan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
"Saya sangat mengharapkan khususnya kepada mitra-mitra kami yang ada di sini yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Basarnas dan BMKG untuk bersama-sama menjadikan Danau Toba sebagai kawasan strategis nasional pariwisata," kata Sahat dalam rilis di Jakarta, Jumat (14/7/2017)
Menurut politikus Partai Nasdem itu, berbagai institusi tersebut diharapkan agar bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan tersebut.
Untuk itu, ujar dia, sudah selayaknya berbagai egosektoral ditinggalkan dan komunikasi antarlembaga juga ditingkatkan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan investasi yang dilakukan di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak akan ditanggung oleh pemerintah, melainkan melalui kerja sama antarinstitusi swasta atau BUMN.
"Untuk para investor, bentuknya harus B to B (businees to business)," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Badan Otoritas Badan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (BPOPDT) di Parapat, Sumatera Utara, Sabtu (8/7).
Terkait akomodasi penginapan, ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu, seperti Inna dan Patrajasa, serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar. Pasalnya, jumlah kamar saat ini sekitar 710 kamar masih dinilai belum cukup untuk menampung wisatawan yang akan datang seiring pengembangan kawasan.
Masalah lain yang disorot adalah mengenai pencemaran danau yang semakin parah. Pencemaran disinyalir berasal dari sampah rumah tangga, hotel, keramba dan kotoran ternak.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan akses kereta api menuju destinasi wisata Danau Toba, Sumatera Utara, membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar.
Arief seusai rapat di Kemenko Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (12/6), mengatakan anggaran pembangunan akses kereta ke salah satu destinasi prioritas itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menpar juga menuturkan bahwa keputusan untuk mengembangkan transportasi kereta api dari Medan ke Parapat sudah diputuskan pemerintah. Untuk tahap awal, rute yang dikembangkan adalah Medan-Siantar yang memakan waktu 2,5 jam.
