INDUSTRY.co.id - Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah mempercepat realisasi investasi di kawasan industri dengan mengatasi berbagai hambatan yang masih terjadi di lapangan. Mulai dari persoalan perizinan, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor yang menghambat masuknya investasi ke sektor manufaktur.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, pelaku kawasan industri tetap melakukan ekspansi meski kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian. Menurutnya, kawasan industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan manufaktur dan menciptakan lapangan kerja.
“Kami adalah pelaku kawasan industri yang benar-benar bergerak di sektor riil. Di tengah dinamika ekonomi global, kami tetap melakukan ekspansi dan terus menghadirkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja,” ujar Akhmad dalam Rapat Kerja Nasional HKI di Jakarta (30/7/2026).
Ia mengapresiasi dukungan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terhadap pengembangan kawasan industri. Namun, HKI menilai dukungan tersebut perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih erat antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan.
Menurut Akhmad, sejumlah proyek strategis, termasuk yang berada dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masih menghadapi kendala implementasi di lapangan.
“Kami membutuhkan kepastian kebijakan agar investasi yang sudah berhasil kami datangkan dapat segera direalisasikan. Hambatan di lapangan masih cukup besar sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat prosesnya,” katanya.
HKI mengungkapkan bahwa selama ini pelaku kawasan industri aktif melakukan promosi investasi di berbagai negara bersama Kementerian Perindustrian. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai peluang investasi baru, tetapi realisasinya dinilai masih belum optimal.
Akhmad Ma’ruf mengingatkan bahwa persaingan menarik investasi di kawasan ASEAN semakin ketat. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan negara tetangga lainnya terus mempercepat pelayanan investasi serta memperpanjang berbagai insentif bagi investor global.
“Negara-negara tetangga bergerak sangat cepat memberikan kepastian kepada investor. Indonesia juga perlu memastikan bahwa proses realisasi investasi berlangsung lebih cepat sehingga daya saing nasional tetap terjaga,” ujarnya.
HKI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan persepsi serta lambatnya penerbitan rekomendasi di sejumlah daerah dinilai menjadi salah satu penyebab tertundanya investasi di kawasan industri.
Selain percepatan perizinan, HKI mengusulkan penguatan promosi investasi Indonesia di luar negeri melalui optimalisasi peran perwakilan perdagangan dan industri, terutama di negara-negara sumber investasi utama seperti Taiwan, Tiongkok, dan Hong Kong.
Menurut Ma'ruf, momentum pergeseran investasi global harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur nasional. Dengan kepastian regulasi dan koordinasi yang lebih baik, investasi yang telah masuk diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
