Saksi dan Ahli Kasus Minyak Goreng Tegaskan BLT Bukan Kerugian Negara

Oleh : Wiyanto | Kamis, 08 Desember 2022 - 16:22 WIB

Minyak Goreng Curah (ilustrasi)
Minyak Goreng Curah (ilustrasi)

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Program bantuan tunai langsung (BLT) bukan kerugian negara. Justru dengan adanya BLT, negara diuntungkan karena mampu memberikan multiplier effect (efek berganda) pada perekonomian masyarakat. BLT merupakan kepedulian negara untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Hal tersebut disampaikan mantan tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Malarangeng saat menjadi saksi ahli di sidang lanjutan dugaan korupsi minyak goreng di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 7/12/2022.

Menurut Rizal, adanya BLT dapat membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu, mengerakkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan yang penting tetap menjaga daya beli masyarakat. Sehingga produk yang dihasilkan terserap dan negara bisa mendapatkan pajak dari perputaran ekonomi tersebut.

“Jelas BLT bukan kerugian, tetapi merupakan keuntungan, dimana negara hadir dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya, mengurangi kemiskinan. Industri berjalan karena produknya terjual dan negara mendapatkan pemasukan dari pajak,” kata Rizal.

Sementara, adanya kelangkaan minyak goreng, menurut Rizal, disebabkan adanya kebijakan harga eceran tertinggi (HET). Problemnya, karena harga yang ditetapkan jauh dibawah produksi, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk memproduksi minyak goreng sesuai dengan harga yang ditentukan pemerintah. Hal ini karena produsen minyak goreng tidak semuanya memiliki perkebunan sawit sebagai pemasok bahan baku.

Rizal berpendapat, kebijakan pemerintah untuk mengendalikan pasar melalui peraturan HET tidak tepat untuk industri minyak goreng.

“Kerbijakan untuk mengendalikan harga tidak tepat dilakukan untuk pasar minyak goreng yang ekosistemnya tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, termasuk jalur distribusinya. Ini berbeda dengan kebijakan pemerintah soal harga BBM seperti yang pernah saya alami. Harga BBM dapat dikendalikan karena didukung ekosistemnya, yaitu ada kontrol tunggal pemerintah melalui Pertamina, sedangkan untuk minyak goreng, pemainnya sangat beragam,” ujar Rizal.

Rizal menambahkan, pengendalian harga melalui HET yang jauh di bawah harga produksi memengaruhi pasokan karena produsen juga tidak ingin rugi.

Sementara dari segi permintaan, adanya HET membuat konsumen menganggap dapat membeli dalam jumlah banyak dengan pengeluaran yang sama sehingga mengakibatkan permintaan melonjak.

“Tugas pemerintah adalah mencium dimana letak keseimbangannya. Karena pengusaha harus untung agar bisa melanjutkan usahanya dan mengembalikan investasi. Itu petingnya ada mekanisme harga. Kalau dilawan terlalu jauh maka disruptif ekonomi akan cepat dan tidak bisa dikendalikan,” jelas Rizal.

Rizal menilai, saat ini belum ada ekosistem yang baik dalam penerapan kebijakan kontrol harga minyak goreng di Indonesia.

Hal yang senada disampaikan Lukita Dinarsyah Tuwo, mantan birokrat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Dia membenarkan, kelangkaan minyak goreng lebih disebabkan adanya kebijakan HET yang tidak disertai dengan ekosistem memadai.

"Kelangkaan tidak disebabkan oleh tindakan produsen kelapa sawit, tetapi lebih kepada penetapan kebijakan HET yang tidak disertai kelengkapan persyaratan yang memadai agar kebijakan HET bisa berjalan dengan baik," kata Lukita.

Lukita menjelaskan kebijakan HET bisa saja berhasil, asalkan pemerintah mempunyai lembaga seperti PT Pertamina (Persero) untuk minyak goreng.

"Buat saya bahwa kelangkaan lebih terkait kebijakan HET yang tidak dilengkapi prasyarat lainnya, antara lain keberadaan lembaga seperti Pertamina yang memproduksi dan mengontrol distribusi sampai ke tingkat konsumen sulit terlaksana dengan baik," katanya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Dr. Sadino, SH, MH. mengatakan, kebijakan mandatory DMO dan DPO oleh pemerintah tidak serta merta terus bisa menghasilkan produksi minyak goreng yang cepat. “Disitu dibutuhkan pengolah migornya atau "maklon" yang diserahi tugas untuk memproduksi dengan harga tertentu dan volume tertentu serta nilai rupiah per liter yang dibebankan ke maklon yang diserahi tugas khusus termasuk pembiayaannya,” kata Sadino.

Hal ini, lanjut Sadino, berbeda dengan BBM yang memiliki Lembaga pengontrol tunggal Pertamina. Sementara di minyak goreng tidak ada badan pengolah migor khusus oleh negara.

Sadino sependapat, adanya BLT berarti negara hadir atas kesulitan rakyat dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat naiknya berbagai kebutuhan hidup, terutama pangan.

Ya kalau itu BLT jadi tindak pidana korupsi, tentu pembuat anggaran BLT bisa jadi salah. Mulai dari penyusun anggaran BLT, yang menyetujui anggaran BLT, yang menggunakan anggaran BLT, yang menyalurkan anggaran BLT dan yang menerima BLT minyak goreng jadi kena Tipikor.

Sementara itu Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Chairul Huda, SH, MH. menambahkan, persoalan DMO adalah masalah administrasi, sehingga jauh sekali dari menimbulkan kerugian negara. Begitu juga dengan BLT tak ada kerugian negara disana.

“Sebab, jika BLT merupakan kerugian negara yang pantas dihukum adalah pihak yang menikmati dan melakukan, yakni penerima dan pemberi BLT,” kata Chairul.

Apalagi, lanjut Chairul, tiga terdakwa hanya bertindak mewakili perusahaan. Dari segi hukum, pekerja yang bertindak atas nama perseroan akan dilihat apakah tindakannya itu dalam rangka kepentingan pribadi atau tempat dia bekerja. Kalau ada hal-hal yang melawan hukum maka tidak serta merta akan dipertanggung jawabkan secara pribadi.

“Menjadi perbuatan pidana adalah jika ada UU melarang perbuatan itu. Kalau tidak ada, bisa jadi perbuatan itu sebagai pelanggaran administrasi yang hanya bisa diberi sanksi administrasi, dan bukan pidana,” tegasnya.

“Misalnya, apakah bertemu dengan Dirjen itu merupakan pelanggaran hukum. Kalau tidak dilarang UU berarti bukan pidana,” jelas Chairul.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, praktisi hukum Dr. Hotman Sitorus, SH, MH. Menyatakan, perkara minyak goreng semakin menemukan titik terang.

“Dimana tak ada kerugian negara, yang ada adalah keuntungan. Tidak ada kerugian negara berarti tidak ada korupsi. Sehingga, terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya kelangkaan minyak goreng. Kebijakan HET adalah biang keladi terjadinya kelangkaan minyak goreng,” kata Hotman.

Menurut Hotman, banyaknya persoalan dalam urusan minyak goreng cukup memprihatinkan. Pelaku usaha mestinya dberikan jaminan untuk berusaha sehingga perekonomian tumbuh dengan baik.

Berbagai kebijakan pemerintah, lanjut Hotman, mestinya mendorong pertumbuhan industri sawit yang merupakan industri strategis bangsa Indonesia. Penghasil devisa pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar.

"Bisa dibayangkan tanpa industri sawit, akan terjadi devisit perdagangan, pengangguran meningkat, tak terjadi pertumbumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pupuk Bersubsidi Ilustrasi (ist)

Selasa, 31 Januari 2023 - 17:15 WIB

Pupuk Indonesia Siapkan Pupuk Subsidi Capai 16.770 Ton untuk Banten

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsisidi sebesar 16.770 ton untuk Provinsi Banten per tanggal 25 Januari 2022. Angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan petani dalam beberapa…

SKIN+

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:36 WIB

Perawatan Kulit Tetap Sehat dan Glowing

Tahun baru selalu diiringi dengan resolusi baru, mencapai kulit yang sehat dan glowing adalah salah satunya. Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit sehat dan bercahaya.…

Menko Airlangga Hartarto bersama Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita saat peresmian Pabrik Lead Rubber Bearing (LRB), Bearing, Expansion Joint dan Fasilitas Uji Seismik Isolator PT Magdatama Multi Industri (MMI) di Karawang, Jawa Barat

Selasa, 31 Januari 2023 - 16:30 WIB

Kemenperin Pacu Substitusi Impor Industri Pengolahan Karet

Pemerintah bertekad untuk terus mewujudkan kemandirian industri dalam negeri dengan upaya aktif meningkatkan investasi dan mendorong program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).…

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menko Polhukam Mahfud MD

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:43 WIB

Ketua MPR RI dan Menko Polhukam Sepakat Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI…

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 31 Januari 2023 - 15:33 WIB

Picu Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Sektor Pariwisata

Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan…