INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada hari ketiga pertemuan tahunan IMF – World Bank, Washington DC, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan jajaran menghadiri berbagai kegiatan, di antaranya High Level Seminar "Catalyzing and Financing the Power Sector Transition", the 8th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi), The 53rd Joint IMF-WB Governors South-East Asia Voting Group (SEAVG) Meeting, pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, serta pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (Finance Ministers And Central Bank Governors/FMCBG).
Dalam High Level Seminar, Menkeu menyampaikan bahwa terdapat banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk transisi energi karena energi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Prinsip utama yang harus dipahami adalah bahwa transisi energi harus adil dan terjangkau. Transisi energi merupakan upaya bersama dari semua pihak, baik dari pemerintah, bank-bank pembangunan, swasta, hingga lembaga internasional.
Untuk transisi energi, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia telah memiliki progres Project Pipeline. Terdapat lima proyek yang sudah diidentifikasi dengan besaran emisi CO2 serta biayanya.
Dalam seminar ini, Menkeu Sri Mulyani menjadi panelis bersama dengan tokoh terkemuka lainnya yaitu Assistant Secretary Alexia Latortue-US Treasury, COP President Alok Sharma, Energy & Extractives Global Director, World Bank Demetrios Papathanasiou (Dimitri), dan MD Axel van Trotsenburg.
Dimitri, salah satu panelis dari seminar High Level Seminar memaparkan enam pilar untuk mendapatkan pembiayaan iklim konsessional, yaitu pembiayaan persiapan transisi, perlengkapan dan jaringan yang memperkuat pembiayaan, program persiapan pengelolaan permintaan, persiapan proyek energi bersih, mitigasi risiko dan pendanaan peluncuran energi bersih, serta pembiayaan penurunan bahan bakar fosil.
Menanggapi presentasi Dimitri ini, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia termasuk negara yang telah memiliki kesiapan yang baik dari segi perencanaan investasi. Indonesia memiliki proyek yang sedang berjalan terkait Energy Transition Mechanism Country Platform.
“Indonesia memiliki target jangka menengah soal nationally determined contribution yang dibuat lebih agresif. Dan terkait transisi energi, kita sudah mengidentifikasi PLTU batubara yang akan dipensiunkan serta rencana energi terbarukan. Kita sudah menyusun dasar peraturan, dan bahkan sudah sampai ke titik mengelola transaksi pipeline,” jelas Sri Mulyani seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id, Sabtu (15/10).
Masih sejalan dengan pembahasan transisi energi, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Finlandia Annika Saarikko memimpin pembahasan dua agenda utama dalam pertemuan ke-8 Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim, yaitu transisi hijau dan kontribusi Koalisi untuk Conference of Parties (COP) 27 pada November 2022 mendatang.
Selain itu, forum multilateral ini juga menyambut tujuh negara anggota baru dengan total anggota menjadi 78 negara, yang mencerminkan peningkatan upaya kolektif untuk menghadapi perubahan iklim. Pada pertemuan ini, para Menteri Keuangan memusatkan perhatiannya pada aspek ekonomi dan pendanaan transisi hijau, membahas ide untuk kebijakan yang efektif dan berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan transisi.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan global, antara lain terhadap ketahanan pangan dan transisi energi. Meskipun ketidakpastian perekonomian dunia saat ini berisiko menahan upaya mitigasi perubahan iklim, para anggota Koalisi sepakat bahwa akselerasi aksi iklim yang ambisius sangat penting untuk didorong. Para Menteri Keuangan menggarisbawahi kebutuhan untuk melanjutkan transisi hijau sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dan strategi pertumbuhan inklusif, sambil berusaha untuk meredam dampak ekonomi pada kelompok masyarakat yang paling rentan. Komitmen negara maju untuk kontribusi dana perubahan iklim sebesar USD100 miliar sangat krusial dalam upaya kolektif ini.
"Dunia kita saat ini berbeda dengan saat kita memulai Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim empat tahun lalu. Peristiwa cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat segera berdampak pada 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir. Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang lebih terbatas sambil mengelola pemulihan ekonomi pascapandemi. Menghindari skenario iklim terburuk menuntut koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat, termasuk ketersediaan pembiayaan transisi," jelas Sri Mulyani.
Tahun depan, Indonesia akan melanjutkan keketuaan di Koalisi bersama dengan Belanda yang menggantikan Finlandia setelah empat tahun memimpin.
Di hari yang sama, Indonesia menghadiri pertemuan the 53rd Joint IMF-WB Governors South-East Asia Voting Group (SEAVG) yang dihadiri oleh para Gubernur Bank Dunia dan IMF dari negara-negara Asia Tenggara.
Dalam pertemuan ini, Menkeu Sri Mulyani meminta Direktur Eksekutif SEAVG untuk terus responsif dalam menanggapi situasi ekonomi global yang sedang menghadapi tantangan krisis. Direktur Eksekutif SEAVG diharapkan dapat mendorong IMF-WB untuk mengambil tindakan nyata dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk kerawanan pangan, krisis energi, krisis keuangan dan perubahan iklim. Bank Dunia juga diharapkan untuk merumuskan respon kebijakan untuk mengatasi learning loss yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan produktivitas karena pandemi.
Selanjutnya, Menkeu RI beserta jajaran bertemu dengan Menkeu Belanda Sigrid Kaag dan rombongan.Sri Mulyani pun menyambut baik bergabungnya Menkeu Sigrid Kaag dalam keketuaan Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim bersama Indonesia.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, merupakan negara penghasil batu bara (coal producer countries), dan menikmati keuntungan (windfall) dari kenaikan harga batu bara saat ini. Namun demikian, Indonesia tidak mengurangi usahanya untuk mengurangi emisi dengan menerapkan program energy transition mechanism (ETM) melalui peluncuran Country Platform.
Selain membahas isu dalam Koalisi, kedua Menteri Keuangan juga membahas agenda prioritas yang didiskusikan dalam forum G20, seperti Capital Adequacy Framework (CAF), keuangan berkelanjutan, ekonomi digital, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.
Pada hari yang sama, Presidensi Indonesia memimpin pertemuan FMCBG keempat sekaligus penutup dalam keketuaan Indonesia. Pertemuan hari pertama ini dipimpin bersama oleh Menkeu untuk pembahasan terkait perekonomian global dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk pembahasan terkait arsitektur keuangan internasional. Kondisi perekonomian global menuju tahun 2023 diperkirakan tetap berat. “Tujuan kita untuk ‘recover together, recover stronger’ menjadi makin relevan. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan aksi kolektif yang dilakukan dengan cepat untuk melindungi penghidupan golongan yang terancam sembari mendorong pemulihan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,” jelas Sri Mulyani.
Menurutnya, upaya menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks tidak dapat diselesaikan negara secara sendiri-sendiri, dan harus dihadapi secara kolektif.
Pertemuan FMCBG terakhir ini akan membahas enam agenda prioritas jalur keuangan G20, yaitu ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan dan pengawasan sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, investasi infrastruktur, dan perpajakan internasional. Pembahasan isu-isu jalur keuangan G20 tahun depan akan dilanjutkan oleh India sebagai Presidensi berikutnya.
“Dalam transisi menuju Presidensi G20 India, dan menghadapi ketidakpastian makroekonomi serta ancaman terhadap multilateralisme, saya meminta masukan negara-negara untuk memelihara G20 sebagai forum kerja sama ekonomi yang efektif sehingga kita dapat terus merespon guncangan-guncangan perekonomian di masa depan dengan cepat dan efektif,” tutup Sri Mulyani.
