Lombok TV Berharap Analog Switch off Dihentikan

INDUSTRY.co.id-Lombok TV berharap bisnis TV Lokal tetap eksis dan cuan bisnis tetap dapat diraih. Maka jangan sampai diwajibkan sewa multipleksing.

"Kita sudah investasi, sudah punya alat, masa harus sewa ke Perusahaan TV besar. Berat bagi kita," ungkap Yogi Hadi Ismanto, Direktur Lombok TV di Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Pemerintah diminta untuk mematuhi keputusan Mahahkamah Agung yang telah membatalkan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP)nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Hal itu disampaikan Kuasa hukum PT Lombok Nuansa Televisi, Gede Aditya Pratama dari kantor hukum Gede Aditya & Patner di Jakarta, Kamis(4/8/2022).

“Kami berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika mematuhui putusan Mahkamah Agung dan tidak membuat hal hal yang bersifat inkonstitutional seperti menerbitkan PP baru yang materi muatannya sama,” tegas dia.

Dia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan proses analog switch off di seluruh Indonesia terhadap lembaga penyiaran yang telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran jo UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru terkait multipleksing ini dalam bentuk UU.

“ Kami berharap pengaturan penyelenggaraan multipleksing jika diatura dalam UU dapat memperhatikan dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara penyiaran televisi lokal.” pungkas dia.