Menkeu Sri Mulyani Hapus Pungutan Ekspor CPO, Mukhtarudin: Belum Berdampak Langsung terhadap Kesejahteraan Petani Sawit

Oleh : Herry Barus | Rabu, 20 Juli 2022 - 06:11 WIB

Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan menghapus pungutan ekspor yang berlaku hingga 31 Agustus 2022 dinilai belum bisa memberikan dampak signifikan pada petani sawit.

Hal ini karena pungutan yang dihapus oleh pemerintah adalah "pungutan ekspor" oleh BPDPKS sebesar US $200/ton.

"Jadi, saya memperkirakan belum ada efek langsung terhadap kesejahteraan petani sawit," kata Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Artinya, kata Mukhtarudin, pajak ekspor (bea keluar) sebesar US$ 288/ton , flush out sebesar US$ 200 masih  tetap berlaku hingga sekarang.

Dengan kata lain, penghapusan pungutan ekspor ini hanya sekedar mengurangi sedikit beban biaya  ekspor CPO dan turunannya.

Menurutnya, pungutan ekspor yang dihapus sekitar US$ 200/ton CPO setara dengan Rp. 3 juta/ton CPO atau Rp. 3000/kg CPO.

"Itu setara dengan Rp 600/kg TBS, jika rendemen lazim 20%. Logikanya harga TBS naik Rp 600/kg, misal dari Rp 1.000/kg naik jadi Rp 1.600/kg TBS. Sekalipun masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Rp 1.800/kg TBS," ujarnya.

Namun, kata Politisi Golkar ini, fakta yang terjadi di lapangan hanya naik Rp 50/kg, bahkan banyak pabrik kelapa sawit (PKS) tutup. Kondisi ini menandakan proses pengosongan tangki yang penuh 7,2 juta ton (menurut data Gapki) tidak berjalan normal.

"Ekspornya terhambat akibat masih berlakunya Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang jadi sebab sulit mencari kapal untuk ekspor, oleh karena itu untuk sementara DMO dan DPO dicabut dulu karena stock CPO kita melimpah, jika stock sudah kembali normal untuk kebutuhan nasional, berlakukan lagi DMO dan DPO, kebijakan Rem dan Gas”, paparnya lagi.

Selain itu, Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan bisa jadi Indonesia kehilangan sebagian pembeli / pasar CPO di luar negeri. Karena bagi industri skala besar membutuhkan sekitar 3 juta ton/bulan.

"Suply mutlak harus konsisten, kontinu, tepat waktu  pasoknya," cetusnya.

Jika ini gagal, sambung Anggota Banggar DPR, dampaknya industri berpotensii tutup, bahkan rugi besar.

"Pelanggan mereka kabur juga. Itulah rantai pasok global," imbuhnya.

 

Disisi lain, Mukhtarudin menyoroti soal rentang waktu penghapusan pungutan tersebut yang hanya berlaku sekitar satu bulan.

Mennurutnya waktu satu bulan itu terlalu pendek, tidak akan signifikan menyelesaikan persoalan overload Stock CPO dan menaikan harga TBS, idealnya sekitar 3 bulan, mengingat ekosistem sawit terdampak cukup parah, serta dampaknya juga benar-benar dirasakan petani sawit.

"Saran saya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) direvisi," jelasnya.

Namun begitu, lanjut Mukhtarudin, pihaknya tetap mengapresiasi kebijakan Kemenkeu tersebut, dengan harapan diikuti dengan kebijakan lain secara simultan dan tuntas, agar dampaknya signifikan terhadap kesejahteraan petani sawit," pungkasnya. (*)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid (ketiga dari kiri), Wakil Ketua Umum Agung Sudjatmiko (paling kiri), Plt Sekjen Dekopin Moh. Sukri (kedua dari kiri) mendampingi Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi (keempat dari kiri) dan Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian RI Rudy Salahuddin (kedua dari kanan) saat membuka secara resmi Rapimnas Dekopin tahun 2022 di Jakarta, Jumat (25/11/2022). Foto: Dokumen PIP Dekopin. 

Selasa, 06 Desember 2022 - 06:51 WIB

Kementerian Koperasi Minta Nurdin Halid Kawal Agenda-Agenda Strategis Gerakan Koperasi

Jakarta – Pemerintah meminta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid untuk mengawal agenda-agenda strategis Gerakan Koperasi Indonesia, khususnya RUU Perkoperasian dan RUU Pengembangan…

Ketua PWI Pusat Atal S Depari dan Ketua HPN 2023, H Mirza Zulhadi

Selasa, 06 Desember 2022 - 06:20 WIB

Ketua PWI Pusat Hadiri Rapat Jelang HPN di Medan

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2023 mendatang, Kota Medan, Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara oleh Panitia Pusat HPN 2023. Ketua HPN 2023, H Mirza Zulhadi…

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman

Selasa, 06 Desember 2022 - 06:02 WIB

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman Tinjau Latihan Puncak Ancab YTP 611/Awl

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman mengungkapkan rasa bangganya saat memberikan pengarahan usai meninjau langsung latihan puncak Antar Kecabangan Batalyon…

Satgas Yonif Mekanis 203 AK Jalin Keceriaan Beersama Anak Anak

Selasa, 06 Desember 2022 - 05:00 WIB

Satgas Yonif Mekanis 203 AK Jalin Keceriaan Beersama Anak Anak

Keceriaan dan senyum anak-anak Pegunungan Tengah terpancar bersama personel Satgas Yonif Mekanis 203/AK dalam kegiatan lomba mewarnai di Desa Lowanom, Distrik Malagayneri, Kabupaten Lanny Jaya,…

Prajurit Korem 174 ATW Terima Penyuluhan Hukum

Selasa, 06 Desember 2022 - 04:30 WIB

Prajurit Korem 174 ATW Terima Penyuluhan Hukum

Personel Korem 174/ATWyang dipimpin oleh Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia menerima penyuluhan hukum dari Tim Penyuluh Hukum Kumdam XVII/Cenderawasih TA. 2022 oleh Kakumdam…