Pemberlakuan Pajak Aset Kripto Dinilai Terlalu Cepat, ABI: Harus Lebih Diperjelas.

Oleh : Hariyanto | Jumat, 01 Juli 2022 - 09:47 WIB

Ilustrasi aset kripto
Ilustrasi aset kripto

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Aturan mengenai pemberlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam peraturan yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Mei 2022 ini, disebutkan bahwa tarif pajak yang akan dikenakan adalah 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto. Di samping itu, investor kripto juga akan dikenakan PPh final dari penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari penjualan aset kripto dengan besaran 0,1%.

Namun, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut masih menjadi perdebatan banyak pihak, terutama diantara para pelaku usaha. Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I), mewakili calon pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyebutkan bahwa waktu pemberlakuan pajak aset kripto dinilai terlalu cepat.

Hal ini mengingat calon pedagang fisik aset kripto harus mempersiapkan proses teknis pemotongan pajak, kemudian melakukan sosialisasi kepada pelanggan aset kripto (traders/investor) yang akan menjadi pembayar pajak.

“Kami mengapresiasi dan akan mendukung Pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan perpajakan terhadap Aset Kripto. Artinya Industri Aset Kripto saat ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemerintah karena memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbang pada pendapatan Negara. Namun, yang menjadi kekhawatiran kami saat ini ialah tarif pajak PPh dan PPN yang harus diperkuat dasar hukumnya dan juga memperhatikan kemampuan dalam mempertahankan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” ujar Asih Karnengsih,  Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia uang dikutip INDUSTRY.co.id, Jumat (1/7/2022).

Menurutnya, pengenaan tarif pajak aset kripto harus lebih diperjelas. Terlebih karena berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang “Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto”, menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka (Pasal 1).

Sedangkan, belum terdapat dasar peraturan yang jelas atas pengenaan tarif PPN pada jenis barang Komoditi Berjangka dengan klasifikasi Aset tidak berwujud seperti Aset Kripto, sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan komoditas berjangka lainnya.

Kemudian terkait tarif pajak penghasilan, sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang sudah diperbaiki dan/atau diperbaharui mengenai tarif PPh secara khusus pada Komoditas Berjangka. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 (PP 17/2009) tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa” tarif PPh pada Komoditas Berjangka dikenakan sebesar 2,5%.

Akan tetapi, peraturan yang pada pokoknya harus dijadikan pertimbangan dalam pengenaan tarif PPh Aset Kripto ini telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2011 (PP 31/2011).

Di sisi lain, tarif pajak yang dikenakan dapat mengurangi daya kompetitif bagi pelaku usaha dalam negeri, sehingga dikhawatirkan calon pelanggan dalam negeri akan berpaling dan memilih bertransaksi menggunakan pedagang fisik aset kripto luar negeri (menyebabkan capital outflow).

Ekosistem aset kripto yang sedang dibangun oleh pemerintah, mencakup bursa berjangka, lembaga kliring dan depository, menunjukkan akan ada biaya tambahan yang tidak dikenakan pada pedagang fisik aset kripto luar negeri. Investasi keluar (capital flow) yang tidak diawasi oleh Bappebti dapat berdampak terhadap pertumbuhan industri aset kripto domestik, khususnya terhadap pelaku usaha yang sudah terdaftar dan patuh terhadap peraturan Bappebti.

Merujuk pada pernyataan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga melalui siaran pers pada Selasa, 29 Maret 2022, nilai transaksi aset kripto di Indonesia pada Febuari 2022 tumbuh hingga 14.5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan perkembangan pesat perdagangan aset kripto di Indonesia dan akan sangat disayangkan jika perkembangan tersebut terhambat. Apalagi ditambah dengan adanya kemungkinan penurunan tingkat kepatuhan pajak (tax compliance level) pada transaksi aset kripto akibat dampak pemberlakuan pajak tanpa pengkajian mendalam.

Untuk itu, demi mendorong pengaturan pajak yang lebih dapat dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, Asosiasi Blockchain Indonesia tengah menyiapkan kajian mendalam terkait Pajak Aset Kripto.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

SoPa akuisisi NusaTrip

Senin, 15 Agustus 2022 - 20:12 WIB

Akuisisi Nusatrip, Society Pass Resmi Masuki Pasar Indonesia

Society Pass Inc. (SoPa), ekosistem e-commerce dan loyalty terkemuka di Asia Tenggara secara resmi mengumumkan akuisisi atas NusaTrip, agensi travel online (OTA) yang bermarkas di Jakarta, dan…

Penandatqnganan MoU Jababeka dan Telkomsel Enterprise

Senin, 15 Agustus 2022 - 19:53 WIB

Jababeka Gandeng Telkomsel Enterprise, Wujudkan Indonesia 4.0 di Correctio Road to Jababeka Silicon Valley

Setelah menggandeng BRIN, BISA AI, dan Indogen sebagai mitra strategis dalam mewujudkan kawasan Jababeka Silicon Valley yang saat ini dikenal dengan Correctio, PT Jababeka Infrastruktur kembali…

Sarihusada

Senin, 15 Agustus 2022 - 19:34 WIB

68 Tahun Berdiri, Sarihusada Konsisten Berikan Nutrisi untuk Keluarga Indonesia

Sarihusada sebagai perusahaan penyedia nutrisi untuk ibu, anak dan keluarga Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-68 pada 14 Agustus 2022, dengan menegaskan komitmennya untuk memberikan nutrisi…

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meraih penghargaan dari organisasi independen internasional atas upaya perseroan dalam penerapan ekonomi hijau untuk memerangi perubahan iklim.

Senin, 15 Agustus 2022 - 19:07 WIB

Keren! BTN Raih Apresiasi dari Carbon Disclosure Project

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meraih apresiasi dari Carbon Disclosure Project (CDP) atas partisipasi, inisiatif, dan konsistensi perseroan dalam menerapkan berbagai strategi…

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Senin, 15 Agustus 2022 - 18:54 WIB

Strategi Sukses Swasembada Beras Perlu Diadopsi untuk Komoditas Pangan Lain

Jakarta- Indonesia menerima penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) karena telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode…