Uji Materi UU Jaminan Produk Halal di MK, DPR Tidak Hadir

Oleh : Irvan AF | Senin, 29 Mei 2017 - 14:26 WIB

Ilustrasi label halal di restoran. (Geography Photos)
Ilustrasi label halal di restoran. (Geography Photos)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

"DPR tidak hadir, sedang berhalangan," ujar Ketua Sidang, Hakim Konstitusi Anwar Usman, ketika membuka sidang di Gedung MK Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan pihak terkait dalam perkara uji materi UU JPH.

Pemohon dari perkara ini adalah Paustinus Siburian yang memohon pengujian norma pada diktum menimbang huruf b, frasa "syariat Islam" dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2, Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan kata "selain" dalam Pasal 18 ayat (2) UU JPH.

Pemohon merasa bahwa ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak-hak konstitusional pemohon, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai persoalan halal atau tidaknya suatu produk.

Menurut pemohon, adalah tidak tepat jika pembentuk undang undang membuat tujuan UU JPH untuk masyarakat, sementara sebagian masyarakat Indonesia ada yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan "Jaminan Produk Halal".

Pemohon berpendapat seharusnya undang undang menyebutkan dengan tegas bahwa yang menjadi sasaran dari ketentuan a quo adalah konsumen Muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor12 Tahun 2009.(ant)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Rembuk Nasional 2017 (Foto Ist)

Selasa, 24 Oktober 2017 - 03:51 WIB

Kebanyakan Regulai Menumpuk Hambat Kecepatan Pembangunan

Presiden Joko Widodo menjelaskan kebanyakan regulasi yang bertumpuk memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.

Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10).

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:24 WIB

Pemerintah Awasi 12 Koperasi Bermasalah Ini

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengawasi dan mewaspadai keberadaan 12 koperasi bermasalah dan melakukan praktik menyimpang.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) gelar Forum Group Discussion dengan Asosiasi Haji dan Umrah terapkan aturan SPM

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:05 WIB

Ashpurindo Usulkan Izin PPIU Diberlakukan Seumur Hidup

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menginginkan adanya pemberian izin usaha umroh berlaku seumur hidup bagi penyelenggara yang telah…

Dirut BTN (Persero) Tbk. Maryono bersama jajaran Direksi Bank BTN R. Mahelan Prabantarikso, Adi Setianto, Iman N. Soeko, Oni Febriarto R., dan Nixon L. P. Napitupulu Konferensi Pers Paparan Kinerja Bank BTN per Kuartal III/2017

Senin, 23 Oktober 2017 - 22:00 WIB

Kuartal III/2017 Laba BTN Naik 24 % Tembus Rp2 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. optimistis mampu mencapai target perseroan pada akhir tahun ini. Optimisme tersebut didukung realisasi kinerja pada kuartal III/2017 yang mencatatkan laju…

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim (Foto Ist)

Senin, 23 Oktober 2017 - 21:45 WIB

Emil Salim: Cukai Tembakau Masih Bisa Ditingkatkan

Ekonom Universitas Indonesia Prof Emil Salim mengatakan pemerintah masih bisa menaikkan tarif cukai tembakau lebih tinggi untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok.