KLHK Akan Kembali Pungut Iuran PNT

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 25 Februari 2017 - 20:12 WIB

Ilustrasi Hutan (Foto: BBPK)
Ilustrasi Hutan (Foto: BBPK)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana mengaktifkan kembali pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sebagai upaya mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hutan produksi.

Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK IB Putera Parthama, di Kabupaten Bandung, Sabtu menjelaskan salah satu penyebab PNBP menurun adalah lesunya bisnis pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai dampak dari kondisi pasar yang terdistorsi.

Pada 2016, tambahnya, realisasi PNBP hasil hutan kayu sebesar Rp2,7 triliun, lebih rendah dari pemasukan pada 2015 yang mencapai Rp3,5 triliun, bahkan jumlah tersebut dibawah target yang ditetapkan oleh DPR.

"Harga kayu bulat yang rendah menyebabkan perusahaan enggan untuk meningkatkan produksinya. Mereka enggan untuk memanen pohon yang termasuk kelompok rimba campuran," katanya pada media gathering di Patengan, Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/2/2017).

Harga kayu bulat yang rendah diperberat dengan aksesibilitas menuju lokasi penebangan yang makin sulit sehingga biaya produksi makin tinggi.

Faktor lainnya, tambahnya, adalah tidak adanya lagi pungutan PNT kepada pemegang izin pemanfaatan kayu (IPK), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), Hak Guna Usaha, dan penyiapan lahan Hutan Tanaman Industri.

Putera menyatakan pungutan PNT sebagai sumber PNBP sejak Desember 2015 dihapuskan oleh Mahkamah Agung karena tidak memiliki payung hukum.

Oleh karena itu, lanjutnya, aktivasi PNT akan dipayungi melalui PP PNBP Kementerian LHK yang akan dibahas bersama Komisi X DPR.

Putera menjelaskan perluasan sumber PNBP dikarenakan di kawasan hutan produksi kini berkembang pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan seperti untuk silvopastura (ternak), silvofishery (budi daya ikan), dan pemanfaatan lahan di bawah tegakan dengan pola agroforestry.

"Dulu ini tidak dilirik karena nilainya dianggap kecil Tapi kalau kecil-kecil dikumpulkan, nilainya miliran juga," katanya.

Dia mengungkapkan untuk tahap awal pihaknya mulai mengenakan PNBP hasil hutan nonkayu pada BUMN kehutanan Perum Perhutani, perusahaan yang menguasai hutan Jawa dan menjadi induk Inhutani I-V itu memproduksi banyak hasil hutan nonkayu seperti jagung, madu, dan gondorukem terutama bekerja sama dengan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Perum Perhutani Muhammad Subagja menyatakan pihaknya memahami rencana untuk mengenakan pungutan terhadap hasil hutan nonkayu. Untuk itu pihaknya akan melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat pesanggem (penggarap lahan kehutanan) yang memanfaatkan lahan hutan di bawah tegakan untuk memproduksi berbagai hasil hutan nonkayu.

"Tentu kami sosialisasikan dulu dengan masyarakat yang selama ini melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di lahan Perhutani," katanya.

Menurut dia, tak ada persoalan untuk pengenaan pungutan PNBP untuk produk nonkayu yang dihasilkan langsung oleh Perhutani atau mitra swasta, namun untuk produk nonkayu yang dihasilkan oleh rakyat di lahan Perhutani, tentu ada proses tak mudah yang harus dijalani.

Perhutani berharap pemerintah membebaskan pengenaan PNBP untuk produk yang dihasilkan rakyat.

Subagja mengungkapkan ada areal Perhutani seluas 198.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya kopi, 191.000 hektare lainnya untuk memproduksi padi, jagung, dan kedele dengan pola tumpang sari.

Menurut dia, untuk membebaskan petani pesanggem Perhutani dari pengenaan PNBP, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Kementerian LHK serta Kementerian BUMN yang merupakan kementerian pembina.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank Bukopin Luncurkan Aplikasi Wokee (Foto Anto/INDUSTRY.co.id)

Senin, 18 Desember 2017 - 10:23 WIB

Bank Bukopin Bidik Fee Base Income Rp30 Miliar dari Wokee

Bank Bukopin membidik fee base income dari transaksi aplikasi Wokee sebanyak Rp30 miliar pada 2018. Secara resmi aplikasi Wokee dilaunching akhir pekan lalu di Bogor.

kelapa sawit

Senin, 18 Desember 2017 - 10:19 WIB

Tak Terpengaruh Kampanye Negatif, Produksi CPO Diperkirakan Capai 36,5 Juta Ton Pada Akhir Tahur

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) optimis produksi Crude Palm Oil (CPO) pada akhir tahun 2017 diperkirakan dapat mencapai 36,5 juta ton, meningkat sekitar 15,8% dibandingkan produksi CPO…

BP Batam Internasional Culture Carnival 2017 (Foto:sindobatam.com)

Senin, 18 Desember 2017 - 10:15 WIB

BP Batam Internasional Culture Carnival 2017 Harapkan Jadi Pintu Gerbang Wisman ke Batam

Festival budaya berskala internasional, BP Batam Internasional Culture Carnival 2017 yang diselenggarakan di Jalan Imam Bonjol, Nagoya, Kepulauan Riau, Batam pada Sabtu (16/12/2017). Penyelenggaraan…

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), William Surnata, Budikwanto Kuesar dan Edi Permadi (Foto Abe)

Senin, 18 Desember 2017 - 10:10 WIB

J Resources Targetkan Tambang Emas Pani dan Doup Berproduksi pada 2019

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menargetkan tambang emas Pani dan Doup dapat beroperasi pada 2019. Karena itu, perusahaan pertambangan emas tersebut saat ini mulai mengembangkan kedua…

Ilustrasi Hunian Terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti Transit Oriented Development (TOD)

Senin, 18 Desember 2017 - 10:06 WIB

REI: TOD Merupakan Jawaban Kebutuhan Hunian Untuk Kaum Milenial

Hunian vertikal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) beberapa waktu belakangan sedang menjadi tren tersendiri di kalangan pengembang baik swasta maupun pemerintah.