Rasio Elektrifikasi 99,9% Tahun 2019, Menteri Jonan: Jangan Sampai Ada Masyarakat yang Belum Menikmati Listrik

Oleh : Hariyanto | Senin, 17 Desember 2018 - 10:37 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Subsidi pemasangan sambungan listrik merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rasio elektrifikasi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa target rasio elektrifikasi 99,9% di tahun 2019 bertujuan agar jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang belum menikmati listrik pasca 74 tahun Indonesia merdeka.

"Kita usahakan sampai 2019 tidak ada anak bangsa yang tidak menikmati penerangan, masa 74 tahun merdeka ada yang tidak menikmati penerangan," tegas Jonan, di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Jonan mengungkapkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi mencapai 98,1% sudah melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019 sebesar 97,5%. Namun, masih ada sekitar 2% atau lebih dari 5 juta masyarakat yang belum menikmati penerangan.

Tantangan untuk menuju rasio elektrifikasi 99,9% juga tidaklah mudah, diperlukan kesungguhan untuk mencapai target tersebut, mengingat wilayah yang harus dilistriki berada di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau.

"Cara untuk mencapainya, terutama untuk menjangkau tempat-tempat terpencil adalah dengan kerja sungguh-sungguh. Tantangannya besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kapasitas tenaga kerja, karena ini banyak sekali, sehingga tantangan tenaga kerjanya juga besar," ungkap Menteri Jonan.

Tantangan berikutnya adalah pendanaan. Untuk pendanaan, Menteri Jonan telah mengusulkan kepada DPR agar PT PLN (Persero) memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melakukan penyambungan gratis ke rumah tangga tidak mampu.

"Tantangan yang kedua adalah mengenai anggaran. Kita mengusulkan ke DPR, kalau boleh ada PMN untuk PLN. Uangnya digunakan khusus untuk penyambungan ke rumah tangga yang kurang mampu, yang bayar sambung listriknya tidak mampu, mungkin bayar listriknya hanya Rp50 ribu, Rp60 ribu sebulan, sementara biaya sambung listriknya setengah juta sampai satu juta rupiah, ini berat. Kita usul dan akhirnya dapat, tapi tidak penuh," lanjutnya.

Untuk menutupi kekurangannya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menggerakkan BUMN untuk bersinergi memberikan fasilitas penyambungan listrik gratis.

"Kemarin PLN lapor ke saya, tahun depan kurang 164 ribu rumah yang mungkin berat untuk membayar sambung listrik. Nanti kita cari cara, Bu Rini (Menteri BUMN) misalnya menggerakkan BUMN-BUMN, apakah CSR atau promosi atau apa namanya yang diizinkan, kita sama-sama. Kita (ESDM) pasang Lampu Tenaga Surya Hemat Energi," jelas Jonan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga tetap membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebagai program pra elektrifikasi sebelum jaringan listrik PLN masuk ke rumah-rumah tak berlistrik.

Setelah wilayah Indonesia terlistriki seluruhnya, Jonan mengungkapkan bahwa langkah Pemerintah selanjutnya adalah intensifikasi atau meningkatkan konsumsi listrik seiring tumbuhnya perekonomian nasional. Tercatat, hingga kuartal III 2018, konsumsi listrik nasional sebesar 1.048 kilowatt hour (kWh) per kapita.

Sementara untuk tarif tenaga listrik, pemerintah juga menetapkan tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga 2019 mendatang. "Pertimbangannya karena menjaga daya beli. Bapak Presiden selalu mengatakan, coba lihat daya beli masyarakat. Itu saja," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Suasana diskusi yang bertajuk “Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), Kemana Pemerintah dan KPK” yang digelar Serikat Pekerja (SP) JICT di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta, Kamis (21/03/2019) petang.

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:49 WIB

Pakar Hukum UGM: Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan Hutchison Ports Tetap Sah

Oce Madril, pakar Tindak Pidana Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison…

Tommy Soeharto Ketum Partai Berkarya (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:00 WIB

Tommy Soeharto: Kami Hadir Memberi Bukti, Bukan Janji

Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengatakan partainya berkomitmen memberi solusi dan bukti, bukan janji, untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Jumat, 22 Maret 2019 - 19:05 WIB

Kemenperin Dorong IKM Logam Perluas Kemitraan Dengan Perusahaan Otomotif

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menegah dan Aneka (IKMA) meenggelar acara Kick-Off IKM dalam Supply Chain Industri Otomotif Nasional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mengunjungi sentra IKM logam Ngingas, Sidoarjo, Jawa Timur

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:18 WIB

IKM Siap Berkontribusi dalam Rantai Pasok Industri Otomotif Nasional

Industri Kecil Menengah (IKM) siap berkontribusi dalam rantai pasok industri otomotif nasional yang diwujudkan melalui keberhasilan Koperasi Batur Jaya (KBJ) yang sejak awal Januari 2019 berhasil…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Humas BUMN))

Jumat, 22 Maret 2019 - 18:00 WIB

Tingkat Layanan Jalan Tol, Menteri Rini Ikut Simulasi RFID Jasa Marga

PT Jasa Marga Tbk menggelar simulasi transaksi nir sentuh berbasis Radio-Frequency Identification (RFID) atau Single Lane Free Flow (SLFF) untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi para…