Kerja Sama Indonesia-Jerman Tingkatkan Akses Terhadap Program Perlindungan Sosial

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Jerman melalui GIZ terus berkomitmen membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegrasi dibawah pilar jaminan dan bantuan sosial di Indonesia. 

Sejauh ini GIZ adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah Jerman untuk memberikan bantuan teknis dalam penerapan program tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Jerman dan Indonesia berupaya agar penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan tercapai secara signifikan. 

Khusus di negara-negara berkembang, sistem perlindungan sosial yang efektif berkontribusi pada pembangunan yang adil dan inklusif dalam suatu negara. Dengan menjalankan mitigasi risiko dan mekanisme kompensasi, maka kohesi sosial dan stabilitas suatu negara dapat didukung.

"Kerja sama yang diimplementasikan oleh GIZ melalui program perlindungan sosial ini berkontribusi pada tata kelola yang baik dengan dukungan pemangku kebijakan utama merancang proses implementasi program perlindungan sosial secara lebih efektif, efisien, dan transparan," ujar Coordinator National Board Program Keluarga Harapan (PKH), Emmy Widayanti di Jakarta (7/12/2018).

Ditambahkan Emmy, strategi pengembangan kapasitas proyek ini mencakup tiga bagian utama yang dimulai dari penguatan kapabilitas individu dan kapasitas kelembagaan para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi kebijakan sosial hingga peningkatan kerangka kerja kondisi politik.

Dalam implementasinya, tambah Emmy, pengembangan kapasitas dalam proyek ini, terlaksana dalam bentuk pelatihan khusus (termasuk pembelajaran elektronik) untuk staf teknis, pelatihan pelatih (ToT) hingga studi banding.

Menurutnya, program ini akan mendukung pemerintah Indonesia dalam empat fokus area yaitu, Asuransi Kesehatan Sosial, Inklusivitas Orang dengan Disabilitas (Persons with Disabilities/ PWD), Bantuan Sosial, dan Inklusi Keuangan. 

Kerja sama Indonesia – Jerman ini telah berjalan selama lebih dari delapan tahun, yang telah berkontribusi dalam aspek yaitu, Pertama, perluasan penerima bantuan PKH menjadi 10 juta pada 2018. Kedua, tersedianya jaminan asuransi sosial bagi lebih dari 240 juta penduduk yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Ketiga, tersedianya modul pelatihan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi spesifik disabilitas dan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan Keempat, re-integrasi penyandang disabilitas ke pasar tenaga kerja melalui program Return to Work (RTW).

Sementara itu, Cut Sri Rozanna, Principal Adviser GIZ Social Protection Programme mengatakan, pemerintah Jerman telah menyiapkan dana hibah sebesar 5 juta Euro untuk penyelenggaraan program perlindungan sosial termasuk didalamnya program inklusi keuangan di Indonesia untuk sesi periode 2019-2021. 

"Bulan Desember 2018, kita mengakhiri kerja sama bantuan sosial untuk periode 2016-2018. Selanjutnya, pada periode 2019-2021 pemerintah Jerman tekah menyiapkan dana hibah sebesar Euro 5 juta," katanya. 

Dijelaskan Cut Sri, selama program ini digelar sejak tahun 2009, pemerintah Jerman telah mengucurkan dana hibah sebesar 15,9 juta Euro atau setara dengan Rp258 miliar. 

"Untuk program pada tahun depan akan difokuskan pada perlindungan sosial untuk labor market serta program inklusi keuangan," tutup Cut Sri.