Presiden Jokowi Teken Perpres Pengunaan Cukai Rokok Tutup Defisit BPJS Kesehatan

Oleh : Ridwan | Rabu, 19 September 2018 - 17:35 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai rokok untuk menutup defisit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena hal ini merupakan amanat Undang-Undang.

“Ya, memang sudah kita keluarkan. Yang pertama, itu adalah amanat Undang-Undang bahwa 50 persen dari cukai rokok itu digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9) siang.

Presiden menjelaskan, defisit BPJS harus ditutup agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah, tambah Presiden, pemerintah memutuskan menutup defisit BPJS dari hasil cukai rokok.

Mengenai pertanggungjawaban, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit defisit BPJS.

“Artinya ini prosedur, akuntabilitas, semuanya sudah dilalui,” tegas Presiden.

Presiden juga memerintahkan kepada Dirut, Direksi BPJS untuk memperbaiki sistem, baik verifikasi, baik sistem keuangan, karena ini menjangkau dari pusat sampai ke kabupaten/kota, provinsi di seluruh tanah air.

“Ini bukan sebuah hal yang mudah, bagaimana mengontrol, bagaimana memonitor, klaim dari rumah sakit. Bukan sesuatu yang gampang,” tegas Presiden seraya menambahkan, dirinya mengalami semuanya, dari lingkup di kota saja, dulu juga ada Kartu Sehat. Di lingkup provinsi, tambah Presiden, dulu di Jakarta, juga ada Kartu Jakarta Sehat.

“Itu ngontrol, verifikasi setiap rumah sakit, tidak mudah. Ini seluruh negara. Artinya, perbaikan sistem itu harus terus dilakukan,” terang Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, Undang-Undang mengamanatkan 50 persen cukai untuk pelayanan kesehatan.

“Itu yang nerima juga daerah kok, untuk pelayanan kesehatan di daerah, kan bukan untuk layanan kesehatan pusat. Itu pun sudah melalui persetujuan daerah,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 05:30 WIB

Pertamina Tak Masalah Persaingan Harga Avtur

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan perusahaannya tidak mempermasalahkan jika nantinya ada pesaing di bisnis penjualan bahan pesawat terbang (avtur).

Petani jagung

Senin, 18 Februari 2019 - 05:00 WIB

Tambahan Produksi Jagung 3,3 Juta Ton, Tak Perlu Impor

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para petani jagung yang telah memproduksi tambahan pasokan komoditas pangan itu hingga 3,3 juta ton sehingga Indonesia…

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:30 WIB

Dukung Industri Logistik, Pelindo 1 Selesaikan Pengembangan Pelabuhan Sibolga

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah merampungkan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:00 WIB

Industri 4.0 Belum Bela Hak Petani Jamin Harga Pangan Terjangkau

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih belum bisa membela hak-hak petani dan menjamin harga pangan yang terjangkau.

Menperin airlangga bersama presiden jokowi di acara roadmap industri 4.0

Minggu, 17 Februari 2019 - 20:26 WIB

Dana Riset Dinilai Belum Khusus untuk Industri 4.0

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso Supangkat mengatakan, dana riset dan pengembangan dari pemerintah belum khusus untuk revolusi industri ke-empat.