Sekjen PUPR: Untuk Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas Perlu Dukungan Stakeholder Sektor Konstruksi

Oleh : Hariyanto | Rabu, 18 Juli 2018 - 14:39 WIB

Pembukaan Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2018 (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
Pembukaan Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2018 (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Guna meningkatkan produktivitas, daya saing global dan  kemandirian ekonomi bangsa, pemerintah memfokuskan diri untuk melakunan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menjadi pilihan logis dan strategis melihat data Global Competitiveness Index dimana daya saing global Indonesia meningkat dari peringkat 41 ditahun 2017 menjadi peringkat 36 ditahun 2018.

Kemudian, Index Daya Saing Infrastruktur Indonesia juga meningkat dari peringkat 60 ditahun 2017 menjadi peringkat 52 ditahun 2018. Sementara, survei Gallup World Poll juga menempatkan Indonesia diperingkat pertama negara yang memiliki pemerintahan yang paling dipercaya masyarakat.

"Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas kita membutuhkan dukungan dari stakeholder sektor konstruksi. Dukungan tersebut berupa pendanaan, tenaga kerja konstruksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, dan lain sebagainya," kata Sekertaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti mewakili Menteri Basuki pada pembukaan Launching Konstruksi Indonesia (KI) 2018 di Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Terkait K3 Konstruksi, Anita mengatakan, terjadinya beberapa kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan beberapa waktu lalu jangan sampai terjadi lagi dimasa mendatang. Mengingat hal tersebut dapat menghambat berjalanya pembangunan infrastruktur.

"Kuncinya adalah disiplin pada prinsip K3 dan patuh pada Satandar Operasional Prosedur yang ditetapkan agar tercapai zero accident," kata Anita.

Selain K3, faktor pendukung lain yaitu pendanaan juga yang memerlukan sumber sumber pembiayaan alternatif, tidak hanya dari pemerintah. Sedangkan mengenai tenaga kerja, Anita menambahkan, pembangunan infrastruktur yang masif memerlukan tidak hanya tenaga kerja konstruksi berkualitas yang ditunjukan melalui sertifikat, tapi juga jumlah yang banyak.

"Karena itu perlu dukungan dari stakeholder konstruksi untuk mencetak banyak tenaga kerja konstruksi," kata Anita.

Selain itu, lanjutnya, Inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur juga sangat dibutuhkan. Dimasa yang akan datang Indonesia akan dibanjiri oleh barang dan jasa teknologi dari luar negeri. "Perkembangan ini harus dapat dijadikan sebagai potensi dan motivasi dalam menciptakan ide-ide atau karya yang inovatif oleh anak negeri demi mewujudkan kemandirian bangsa," ungkap Sekjen PUPR.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 00:55 WIB

OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban Jiwasraya

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan pemegang saham PT. Jiwasraya (Persero) berkaitan…

BRI Syariah

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:37 WIB

Produk Halal BRIsyariah Sukses Gaet Milenial Jogja

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Jogja Halal Fest 2018 yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 11 sd 14 Oktober lalu, menjadi bukti besarnya animo masyarakat terhadap produk…

Japan Airlines (JAL) (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:00 WIB

Japan Airlines Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soetta

Japan Airlines (JAL) beroperasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 26 Oktober 2018 mendatang.

Christine Lagarde Terkesan dengan Paviliun Indonesia (Foto Humas BUMN)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Indonesia Pavilion Pukau Ribuan Peserta Annual Meeting IMF-WB 2018

Kehadiran Indonesia Pavilion sebagai wajah pembangunan dan budaya Indonesia yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 8 Oktober - 14 Oktober 2018, mendapat banyak perhatian…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:15 WIB

Pemerintah Usulkan Asumsi Rupiah 2019 Rp15.000

Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 menjadi Rp15.000 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.500 per dolar AS.