Masyarakat Mentawai Tuntut Kejelasan Pembangunan KEK

INDUSTRY.co.id - Padang- Sejumlah masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai (BMMM) melakukan aksi ke Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menuntut kejelasan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerahnya.

"Persoalan utama adalah persoalan pembebasan lahan dan potensi konflik antar suku akibat hal itu," kata Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Mentawai Cornelius Sabailatty di Padang, Jumat (11/5/2018)

Ia mengatakan persoalan itu harus diselesaikan dengan dukungan dari pemerintah daerah, sebelum pembangunan KEK di Mentawai dilanjutkan.

Masyarakat pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan KEK di Desa Pasakiat Teileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Mentawai harus diberikan pendampingan dan perlindungan hukum saat berhadapan dengan pemilik modal.

Proses peralihan hak atas lahan harus jelas dan berkekuatan hukum, apakah bentuknya jual beli atau hibah dengan penggantian tanaman yang ada di atas tanah.

Masyarakat adat juga harus dilibatkan dalam hal itu untuk mengantisipasi potensi konflik sosial antara warga atau suku, serta konflik antar pemilik tanaman dengan pemilik tanah suku.

"Di Mentawai lazim ditemui pemilik tanaman tidak sama dengan pemilik tanah. Ini berpotensi konflik," kata dia.

Ia mengatakan pada dasarnya masyarakat di Mentawai tidak menolak adanya investasi masuk ke Mentawai.

Namun masyarakat memiliki trauma atas investasi itu, salah satunya dari HPH (Hak Pengelola Hutan) masyarakat Mentawai yang telah berpuluh tahun berusaha di atas tanah mereka, tetapi tidak memberikan kontribusi apapun pada masyarakat.

"Jangan ini terjadi lagi pada KEK ini," kata dia.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pembangunan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Butuh peran investor agar ada akselerasi.

Pemerintah mendukung semua investasi yang telah memenuhi syarat dan aturan. Tetapi juga akan memperjuangkan aturan agar investasi itu dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Kita pelajari lebih dalam persoalan KEK ini sebelum memberikan rekomendasi ke pusat," kata dia.

Wagub Nasrul Abit juga didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Oni Yulfian. (Ant)