Pemerintah Siapkan Kompetensi Pekerja Untuk Industri 4.0

Oleh : Herry Barus | Jumat, 20 April 2018 - 12:07 WIB

Menko Darmin Nasution (Setkab)
Menko Darmin Nasution (Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah menyiapkan pengembangan pendidikan vokasi di enam sektor penggerak ekonomi yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital dan pekerja migran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

"Kita harus mendorong kompetensi baru secara masif, direvitalisasi serta menyusun payung hukum pengembangan vokasi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat implementasi peta jalan vokasi di Jakarta, Kamis (19/4/2018)

Darmin mengatakan penguatan pendidikan vokasi di sektor tersebut menjadi penting karena merupakan enam sektor utama yang selama ini konsisten menyerap tenaga kerja setiap tahunnya.

Berdasarkan data, jumlah pekerja di industri manufaktur saat ini mencapai 575.000 orang, diikuti pekerja imigran sebesar 243.265 orang, agribisnis sebesar 195.843 orang, tenaga kesehatan 6.018 orang, ekonomi digital 5.172 orang dan pariwisata 3.333 orang.

Persoalan kompetensi tenaga kerja menjadi pembahasan penting dalam era revolusi industri 4.0, apalagi saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja yang andal dengan minimnya keahlian pencari kerja.

Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih minim sehingga menyebabkan ketidaksiapan lulusan sekolah tersebut dalam bersaing di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menghadapi industri 4.0 yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran yang merata di berbagai daerah.

"Peran pemerintah daerah juga penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China bisa menjadi dashyat karena ketiga hal tersebut," tambah Hanif.

Ia juga mengingatkan pentingnya sertifikasi keahlian di bidang tertentu yang bisa memberikan manfaat bagi tenaga kerja agar benar-benar bisa masuk pasar kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

"Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup," ujar Hanif.

Saat ini pemerintah terus berupaya untuk mematangkan peta jalan vokasi ini di tingkat kementerian terkait agar kebutuhan antara penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja bisa lebih seimbang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Peluncuran The New MINI John Cooper Works Countryman di GIIAS 2017

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:50 WIB

Ini Deretan Mobil dan Motor Baru yang Bakal Mejeng di GIIAS 2018

Ajang pameran otomotif berskala internasional atau Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) segera digelar pada 2 hingga 12 Agustus mendatang di ICE BSD City, Serpong Tangerang. Dalam…

Ki-ka Romi (Presiden Direktur Seven Event), Suparno Djasmin, Director PT Astra International tbk, Yohannes Nangoi Ketua Umum GAIKINDO,Bp Herrys Winata (Marketing Manager PT Jaya Kreasi Indonesia), Bp Agus Riyadi Project Director Seven Event

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:30 WIB

GIIAS 2018 Jadi Ajang Eksplorasi Standar Emisi Euro4

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), akan kembali hadir pada tanggal 2 - 12 Agustus 2018, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dan tahun ini GIIAS akan…

Saddam Aljihad, Ketua Umum PB HMI Menyalami seniornya Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI Kamrusammad di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang

Rabu, 23 Mei 2018 - 04:55 WIB

HMI Siap Cetak 15.000 Wirausahawan Pencipta Lapangan Kerja

Guna membantu pemerintah dalam pengadaan lapangan kerja yang semakin ketat, organisasi mahasiswa tertua, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), siap untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Berbagai pelatihan…

Koopssusgab, Komando operasi khusus gabungan (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 Mei 2018 - 23:00 WIB

TNI-Polri Tak Bisa Dipisahkan Tangani Terorisme

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai peran TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus-kasus terorisme.

Forum Sosialisai Empat Pilar Kebangsaan

Selasa, 22 Mei 2018 - 22:18 WIB

Forum Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Counter Paham Radikalisme

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr Efendi MS Simbolon menggelar Forum Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 lalu.