Konsultan Lokal Belum Jadi Anak Emas di Negeri Sendiri

Peter Frans, Ketua Umum INKINDO Provinsi DKI Jakarta melihat masih adanya ketimpangan dalam soal pelimpahan proyek. Seperti pembangunan MRT dan LRT.

"Harus sinergi, harus jadi pemain, harus jadi tuan rumah. Makanya  itu penting soal regulasi. Harusnya syaratnya nasional yang mengerjakan proyek infrastruktur. Itu harus jadi pilihan pemerintah," kata dia di sela-sela Musyawarah ke 10 INKINDO DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menurut dia, alasan pemerintah harus lebih pro lokal karena soal gaji konsultan lokal kisaran Rp10 juta dan asing Rp300 juta. Sudah seharusnya pemerintah melirik dan mendahulukan naaional.

Apalagi jika proyek itu menyangkut Transit Oriented Development (TOD), tidak perlu lelang konsolidasi. Contohnya seperti pembangunan rumah sakit atau pembangunan gedung SD.

"Sehingga lelang konsolidasi enggak perlu kecuali yang nasional. Tapi kalau hanya bangun SD dan  Puskesmas ya pro lokal," harap dia.