Ini Usulan DJS Atasi Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Menahun

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 28 Desember 2017 - 13:41 WIB

Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2017

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Sigit Prihutomo mengungkapkan program jaminan kesehatan nasional tahun 2014 telah terjadi defisit anggaran dana jaminan sosial kesehatan dan terus berlangsung hingga akhir tahun 2017. Defisit anggaran diperkirakan membengkak hingga Rp 9 triliun pada 2017. Angka tersebut naik tiga kali lipat dari defisit anggaran pada 2014 yang hanya Rp 3,3 triliun.

Defisit JKN akan menggerogoti kepercayaan publik (distrust) terhadap JKN. Jika kedepan itu terjadi maka amanat UUD 45 tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karenanya perlu langkah strategis mencegah berkembangnya distrust guna menjamin kesinambungan JKN, ujarnya dalam acara Kaleidoskop Dewan Jaminan Sosial, di Hotel Aryaduta, Kamis (28/12).

Menurutnya, penetapan iuran JKN yang terjadi saat ini lebih banyak berbasis pada Persepsi kemampuan negara dan penduduk. Akibatnya selama empat tahun JKN, terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan (pendapatan iuran) dan pengeluaran ( klaim/pembayaran manfaat).

Adapun tiga solusi yang diusulkan DJSN meliputi tiga langkah penting. Tahap pertama, pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan.

Tindakan khusus ini ujarnya dilakukan melalui pemberian suntikan dana tambhan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf b PP 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemberian dana talangan dari aset BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 39, ujarnya

Langkah kedua, agar pemberian suntikan dana tambahan dan pemberian dana talangan tidak terulang secara terus menerus, perlu dilakukan upaya jangka menengah yaitu yang memungkinkan dapat mengendalikan defisit JKN dalam jangka 1 atau 2 tahun ke depan.

Beberapa kemungkinan tersebut adalah meninjau ulang sistem pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah yaitu Puskesmas. Mengingat Puskesmas sudah mendapatkan biaya dari APBN maupun APBD.

Tidak fair jika mendapatkan dana kapitasi melalui sistem yang sama dengan FKTP swasta, lanjutnya.

Sistem ini diakui mampu menghemat keuangan BPJS Kesehatan dalam jumlah yang sangat signifikan.

Kemudian perlu dilakukan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. DJSN telah melakukan analisis terhadap RKAT BPJS Kesehatan melalui beberapa pendekatan untuk mengetahui tambahan dana operasional BPJS Kesehatan yang rasional, dikaitkan dengan peningkatan jumlah peserta dan peningkatan penerimaan iuran.