Menampung Dana Amal Untuk Infrastruktur

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah tengah mengkaji untuk memanfaatkan dana amal yang berasal dari para dermawan dunia untuk menambah pendanaan infrastruktur. Saat ini ada sekitar US$ 12 triliun dana blended finance di dunia dan belum tersalurkan.

Ambisi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur terbentur masalah pendanaan. Bagaimana tidak, saat ini pemerintah tercatat memiliki 245 Proyek Strategi Nasional (PSN) yang tengah dikerjakan dengan biaya hingga Rp 4.197 triliun.

PSN tersebut bertambah sebanyak 20 proyek dari tahun sebelumnya yang hanya 225. Semuanya ditargetkan rampung pada tahun 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, mustahil bila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara yang hanya sebesar Rp 401 triliun di tahun ini. Sementara pada tahun 2018, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 409 triliun.

Benar bahwa partisipasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ikut andil dalam pembiayaan infrastruktur, namun jumlahnya dianggap belum mencukupi.  

Demi memenuhi kebutuhan dana pembangunan infrastruktur hingga masa jabatan rezim ini berakhir. Pemerintah pun memutar otak untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain. Salah satunya memanfaatkan dana haji yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 100 triliun di akhir tahun 2017.  

Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Majelis Ulama Indonesia yang langsung mengeluarkan mengeluarkan fatwa terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para calon jemaah haji. Tapi ini tidak mengurangi kontroversi yang berkembang di masyarakat, yang sebagian dapat menerima dan tidak sedikit menolak.

Namun terlepas dari kontroversi tersebut pemerintah tampaknya akan teguh pada keputusannya.
Setelah menggulirkan dana haji, pemerintah kini punya rencana baru yakni memanfaatkan pembiayaan campuran (blended finance) yang bersumber dari lembaga filantropi maupun multilateral yang memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang.

Wacana ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, saat ini ada sekitar US$ 12 triliun dana blended finance yang ada di dunia dan belum tersalurkan.

"Mereka mencari tempat singgah ini uang. Jadi kami dapat buat tempat penampungan ini," kata Luhut di Kantor Staf Presiden, Jakarta beberapa waktu lalu.

Luhut menuturkan, Indonesia punya potensi untuk mendapatkan pendanaan ini. Sayangnya, Indonesia tak punya model yang jelas untuk bisa menerima pendanaan blended finance.

Pemerintah perlu mempertimbangkan proyek yang dapat masuk kategori blended finance. Selain itu, imbal dari investasi proyek tersebut juga perlu dikaji hingga jelas.

"Yang penting pengembaliannya itu jelas," kata Luhut.

Berdasarkan paparan Luhut, ada beberapa proyek potensial yang bisa melalui skema pendanaan blended finance. Proyek-proyek tersebut, seperti penanggulangan sampah plastik di laut, blue carbon initiative dan perlindungan kawasan konservasi perairan Indonesia, sustainable fisheries dan aquaculture, inovasi teknologi digital untuk nelayan.

Kemudian, perumahan terjangkau bagi nelayan, serta proyek infrastruktur untuk ketahanan komunitas pesisir dan adaptasi perubahan iklim.

"Proyek LRT, dia kan dengan jaminan pemerintah (government guarantee), bisa saja. Jadi beban APBN bisa kurang," tambahnya.

Solusi yang digulirkan Luhut mendapat respon positif dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya dana dari para filantropis bisa saja dipergunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai proyek infrastruktur. Namun, para filantropis kata Sri Mulyani hanya tertarik menanamkan modalnya pada proyek infrastruktur sosial.

“Masing-masing filantropis yang ingin masuk pada masalah kesehatan. Ada mungkin infrastruktur, tapi berkaitan dengan climate change. Itu bisa saja kita tampung,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menkeu kembali menjelaskan, pendanaan infrastruktur pemerintah saat ini tidak hanya bersumber APBN, namun juga kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti perusahaan-perusahaan pelat merah, maupun sektor swasta.

Meskipun Menkeu tertarik untuk menggunakan dana amal dari para filantropis untuk pembiayaan infrastruktur, namun hal itu menurutnya akan dikaji terlebih dahulu. Kajian tersebut, akan mencakup bagaimana skema pendanaan menggunakan dana amal.

“Kalau strukturnya, nanti kami diskusikan lagi lah ya,” katanya.

Selain dari Menkeu, dukungan terkait wacana tadi juga datang dari Ekonom Indef Bhima Yudhistira. Menurutnya pendanaan dari dermawan dunia tersebut bisa jadi jawaban kebuntuan pendanaan infrastruktur nasional. Apalagi untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang, dan relatif stabil.

Tapi Bhima juga mengingatkan bahwa tidak semua proyek infrastruktur bisa ditawarkan, lantaran filantropi fund biasanya miliki misi kemanusiaan dalam memberikan dananya. Dia mencontohkan misalnya proyek irigasi, pembangunan rumah sakit, atau sektor pendidikan biasanya kerap dilirik para filantropi fund ini.  

Oleh karenanya, jika rencana tersebut serius, Bhima menyarankan pemerintah untuk segera susun penawaran proyek yang menarik bagi filantropi fund tersebut.

"Karena biasanya filantropi fund ini pilih proyek yang dampak sosialnya besar contohnya irigasi, dibanding bangun proyek komersial seperti jalan tol," lanjutnya.  

Bhima kembali mencontohkan bagaimana nehara-negara Afrika terhitung berhasil menggunakan skema pembiayaan infrastruktur macam ini.

Di Afrika, katanya pembangunan irigasi, jembatan, dan pengelolaan limbah sudah banyak menggunakan dana sosial dari negara maju. 

"Tata kelola nya hampir sama dengan investasi biasa. Hanya proyek yang ditawarkan biasanya harus disinergikan dengan misi dari lembaga filantropi fund itu," imbuhnya

Capaian PUPR

Sementara itu dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengklaim telah membangun jalan sepanjang terbangun 2.623 km atau telah melebihi target 2.600 km sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian PUPR.
 
Jalan baru tersebut banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT. Salah satunya pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan dengan panjang mencapai 1.921 km ditargetkan tembus seluruhnya tahun 2019. 

Saat ini sudah berhasil ditembus oleh Kementerian PUPR bersama Zeni TNI sepanjang 1.588 km.

Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m, sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 m.

Terkait target pembangunan jalan tol (2015-2019) sepanjang 1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km. Namun, Kementerian PUPR optimistis pada tahun 2019, jalan tol yang dapat diselesaikan bisa mencapai 1.851 km.

Untuk mendukung ketahanan pangan dan air, dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi – JK, PUPR mengaku telah membangun 65 bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan akan menambah tampungan air Indonesia sebesar 19,1 miliar m3.  
 
Pembangunan bendungan dianggap sangat vital untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku, pengendalian banjir, pembangkit listrik tahun 2017 telah dalam proses pembangunan sebanyak 39 bendungan, dimana 30 bendungan diantaranya adalah bendungan yang mulai dibangun sejak akhir tahun 2015.

Sementara untuk bendungan yang telah selesai hingga kini adalah 7 bendungan yakni Bendungan Rajui, Jatigede, Bajulmati, Nipah, Titab, Paya Seunara, dan Teritib.

Pada 2017 ditargetkan tambahan dua bendungan lagi selesai yaitu Bendungan Raknamo di NTT dan Tanju di NTB.