Inilah Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membangun Ekonomi Digital

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia menargetkan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dalam jangka waktu 20 tahun kedepan.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap upaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas dan pembangunan infrastruktur skala besar dalam berbagai bentuk, mulai dari jalan raya, pembangkit listrik, dan jaringan pita lebar.

Selama dua tahun terakhir, pemerintah juga telah menerbitkan 16 paket kebijakan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah mengeluarkan 35 sektor usaha dari Daftar Negatif Investasi.

Bulan Agustus lalu, sebuah konsorsium tujuh perusahaan, termasuk beberapa perusahaan AS dan Indonesia seperti RTI dan PT Telekom Indonesia, mengumumkan selesainya proyek “the Southeast Asia-United States Cable System” yang merupakan salah satu jalur kabel serat optik terpanjang di dunia.

Investasi konsorsium ini mencapai Rp3,4 triliun (250 juta dollar AS) untuk jalur kabel dengan kapasitas 20Tb sepanjang kurang lebih 14.500 kilometer yang menghubungkan Manado di Sulawesi Utara dengan Long Beach di California.

Jalur kabel ini merupakan “tanda mata fisik” hubungan kedua bangsa yang terus tumbuh dan perkembangan kemitraan dalam bidang teknologi di masa depan.

Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi da  Informatika (Menkominfo), Rudiantara memberikan statement bahwa Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi digital terbesar. 

Sebagai contoh, Tiongkok telah lama mempersiapkan ekonomi digital, sementara Indonesia tetap terbuka terhadap platform internasional tetapi tentunya perlu memberikan kontribusi nilai tambah bagi Indonesia.

"Yang terjadi sekarang di Indonesia adalah shifting dari pola ekonomi konsumsi ke produksi, seperti yang terlihat dalam pertumbuhan ekonomi digital dua digit," ujar Rudiantara di Jakarta (2/11/2017).

Untuk dapat mengakomodasi perilaku dan faktor ekonomi digital maka Kemenkominfo dan BPJS menjajaki kerjasama untuk melakukan remodeling statstik nasional untuk memperhitungkan kegiatan ekonomi seperti online marketplace dan transportasi online.

Menurutnya, Presiden Jokowi dengan pemerintahannya saat ini patut mendapat penghargaan yang tinggi. Pemerintahannya berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi ekonominya seperti masalah infrastruktur, pendidikan, stabilitas ekonomi makro, kemudahan berbisnis, aturan hukum, dan lain-lain.

"Pemerintah yang sekarang tentunya berbeda dengan sebelumnya, dimana hal itu dapat dilihat dari banyaknya pemberian fasilitas bagi swasta seperti memperbanyak infrastruktur, mempercepat perbaikan regulasi, hukum, memberikan kemudahan landing reform yang kebijakan–kebijakannya diterapkan sampai 16 paket kebijakan ekonomi," terangnya.

Selain itu, untuk kebijakan di sektor ICT dilakukan pendekatan ekosistem Device, Network dan Applications. Dari sisi device, terkait aturan TKDN dan simplifikasi perangkat.

"Utamanya perubahan rugulasi ini bertujuan untuk menjaga engagement dengan pelaku pasar sehingga aturan TKDN bisa berhasil," tambahnya.

Serupa halnya penyesuaian juga dilakukan di internal Kominfo dengan penyesuaian mindset termasuk proses simplifikasi sertifikasi agar sejalan dengan kondisi global supply chain sehingga Indonesia turut mendapatkan manfaat dari teknologi terbaru.

Dari sisi network, Kementerian Kominfo melakukan afirmative policy dengan mendorong operator mengimplementasikan 4G lebih awal dan menjalankan palapa ring dengan skema PPP agar mendapat kontribusi kemampuam teknis pihak swasta.

"Dari sisi aplikasi, Indonesia sejauh ini sudah menghasilkan 3 unicorn yaitu, gojek, tokopedia, traveloka dan optimis 2019 bisa melampaui 5 unicorn," kata Rudiantara.

Kedepan, lanjut Menkominfo, kita akan lanjutkan program next indonesia unicorn untuk memperkenalkan startup indonesia yang potensial (telah dikurasi) sehingga memperoleh akses pendanaan.