INDUSTRY.co.id - Kupang- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang MSi menyarankan Partai Golkar sebaiknya segera menggelar munaslub untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu pascapenetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka.

Langka ini harus segera diambil agar imbas politik dari kasus Setya Novanto ini tidak meluas, apalagi dalam menghadapi pilkada serentak 2018, kata Ahmad Atang kepada awak media di Kupang, Kamis (20/7/2017)

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dan dampaknya terhadap partai Golkar, baik dalam tataran internal, menghadapi pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.

"Bagi Golkar, kasus yang menjerat Novanto sebagai Ketua Umum memberikan dampak politik yang cukup besar, baik dalam tataran kepentingan internal maupun eksternal. Dinamika internal akan terjadi rivalitas baru untuk melengserkan Novanto melalui munaslub," kata Ahmad Atang.

"Menurut saya, Golkar harus segera menggelar Munaslub. Langkah ini harus segera diambil agar imbas politik dari kasus ini tidak meluas, apalagi dalam menghadapi pilkada serentak 2018," katanya.

Walaupun pemilu dan pilpres masih 2019, namun dengan kasus ini, Golkar akan ditinggalkan oleh partai lain dalam membangun koalisi dan kekuatan Golkar akan melemah dalam loby politik ditingkat elit, katanya.

Dengan demikian, partai lain akan mengambil keuntungan secara politik dengan kasus yamg menimpa Golkar.

Setelah Novanto, Golkar tidak memiliki kader yang kuat lagi yang dapat disandingkan dengan partai politik lain, katanya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu menegaskan, penetapan status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka jangan dikait-kaitkan dengan politik.

"Partai Golkar tidak terpengaruh dengan proses hukum yang tengah berlangsung," katanya.

Menurut Hugo, banyak pihak mengaitkan kasus penetapan tersangka Setya Novanto dengan politik.

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan politik di Partai Golkar tetap berjalan normal, apalagi menjelang pilkada serentak 2018. Semua berjalan biasa," kata Hugo.

Dia menjelaskan, pengambilan keputusan di Partai Golkar kolektif kolegial sehingga dengan penetapan status Setya Novanto tidak mengganggu proses politik yang tengah berlangsung.

"Pengambilan keputusan itu kolektif kolegial, karena itu perjalanan partai dan semua kegiatan partai berjalan normal," katanya menambahkan.

Munaslub akan Ganggu Konsolidasi Internal

DPP Partai Golkar melalui rapat pleno di Jakarta, Selasa (18/7/2017) memutuskan tidak akan menggelar musyawarah luar biasa (munaslub) pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi KTP elektronik, karena hanya akan mengganggu konsolidasi internal.

"Munaslub akan menyulitkan koordinasi internal Golkar dari segi program hingga pemenangan pemilu ke depan," ujar Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam (18/7/2017)

Nurdin menegaskan Partai Golkar merujuk pada keputusan Rapimnas Partai Golkar sebelumnya yang merekomendasikan tidak diperlukan Munaslub. Hal ini juga yang dikehendaki oleh DPD I Golkar.

"Melalui Rapat Pleno ini, DPP Partai Golkar menetapkan saudara Setya Novanto tetap sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sementara saya, dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian dengan saling berkoordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum," terang Nurdin.