Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)(setkab.go.id)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:01 WIB

Corporate Card Permudah Transaksi dan Pembayaran PNS PANRB

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian PANRB bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) meluncurkan Corporate Card atau BRI Card. BRI Card tersebut berfungsi sebagai pengganti uang…

Peluncuran The New MINI John Cooper Works Countryman di GIIAS 2017

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:50 WIB

Ini Deretan Mobil dan Motor Baru yang Bakal Mejeng di GIIAS 2018

Ajang pameran otomotif berskala internasional atau Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) segera digelar pada 2 hingga 12 Agustus mendatang di ICE BSD City, Serpong Tangerang. Dalam…

Ki-ka Romi (Presiden Direktur Seven Event), Suparno Djasmin, Director PT Astra International tbk, Yohannes Nangoi Ketua Umum GAIKINDO,Bp Herrys Winata (Marketing Manager PT Jaya Kreasi Indonesia), Bp Agus Riyadi Project Director Seven Event

Rabu, 23 Mei 2018 - 05:30 WIB

GIIAS 2018 Jadi Ajang Eksplorasi Standar Emisi Euro4

GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS), akan kembali hadir pada tanggal 2 - 12 Agustus 2018, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, dan tahun ini GIIAS akan…

Saddam Aljihad, Ketua Umum PB HMI Menyalami seniornya Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI Kamrusammad di Kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang

Rabu, 23 Mei 2018 - 04:55 WIB

HMI Siap Cetak 15.000 Wirausahawan Pencipta Lapangan Kerja

Guna membantu pemerintah dalam pengadaan lapangan kerja yang semakin ketat, organisasi mahasiswa tertua, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), siap untuk mencetak 15.000 wirausaha baru. Berbagai pelatihan…

Koopssusgab, Komando operasi khusus gabungan (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 22 Mei 2018 - 23:00 WIB

TNI-Polri Tak Bisa Dipisahkan Tangani Terorisme

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai peran TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus-kasus terorisme.