Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Direktur PT Grahabuana Cikarang Sutedja S. Darmono bersama Chief Representative Creed Group Indonesia Tatsuya Ichinomiya serta Direktur PT Jababeka Creed Residence Handoyo Lim saat acara product knowledge Kawana 2 Concierge Golf Apartment

Rabu, 21 November 2018 - 21:10 WIB

Kawana I Laris Manis, Jababeka Residence Luncurkan Apartemen Premium Kawana 2 Concierge Golf Apartemen

Setelah meraih sukses pada proyek Kawana Golf Residence, Jababeka bersama mitra asal Jepang Creed Group kembali melanjutkan kerja sama pengembangan proyek apartemen premium, Kawana 2 Concierge…

Taspen Gandeng BRI persiapkan Road To Second Career bagi ASN dan Pensiunan

Rabu, 21 November 2018 - 21:00 WIB

Taspen Gandeng BRI persiapkan Road To Second Career bagi ASN dan Pensiunan

PT. Taspen (Persero) menggandeng PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka sinergi BUMN menyelenggarakan acara Pra-Launching Kewirausahaan Pensiun Indonesia 2018 yang bertema Road…

Ilustrasi industri Fintech (sindonews.com)

Rabu, 21 November 2018 - 20:41 WIB

Fintech Berpeluang Atasi Inefisiensi di Indonesia

Teknologi finansial atau "financial technology" (Fintech) dinilai sangat berpeluang untuk bisa membantu mengatasi inefisiensi di segala bidang di Indonesia.

Presiden Jokowi(Foto Setkab)

Rabu, 21 November 2018 - 20:33 WIB

Presiden Jokowi Minta Menterinya Terus Perbaiki Bidang Investasi

Presiden Joko Widodo meminta para menterinya terus melakukan perbaikan di bidang investasi sehingga Indonesia lebih kompetitif.

Bank Pembangunan Asia/ADB (Foto ist)

Rabu, 21 November 2018 - 20:22 WIB

ADB: Pasar Obligasi Indonesia Tumbuh Cepat Triwulan III-2018

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) terbaru menyatakan pertumbuhan pasar obligasi Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di kawasan Asia dalam periode triwulan III-2018.