Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KKP Dorong Industri Mutiara Nasional Bersaing di Kancah Dunia

Selasa, 25 September 2018 - 18:00 WIB

Investor Tiongkok akan Berinvestasi Budi Daya Mutiara di Flores Timur

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Flores Timur Yohanes Kopong mengatakan sebanyak lima perusahaan berminat menamamkan modalnya atau berinvestasi…

Presiden Jokowi hUT Kadin (Foto Herlambang)

Selasa, 25 September 2018 - 18:00 WIB

Bergabungnya Rosan ke TKN Tak Pengaruhi Netralitas Pengusaha

Bergabungnya Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf tidak memengaruhi netralitas pengusaha, kata Ketua Bidang Organisasi…

Triawan Munaf, kepala Badan Ekonomi Kreatif (Foto: Hitsss)

Selasa, 25 September 2018 - 17:40 WIB

Ekonomi Kreatif Masa Depan Dunia

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan ekonomi kreatif merupakan sektor andalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di Indonesia maupun dunia.

Ilustrasi Migas

Selasa, 25 September 2018 - 17:20 WIB

SKK Migas Nilai Lapangan Sukowati Potensial Produktif

Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jaffee Arizon Suardin menilai unit Asset 4 Sukowati Field merupakan salah satu blok migas…

Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso

Selasa, 25 September 2018 - 17:01 WIB

Proses Akuisisi 51 Persen Saham Pertagas Selesai September

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus melaksanakan komitmennya untuk menyelesaikan proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai tahap lanjutan usai induk BUMN Migas (Holding BUMN Migas)…