Kemenperin Tengah Kaji Bea Masuk Baja Paduan Guna Hentikan Praktik Penyimpangan Tarif

Oleh : Ridwan | Rabu, 12 Juli 2017 - 11:29 WIB

I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)
I Gusti Putu Suryawirawan - Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengkaji pengenaan bea masuk terhadap produk baja paduan (alloy steel) impor. Pengenaan bea masuk tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan praktik penyimpangan tarif yang terjadi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Aalat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, banyak yang melakukan pelarian pos tarif dari baja karbon menjadi baja paduan. Padahal, produk yang diimpor tersebut sebetulnya digunakan untuk kebutuhan baja konstruksi yang seharusnya menggunakan baja karbon.

"Sebelum mengajukan pengenaan bea masuk untuk baja paduan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu sebagai dasar pengambilan kebijakan," ungkap Putu di Jakarta (11/7/2017)

Ia menambahkan, Sekarang kami sedang lakukan kajiannya. Beberapa tahun terakhir terjadi penyimpangan di dalam pos tarif. Mereka impor menggunakan pos tarif alloy, tapi tidak dipakai sesuai ketentuan. "Statement baja paduan digunakan untuk menghindari safeguard dan bea masuk yang seharusnya ada,” terangnya.

Disisi lain, Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel Tbk Purwono Widodo mengatakan, pihaknya berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap izin impor baja paduan, dan memastikan peruntukannya sesuai ketentuan. Yang juga menjadi masalah, izin impor yang sudah diberikan membuat angka impor baja paduan semakin membengkak.

“Harapan kami, yang sudah mendapatkan izin impor bisa dicabut, tapi kan itu sulit. Jadi kami berharap itu bisa dikendalikan. Waktu minta izin kan mereka juga tidak secara terbuka menyatakan kalau itu untuk konstruksi, karena kalau jujur pasti tidak boleh,” kata Purwono.

Purwono mengatakan, produk baja karbon dalam negeri kesulitan jika harus bersaing dengan baja paduan impor, terutama asal Tiongkok. Pasalnya, importir Tiongkok mendapatkan insentif tax rebate sebesar 13 persen, dan bea masuk 0 persen untuk baja paduan, dan dari baja karbon 5-15 persen. Akibatnya, harga baja dalam negeri tidak mampu bersaing, karena baja impor jauh lebih murah hingga 28 persen.

“Kalau secara prinsip, baja paduan dilawankan karbon steel ya sulit. Kita cari modal 5-15 persen saja sudah sulit, mereka punya modal 28 persen dari tax rebate dan pelarian nomor HS. Teman-teman di Kementerian Perindustrian harus memastikan end use-nya bukan untuk konstruksi,” ujar Purwono.

Padahal, menurut Purwono, produsen baja karbon secara global, pada umumnya memiliki efisiensi yang tidak jauh berbeda. Pasalnya, pembelian bahan baku sama-sama dari amerika latin, dan memiliki teknologi roling yang serupa. Meski demikian, yang membuat industri baja dalam negeri tidak dapat bersaing adalah perdagangan yang tidak adil (unfair trade).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:20 WIB

ICW Anggap Golkar Berkilah Soal Caleg Mantan Koruptor

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai alasan Partai Golkar tetap mengajukan sejumlah bekas narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019…

Partai Golkar (Foto Ist)

Kamis, 19 Juli 2018 - 22:00 WIB

Golkar Tetap Calonkan Mantan Napi Korupsi, Ini Alasannya

DPP Partai Golkar memiliki alasan mengapa tetap mencalonkan sejumlah mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif di Pilpres 2019.

Fujitsu dukung program industry 4.0 (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 19 Juli 2018 - 21:28 WIB

Dukung Penerapan Industry 4.0, Fujitsu Bentuk Public Service Business Development

Hal tersebut juga menjadi perhatian khusus bagi perusahaan IT asal Jepang, PT Fujitsu Indonesia dalam mendukung program pemerintah tersebut.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 19 Juli 2018 - 21:00 WIB

Rupiah Kamis Sore Melemah ke Rp14.442

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Kamis sore, ditutup melemah sebesar 28 poin menjadi Rp14.442 dibandingkan posisi sebelumnya Rp14.414 per dolar AS.

Sediakan Perumahan PNS, Bank BTN Bermitra dengan Pemkab Lebak Banten (Foto Abe)

Kamis, 19 Juli 2018 - 20:45 WIB

Sediakan Perumahan PNS, Bank BTN Bermitra dengan Pemkab Lebak Banten

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), atau Bank BTN, melakukan kemitraan dengan Korps Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan PT Bintang Energi Lestari untuk menyediakan rumah bagi…