HIPMI: Perlu adanya Komunikasi yang Baik antara Pengusaha & Stakeholder Buruh Terkait Soal UMP

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 04 Desember 2021 - 11:30 WIB

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah daerah telah resmi menetapkan UMP di daerah masing-masing. Penetapan ini diwarnai dengan sejumlah protes yang datang dari berbagai stakeholder buruh di daerah. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap protes yang disampaikan stakeholder buruh dapat ditanggapi secara seimbang oleh pemerintah daerah.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H. Maming menilai, saat ini masih banyak kalangan pengusaha yang terdampak pandemi covid-19. Sehingga pengusaha ini pasti akan semakin sulit menjalankan usahanya jika UMP naik diatas kemampuan mereka.

"Untuk merencanakan besaran UMP memang perlu adanya komunikasi yang intensif dan baik antara pengusaha, pemerintah, dan juga stakeholder buruh. Sebaiknya memang tidak diluar batas kemampuan pengusaha," ujar Maming, (3/12/2021).

Menurutnya, angka yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker yaitu rata-rata kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09 persen sudah dihitung berdasarkan kelayakan hidup. Tak hanya kenaikan upah sesuai dengan kebijakan pemerintah, mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu menilai, pemerintah juga memberi subsidi mengurangi pengeluaran bagi buruh.

"HIPMI menyambut baik penetapan UMP tahun 2022, kami pengusaha memandang buruh kerja sebagai mitra kami sehingga kami harus memiliki kebijaksanaan dalam memberikan kesejahteraan dan kepastian untuk para buruh. Karena buruh itu merupakan aset perusahaan juga," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya merasa UMP yang ditetapkan di daerah sudah rasional. Ia pun meminta agar pemerintah daerah dan masyarakat juga melihat realitas perekonomian Indonesia sekarang yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

"Jika memang kondisi ini dirasa berat, harus dilihat juga dari sisi pengusaha yang mengalami kesulitan menjalankan usaha, oleh karena itu perlu ada balancing. Kita mesti bisa survive untuk kondisi sekarang," ungkapnya.

Jika UMP yang ditetapkan diatas kemampuan pengusaha dampak terburuk yang akan terjadi adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentu yang tidak diinginkan semua pihak. Hal ini juga beresiko bagi realisasi investasi.

"Tentu kami tahu negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand memasang tarif UMP yang rendah untuk menarik investor masuk, namun perlu melihat kondisi pengusaha dalam negeri juga sehingga tidak membuat chaos berbagai pihak. Buruh tidak diuntungkan dan pengusaha pun merugi. Kita sama-sama cari win-win solution," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Satgas Yonif 126 KC Bantu Mengobati Masyarakat yang Sakit Malaria

Sabtu, 22 Januari 2022 - 04:12 WIB

Satgas Yonif 126 KC Bantu Mengobati Masyarakat yang Sakit Malaria di Perbatasan RI-PNG

Atas perhatian Dansatgas kepada seluruh personel Satgas Yonif 126/KC jangan tanggung-tanggung membantu masyarakat dalam kesulitanya.

Ketua Umum Kornas-Jokowi Milenial, Riyon

Jumat, 21 Januari 2022 - 20:23 WIB

Kornas-Jokowi Milenial Tantang Wakil Wali Kota Tangsel Laporkan Pihak Sekolah Yang Lakukan Pungli

Inspektorat Kota Tangerang Selatan banyak menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi pungutan liar dibeberapa sekolah di Tangerang Selatan.

Menperin Agus

Jumat, 21 Januari 2022 - 20:12 WIB

Menperin Agus: Peran Jajaran Kemenperin Sangat Dibutuhkan dalam Mencapai Target Sektor Industri

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita melantik total sejumlah 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama┬ádi lingkungan Kementerian Perindustrian(Kemenperin),…

Ilustrasi industri baja

Jumat, 21 Januari 2022 - 19:45 WIB

Berkat Substitusi Impor, Kinerja Industri Logam dan Baja Makin Mengkilap Tahun 2021

Kinerja sektor industri logam dan baja mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada kuartal III tahun 2021, sektor industri logam dengan HS 72-73…

Presidensi G20

Jumat, 21 Januari 2022 - 18:35 WIB

Bapak Ibu Tolong di Catat! Ini Tujuh Fakta Penting Presidensi G20 Indonesia

Untuk pertama kalinya di tahun 2022 Indonesia memegang Presidensi G20. Mandat ini dilaksanakan sejak 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022 mendatang. Diperkirakan ada sekitar 150 rangkaian…