INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai jalinan kerjasama yang terajut antara lembaga legislatif dan pelaku industri harus semakin diperkuat untuk memastikan kepentingan dari para pelaku industri bisa terakomodir dengan baik, utamanya dalam penyusunan produk legislasi.
Kepala Badan Hubungan Legislatif, Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan Badan Hubungan Legislatif KADIN Indonesia dibentuk sebagai ikhtiar untuk memperkuat jalinan kerjasama tersebut dengan jalan mengoordinasikan aspirasi dari para pelaku industri agar dapat terserap dengan lebih baik oleh lembaga legislatif.
"Hubungan yang terjalin selama ini antara lembaga legislatif dengan pelaku industri sudah cukup baik, namun perlu ada upaya koordinasi yang lebih baik lagi agar aspirasi para pelaku industri bisa terserap secara lebih maksimal," ungkap Adisatrya yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI yang dikutip INDUSTRY.co.id, Kamis (18/11/2021).
Badan Hubungan Legislatif KADIN Indonesia juga melibatkan sejumlah anggota DPR RI yang menjadi pengurus, antara lain Dede Indra Permana, Anggota Komisi I DPR RI yang juga merupakan Wakil Kepala Badan Bidang Hubungan Internasional, Informatika, dan Urusan Pemerintahan; G. Budisatria Djiwandono, Anggota Komisi IV DPR RI yang merupakan Wakil Kepala Badan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur; Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR RI yang merupakan Wakil Kepala Badan Bidang Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral; Dewi Aryani, Anggota Komisi IX DPR RI yang merupakan Wakil Kepala Badan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan juga Puteri A. Komarudin, Anggota Komisi XI DPR RI yang merupakan Wakil Kepala Badan Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyampaikan harapannya kepada Badan Hubungan Legislatif KADIN agar bisa menjadi jembatan bagi para pelaku usaha untuk bisa menyampaikan perspektifnya secara baik kepada lembaga legislatif.
"Harapannya KADIN Indonesia dan lembaga legislatif bisa berkoordinasi dengan baik, dengan demikian perspektif dari dunia usaha bisa tersampaikan" ujar Arsjad.
Dalam waktu dekat ini, Badan Hubungan Legislatif KADIN Indonesia akan menginisiasi pertemuan dengan Ketua DPR RI guna membicarakan rencana penandatanganan nota kesepahaman antara KADIN Indonesia dan DPR RI guna menandai ikhtiar bersama untuk bersinergi dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta juga untuk memperkuat KADIN Indonesia secara kelembagaan.
