Rapor Merah 6 Menteri Jokowi, BEM UI: Luhut & Budi Remedial, Mahfud, Yasona, Nurbaya dan Nadiem Drop Out

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberikan rapor merah atas kinerja enam Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dimana dua Menteri Jokowi diberi nilai D (remedial) dan empat Menteri sisanya diganjar nilai E (dropout).

Adalah Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang sama-sama meraih nilai D (remedial).

Keduanya diangggap BEM UI tidak optimal dalam sektor Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Kemudian empat nama berikutnya meraih nilai E (drop out), yakni, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, lalu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan terakhir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Ke-empatnya di cap gagal mengurusi sektor Pemberantasan Korupsi, Penjaminan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penjaminan Kebebasan Akademik.

BEM UI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot jabatannya.

"Menanggapi permasalahan di berbagai sektor tersebut, aliansi BEM se-UI menyatakan sikapnya, yaitu mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab atas permasalahan pada sektor-sektor tersebut," kata BEM UI seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya yang diunggah di akun @BEMUI_official pada Jumat (22/10/2021).

Berikut adalah penilaian BEM UI terkait kinerja dua tahun kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf:

Pertama, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, sektor Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Nilai D (Remedial).

BEM UI mendesak pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, dan menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga, serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara. 

BEM UI meminta Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

"NILAI D, KARENA KINERJANYA DALAM MENGKOORDINASIKAN KEMENTERIAN DI BAWAHNYA UNTUK MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP," sebut BEM UI.

Kedua, Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk sektor Penanganan Pandemi Covid-19, Nilai D (Remedial).

BEM UI menyebut masih terdapat banyak PR bagi pemerintah dalam menangani Covid-19. Mereka juga menyoroti tingginya angka kematian karena Covid-19 yang mencapai 142 ribu jiwa, kemudian positivity rate Indonesia yang pernah mencapai lebih dari 50% serta distribusi vaksin yang disebut belum merata keseluruh Indonesia.

"PRESIDEN PERLU MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP BUDI GUNADI SELAKU MENKES DALAM MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19! #EvaluasiBudi," tandas BEM UI.

Selanjutnya, Menko Polhukam, Mahfud MD dan Menteri Hukum, Yasonna Laoly di sektor Pemberantasan Korupsi, Penjaminan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, nilai E (Dropout).

BEM UI mendesak pemerintah untuk memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE. 

BEM UI mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"KARENA GAGAL DALAM MEMBERIKAN JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT SERTA DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU," ungkap BEM UI.

Nama berikutnya ialah Menteri LHK, Siti Nurbaya untuk sektor Perlindungan Lingkungan Hidup, nilai E (dropout).

BEM UI menilai Siti Nurbaya gagal dalam mengatasi degradasi lingkungan. Dimana prinsip hijau dan keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dianggap terabaikan.

"Mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah," tulis BEM UI.

Terakhir ialah Mendikbudristek Nadiem Makarim di sektor Penjaminan Kebebasan Akademik, nilai E.

BEM UI mengemukakan bahwa bukan pertama kalinya ancaman “drop out” dan skors dikeluarkan oleh kampus kepada mahasiswa yang berani untuk menyuarakan keadilan serta kebenaran. 

Kasus demi kasus, ancaman demi ancaman, dan represi kebebasan akademik masih saja terjadi.

Dari sekian banyak kasus represi kebebasan akademis, BEM UI menilai peran Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek tidak ada?

"NADIEM MAKARIM TELAH GAGAL DALAM MENJALANKAN PERANNYA SEBAGAI MENDIKBUDRISTEK DAN HARUS DITURUNKAN DARI JABATANNYA!, #Nadiem Out," tukas BEM UI.