INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa kisruh yang terjadi ditubuh Partai Demokrat tidak ada hubungannya sama sekali dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Presiden Jokowi dari awal menegaskan bahwa dirinya tidak mau melakukan intervensi terkait masalah Partai Demokrat yang tercatat diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Padahal, menurut Mahfud, bila mau, Istana dengan mudahnya bisa melakukan intervensi saat Kubu Moeldoko menggelar KLB Partai Demokrat di Sibolangit Deli Serdang, Sumut.
Namun hal itu tak pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi hingga saat ini.
“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” kata Mahfud MD dalam diskusi virtual di akun Twitter Didik Rachbini, pada Rabu (29/9/2021).
Dikatakan Mahfud, Presiden Jokowi menegaskan tak mau mendukung perbuatan "kudeta" Moeldoko tersebut.
Dirinya-pun meminta agar KLB Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum untuk tidak disahkan.
“Saya bersama Menkumham dan Presiden, ‘Gimana Nih Pak? Hukumnya bagaimana’ kata Pak Jokowi kepada saya,” jelas Mahfud MD memaparkan isi pertemuan saat dirinya bersama Menkumham menghadap Presiden Jokowi.
“Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” jawab Mahfud kepada Jokowi.
Pasalnya, sebut Mahfud, acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah.
“Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah, jadi itu ndak boleh disahkan,” kata Mahfud menjelaskan.
"Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’, kata Pak Jokowi,” ucap Jokowi seperti ditirukan Mahfud MD.
Oleh karena itu, Ia bersama Menkumham Yasonna menjalankan arahan tersebut dan mengumumkan pemerintah tidak mengesahkan hasil KLB Partai Demokrat versi kubu Moeldoko.
“Itulah saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,” pungkasnya.