INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk mencapai USD2,2 miliar atau setara Rp31 triliun.
Utang tersebut menurutnya disinyalir adanya praktik tindakan korupsi dimasa lalu.
"Krakatau Steel itu punya utang USD2 miliar, salah satunya investasi USD850 juta. Itu tidak bagus, pasti ada indikasi korupsi," kata Erick Thohir dalam keterangannya dalam webinar, Selasa (28/9/2021).
Saat ini, pihaknya tengah menyelidiki dugaan terjadinya praktik korupsi tersebut.
"Kita akan kejar, siapa pun yang merugikan. Bukannya kita ingin menyalahkan, tetapi penegakan hukum kepada proses bisnis yang salah kita perbaiki," tuturnya.
Untuk diketahui, emiten pemilik kode KRAS ini mencatatkan keuntungan sebesar Rp800 miliar pada kuartal II/2021.
Sebelumnya, perusahaan plat merah ini mengalami kerugian selama 8 tahun terakhir.
Dan pada 2019 lalu, Krakatau Steel (KS) tercatat mengalami kerugian hingga USD503,65 juta atau setara Rp7,2 triliun.
Sementara itu, dari informasi yang diterima redaksi INDUSTRY.co.id, Kornas-Jokowi melalui Sekretaris Jenderalnya, Akhrom Saleh angkat suara dan menyampaikan bahwa endusan Menteri BUMN terkait utang Krakatau Steel berkaitan erat dengan pemerintahan dimasa lalu.
Pasalnya sebagai perusahaan milik negara, KS tentu tak terlepas dari pemerintahan masa lalu yang mewariskan noda hitam.
Menurutnya, pemerintahan masa lalu gagal dalam mengelola BUMN, sehingga menyebabkan penumpukan utang di perusahaan-perusahaan plat merah, seperti utang PT Waskita Karya, PT Perkebunan Negara (PTPN) hingga PT Krakatau Steel (KS).
Sehingga, pemerintahan sekarang sedang mencuci piring kotornya.
“Saya kira banyaknya utang BUMN tak terlepas dari warisan masa lalu, jadi enggak heran kalau pemerintahan Presiden Jokowi yang cuci piring kotornya. Coba kita lihat banyaknya utang Waskita Karya, PTPN atau KS hingga triliunan itu sejak tahun berapa menumpuk utangnya? Bahkan ironisnya lagi BUMN byk yg mengalami kerugiaan. Makanya perlu kita lihat sejak kapan bumn-bumn rugi dan menumpuknya utang," ujarnya Rabu malam (29/9/2021).
"Jadi jangan terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan pemerintahan sekarang yang sedang membenahinya,” tegas Aktivis Pergerakkan ini.
Akhrom mengklaim bahwa utang Krakatau Steel telah ada sejak tahun 2012 lalu, dan kini tengah dibenahi hingga perusahaan baja milik negara tersebut dapat mengurangi utang-utangnya.
bahkan lanjut Akhrom, KS di tangan Direktur Utamanya Silmy Karim mendapatkan keuntungan yang sejak lama mengalami kerugian.
Ini artinya sebut dia, Direksi yang sekarang masuk dalam kategori berhasil membenahi secara berlahan.
“Kalau ditanya bagaimana KS tentu saya menjawab paling tidak di tangan Silmy Karim KS dapat mengurangi utangnya, kedua KS mendapatkan keuntungan yang sejak lama enggak dapat untung. Ketiga sejarah mencatat kini KS telah memiliki Pabrik Baja terbesar setelah Amerika Serikat yang kemarin diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Paling tidak itu, Silmy sudah berupaya membenahi KS dengan warisan masa lalunya,” kata Akhrom.
Oleh karena itu, Ia berharap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada pemerintahan sekarang untuk membenahi sejumlah BUMN-BUMN yang sakit.
"Kita juga enggak mau selalu menyalahkan pemerintahan dimasa lalu. Yang paling penting sekarang kita bergotongroyong untuk memperbaiki perekonomian negara ini,” pungkas Akhrom.
