Ketua MPR RI: Presiden Jokowi Setuju Pembahasan PPHN Asal Tidak Melebar

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 14 Agustus 2021 - 18:00 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Presiden Jokowi
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Bogor- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (bamsoet) menegaskan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (UUD NRI) Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Khususnya, terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan dan wakil presiden menjadi tiga periode. 

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodesasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode? Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (13/8/21).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. 

"Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodesasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, pasal 37 UUD NRI 1945 mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi. Perubahan tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

"Dengan demikian, tidak terbuka peluang menyisipkan gagasan amandemen di luar materi PPHN yang sudah diagendakan. Semisal, penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut," terang Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat dalam amandemen UUD NRI 1945. Penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945.

"Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Sementara penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN. Selain itu, tidak ada penambahan lainnya dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945," pungkas Bamsoet.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Joko Widodo membagikan bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dan pedagang di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Selasa, 17 Mei 2022. Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Rabu, 18 Mei 2022 - 04:19 WIB

Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Minyak Goreng di Pasar Bogor

Presiden Joko Widodo blusukan ke Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, dan Pasar Gunung Batu, Kota Bogor, pada Selasa, 17 Mei 2022. Presiden membagikan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat…

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar (kedua dari kiri) dan Direktur Utama PT Jasamarga Related Business Dian Takdir Badrsyah (kedua dari kanan)

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:48 WIB

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tandatangani nota kesepahaman dengan anak usaha Jasa Marga yaitu PT Jasa Marga Related Business.

Ilustrasi batubara

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:36 WIB

Kian Kokoh di Ranah Tambang! Anak usaha PT Delta Dunia Raih Kontrak Tambang Batu Bara di Australia

Jakarta - PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan PT Delta Dunia Makmur Tbk (Perseroan), melalui anak perusahaannya di Australia BUMA Australia Pty Ltd (BUMA Australia) akan memulai…

(Foto dari kiri ke kanan) Section Head PT Multipolar Technology Tbk Ignasius Oky Yoewono, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk Jip Ivan, dan Department Head Hybrid Database Solution PT Multipolar Technology Tbk Yemmy Sukandar sedang berbincang di sela-sela seminar tentang keamanan siber yang diselenggarakan oleh Infobank di Pullman Jakarta Thamrin, Jakarta, Selasa (17/5).

Selasa, 17 Mei 2022 - 22:25 WIB

Multipolar Technology mengusung solusi IBM Guardium dan IBM Security QRadar XDR sekaligus ke pasar Indonesia

Jakarta-PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT), anak perusahaan PT Multipolar Tbk (IDX: MLPL) yang berperan sebagai mitra dalam mendukung pengembangan teknologi digital perusahaan di berbagai…

Gedung Bank KB Bukopin

Selasa, 17 Mei 2022 - 21:58 WIB

KB Bukopin Masuk Indeks Global MSCI, Sentimen Positif Investor Saham

PT. Bank KB Bukopin, Tbk. terus bergerak positif pada lantai bursa. Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan hasil tinjauan indeks semi tahunan pada Mei 2022.