INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan hingga saat ini, sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan, namun masih belum sampai pada tahap yang aman untuk langsung mencabut kebijakan Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Saat ini, Pemerintah mewaspadai ancaman meluasnya penyebaran varian Delta yang sudah terdeteksi 1.063 kasus berdasarkan data per 31 Juli. 

Juga beberapa indikator utama lain yang masih fluktuatif, terutama untuk Kasus Konfirmasi dan positivity-rate, yang masih sangat tergantung pada jumlah Testing harian.

“Dengan mempertimbangkan angka yang masih fluktuatif dan situasi yang masih sangat dinamis, Pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan (perpanjangan) penerapan PPKM Level 4, dari tanggal 3 s.d. 9 Agustus 2021,” ungkap Menko Airlangga seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya pada Selasa (3/8/2021).

Namun demikian, selain aspek kesehatan, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah juga akan terus memperhatikan aspek sosial ekonomi, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dimasa PPKM.

"Ini juga tetap diperhatikan," ujarnya.

Untuk itu, kata Airlangga, sejumlah program bantuan sosial pun terus akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak di masa perpanjangan PPKM kali ini.

“Untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, Pemerintah tetap mendorong percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat, Bantuan untuk UMK dan PKL/ Warung, serta insentif fiskal untuk korporasi pada sektor-sektor terdampak," tegas Airlangga.

Menurutnya, hingga saat ini, sejumlah program Bansos telah digulirkan dan akan terus digulirkan oleh Pemerintah, antara lain:

(1) Program PKH yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM.

(2) Kartu Sembako pada Juli terealisasi Rp9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM.

(3) Program BLT Desa realisasi Rp1,48 triliun untuk 2,18 juta KPM. 

"Demikian juga untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah mulai berjalan, dan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah mulai diluncurkan oleh Presiden pada 30 Juli lalu," tandas Airlangga.

Sementara, realisasi program PEN hingga 30 Juli 2021 adalah sebesar Rp305,5 triliun atau sudah sebesar 41% dari pagu Rp744,75 triliun. 

Dengan rincian realisasi Program PEN adalah sebagai berikut: 

(1) Klaster Kesehatan realisasinya sebesar Rp65,55 triliun dari pagu sebesar Rp214,95 triliun.

(2) Klaster Perlindungan Sosial, realisasi sebesar Rp91,84 triliun dari pagu sebesar Rp186,64 triliun.

(3) Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi realisasi Rp52,43 triliun dari pagu sebesar Rp162,40 triliun.

(4) Klaster Program Prioritas realisasi Rp47,32 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun.

(5) Klaster Insentif Usaha realisasi Rp48,35 triliun dari pagu sebesar Rp62,83 triliun.