INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah dalam proyek pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, sepanjang tidak menyalahi aturan dan memenuhi persyaratan, pengusaha lokal harus diberi kesempatan agar tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Hal tersebut disampaikan Irmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Kamis (3/9/2026), yang membahas RAPBN 2027 untuk Kementerian PKP.
Ia menegaskan keterlibatan kontraktor lokal sangat krusial untuk memicu perputaran ekonomi di daerah terdampak secara langsung. Irmawan menyoroti praktik selama ini yang justru memenangkan kontraktor dari luar daerah seperti Jakarta, padahal pada akhirnya pengerjaan proyek tetap dilimpahkan kepada pengusaha setempat.
"Kita menginginkan untuk menjadi rekanan pengadaan rumah tetap ini. Itu kalau memang tidak menyalahi aturan atau memenuhi persyaratan. Saya pikir tidak ada salahnya kita akan memberikan prioritas utama kepada pengusaha daerah. Jangan nanti kemudian masyarakat di sana yang korban, kemudian terus kita kirim orang dari luar daerah, katakanlah dari Jakarta untuk melaksanakan kegiatan pembangunan hunian tetap di sana. Toh kalaupun nanti pemenangnya dari luar daerah, yang kerja tetap orang daerah juga," katanya.
Selain persoalan huntap, Legislator PKB Dapil Aceh ini juga mengkritik rumitnya birokrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS yang dinilai terlalu kaku mengacu pada data desil statistik BPS. Di lapangan, banyak warga kurang mampu yang justru masuk kategori desil 8-10 sehingga gugur secara administrasi.
Irmawan mendorong Kementerian PKP membuat skema kriteria khusus agar masyarakat miskin tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data tersebut.
"Jadi oleh karena itu, saya berharap ada kebijakan yang kita sepakati di kementerian ini. Kalau memang dia layak, hanya karena persoalan dia masuk desil tinggi, mungkin ada solusi yang harus kita berikan, sehingga masyarakat yang berhak semua dapat menikmatinya. Itu terkait dengan BSPS, Pak," ucapnya di hadapan Sekjen Kementerian PKP.
