Masih Relevankah Moratorium Prodi Kedokteran

INDUSTRY.co.id - Pandemi Covid-19 telah memakan begitu banyak korban jiwa. Data menunjukkan terdapat korban jiwa meninggal sebanyak 66.464 orang. Data ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 yang terjadi belakangan ini.

Dari sisi tenaga kesehatan (Nakes), data di LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah nakes yang meninggal karena Covid-19 hingga Selasa (12/7/2021) mencapai 1.231 orang. Sebagian besar nakes meninggal adalah dokter sebanyak 458 orang, 46 dokter gigi,  perawat 393 orang, bidan 208 orang, disusul beragam profesi nakes lain.

Apresiasi setinggi-tingginya untuk para nakes yang menjadi korban. Mereka lah pahlawan kesehatan yang bekerja dalam senyap.

Krisis Nakes
Banyaknya jumlah penderita positif covid-19 ini membuat Rumah Sakit dan juga nakes yang ada kewalahan. Sejumlah media massa memberitakan bahwa DKI Jakarta meminta bantuan Nakes dari Banten, namun Banten tidak dapat membantu karena mereka sendiri juga kewalahan. Laporan yang sama juga terjadi di Bekasi, dimana mereka kewalahan Nakes sehingga RSUD Bekasi sampai meminta tambahan Relawan untuk membantu. Bahkan yang lebih memprihatinkan, Pemkot Bekasi sampai meminta bantuan relawan dari politeknik kesehatan yang ada untuk membantu tracing PCR.

Kenyataan di atas seakan menjadi mimpi buruk bagi hampir semua Provinsi dan Kabupaten di Pulau Jawa dan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya tentang kekurangan tenaga kesehatan. Hal ini bertolak belakang dengan klaim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyatakan bahwa Indonesia kelebihan dokter dan menurut mereka, masalahnya adalah tidak meratanya penyebaran dokter yang ada, dimana sebagian besar dokter berada di Pulau Jawa.

Namun pandemi ini telah merubah sebaran yang ada, dimana data menunjukkan bahwa DKI Jakarta, Bekasi, Banten dan daerah metropolis lainnya terbukti kekurangan tenaga kesehatan.

Moratorium Prodi Kedokteran dan prodi kesehatan lainnya
Saat ini Dikti memberlakukan moratorium untuk Prodi Kedokteran, Prodi Keperawatan, Prodi Kedokteran Gigi, Prodi Farmasi dan Prodi kesehatan lainnya.

Klaim IDI yang menyatakan bahwa kita surplus dokter adalah salah satu alasan  moratorium pendirian Prodi kedokteran baru oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti). Prodi kedokteran baru hanya diijinkan di lokasi 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Bahkan sampai tulisan ini dibuat masih aja dilakukan moratorium tersebut.

Alasan lainnya adalah masih banyak Prodi kedokteran dengan akreditasi Baik atau C sehingga perlu peningkatan akreditasi terlebih dahulu sebelum diijinkan pembukaan Prodi Kedokteran baru. Belum lagi adanya aturan spesifik untuk Prodi Kedokteran bahwa Prodi Kedokteran dengan akreditasi C hanya diijinkan menerima maksimal 50 mahasiswa, akreditasi B maksimal 100 mahasiswa dan akreditasi A sebanyak maksimal 150 mahasiswa.

Kita memahami dan sepenuhnya sadar bahwa untuk mendidik seorang dokter membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kompetensi di bidang kedokteran sangat berkaitan dengan pengalaman dan latihan nyata. Oleh karenanya, jika banyak nakes yang meninggal di masa pandemi ini, maka membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk mencetak seorang dokter baru. Itupun dokter baru lulus yang masih membutuhkan waktu panjang untuk menjadi seorang dokter yang benar-benar berpengalaman.

Oleh karenanya, sudah saatnya Dikti meninjau ulang moratorium Prodi kedokteran dan prodi kesehatan lainnya. Adalah baik jika kita memiliki semakin banyak dokter maupun nakes lainnya, sehingga semakin banyak masyarakat kita yang melek kesehatan. Terlebih lagi, negara kita relatif sering dilanda bencana alam yang membutuhkan banyak nakes.

Mahalnya biaya kesehatan kita
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Fakultas Kedokteran menjadi Fakultas yang paling ekslusif dan paling diminati oleh lulusan SMA. Oleh karenanya untuk masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran membutuhkan biaya sampai ratusan juta untuk uang gedungnya. Biaya yang lebih tinggi lagi dibutuhkan untuk kuliah di spesialis kedokteran.

Kita juga merasakan betapa mahalnya biaya kesehatan di Indonesia. Seorang dokter spesialis yang berpengalaman biaya konsultasinya bisa sampai 1 juta rupiah bahkan lebih untuk sekali periksa. Hal ini tidaklah mengherankan karena dokter tersebut harus “mengembalikan modal” kuliahnya. Itupun masih diperparah dengan antrian yang gila-gilaan. Dengan demikian maka masyarakat yang menjadi korban karena terjadi hukum permintaan, yaitu sedikitnya penawaran (baca: dokter yang bagus) dan banyaknya permintaan (baca: pasien).

Tidak mengherankan bahwa beberapa dekade terakhir ini,  masyarakat menengah atas memilih berobat ke Singapura yang dianggap lebih bagus kualitasnya. Bahkan Malaysia dianggap lebih murah dan terjangkau dibanding dokter spesialis di Jakarta. Akibatnya devisa kita banyak terkuras karena cara pandang sempit dari pemangku kepentingan yang ada.

Dengan semakin banyaknya Fakultas Kedokteran, maka diharapkan biaya dokter akan menjadi semakin terjangkau yang akhirnya juga menguntungkan masyarakat. Jika ego sektoral ini terus dipertahankan baik oleh Dikti, Kementerian Kesehatan, IDI ataupun pemangku kepentingan lainnya, maka krisis Nakes kita akan terus berlanjut dan bahkan memburuk.

Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai dan seberapa ganas mutasi virus Covid-19 ini ke depannya.

Munculnya varian baru, vaksin yang tidak bisa memberikan proteksi sepenuhnya, dan faktor-faktor lainnya akan membawa kita kepada krisis Nakes yang lebih parah.

Semoga kita semua masih memiliki hati nurani dan lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sektoral kita.

Oleh: Jony Oktavian Haryanto
Profesor Manajemen, President University