INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengemukakan bahwa investasi di bidang infrastruktur menjadi salah satu kunci percepatan pemulihan ekonomi global.
Namun karena pandemi, telah terjadi penurunan investasi swasta untuk infrastruktur di negara-negara berkembang sebesar 56 persen sejak pertengahan tahun 2020 (sumber: Laporan Bank Dunia 2021)
Dikatakannya, dalam G20 action plan tahun 2021, G20 berkomitmen untuk melipatgandakan upayanya dalam rangka mempromosikan investasi infrastruktur yang berkualitas, serta mempercepat mobilisasi sumber daya swasta untuk pembiayaan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi.
"Indonesia turut mendukung agenda infrastruktur dalam B20*-G20 yang berfokus pada 4 pilar, yaitu resilience & maintenance, digital infrastructure, sustainable infrastructure, dan social inclusion," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya di instagtam @smindrawati pada Rabu (7/7/2021).
Asal tau saja, The Business 20 atau B20 adalah forum dialog G20 dengan komunitas bisnis dunia yang didirikan pada 2010.
B20 terdiri dari lebih 1.000 perwakilan G20, termasuk perusahaan multinasional, yang mewakili lebih dari 6,5 juta komunitas bisnis di seluruh dunia.
Setelah Italia, Indonesia akan mengemban G20-B20 Presidency pada tahun 2022 untuk menyelenggarakan rangkaian acara G20 Summit.
Selain itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia juga akan mengusung agenda infrastruktur pada G20 Summit 2022.
Yakni, pertama, upaya mempromosikan investasi infrastruktur berkelanjutan akan memberikan kontribusi bagi upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Kedua, pengembangan kerangka kerja regulasi dan pasar modal dalam upaya peningkatan iklim investasi. Hal ini akan menjamin berfungsinya pasar pembiayaan infrastruktur, upaya melindungi investor, serta menjaga stabilitas, efisiensi, integritas, antikorupsi, dan pengurangan hambatan regulasi.
Ketiga, pengembangan regulasi infrastruktur digital. Pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat telah memicu kebutuhan mendesak terhadap risiko kebijakan regulasi, termasuk aturan privasi, kebijakan berkompetisi yang jelas dan adil, serta aspek cybersecurity.
"Terakhir, komitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan upaya kolaborasi bersama negara-negara G20 perlu dijaga untuk menjamin ekonomi dunia dapat pulih bersama-sama," jelas Sri Mulyani.
"Semoga kerja sama dan kolaborasi yang semakin kuat antar negara-negara di dunia mampu mempercepat pemulihan ekonomi global bersama-sama!," pungkasnya.
