Haris Azhar Sebut Ada Penyitaan yang Diduga Tidak Tepat Pada Proses Penanganan Jiwasraya-Asabri

Oleh : Hariyanto | Kamis, 10 Juni 2021 - 15:02 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto mengatakan bahwa penegakan hukum dalam penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai bisa menggairahkan instrumen investasi di pasar modal. 

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar pun sependapat dengan Toto. Namun dirinya memberikan  catatan khusus, yakni asalkan penegakan hukum tersebut dilakukan secara benar, konsisten dan tanpa disparitas. 

 "Kenyataannya, dalam proses penanganan Jiwasraya dan Asabri ada penyitaan yang diduga tidak tepat, tidak proporsional, tidak ada kaitan dengan kejahatan. Bahkan bila ditelusuri kembali, dari 124 emiten yang sahamnya dibeli oleh Jiwasraya hanya 2 diantaranya yang dianggap melakukan tindak pidana tanpa ada pemeriksaan terhadap yang lain," ujar Haris Azhar, Kamis (10/6/2021).

Haris beralasan, pernyataan itu bukan tanpa sebab. Menurutnya terdapat aset yang akan dilakukan pelelangan karena disebutkan berpotensi rusak. 

"Karena penyidik tidak bisa mengelola atau tidak tahu cara menyikapi aset sitaan tersebut. Padahal aset tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana amanat Pasal 39. Penyidik mengatakan bahwa aset tersebut disita untuk uang pengganti, padahal Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor sudah menyebutkan dengan sangat jelas bahwa apabila dalam waktu 1(satu) bulan setelah inkraht Terpidana tidak bisa membayar uang pengganti maka hartanya bisa disita. Artinya, penyitaan baru bisa dilakukan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap," kata dia.

Sedangkan dalam pasar modal, kata dia, pada kenyataannya sudah banyak (investor) yang "kabur" dari Indonesia, karena menganggap tidak ada kepastian penegakan hukum. "Ini juga catatan bagi OJK (Otoritas Jasa Keuangan)" katanya. 

"Kalau memang dianggap ada salah kelola terhadap dana asuransi atau para emiten tersebut ditengarai bermasalah di pasar modal, kenapa selama ini diam saja?! Padahal asuransi dan pasar modal adalah ranah pengawasan OJK," ujar Haris. 

Menurutnya, pejabat dan pengamat jangan berpendapat dengan narasi umum saja, namun harus melihat praktik dan riilnya. Haris menilai bukan tidak mungkin kasus Jiwasraya ini akan menjadi template skandal di kancah pasar modal Indonesia di kemudian hari.

Senada Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa sejatinya perkara pidana adalah mengadili perbuatan perorangan. Karena penyitaan aset hanyalah sebagai bukti penguat dalam sebuah tindak pidana. 

Menurutnya, jika aset itu berkaitan dengan kepentingan umum tidak ada alasan bagi kejaksaan untuk menyitanya. "Karena menyita itu untuk membuat barang bukti yang cukup dengan contoh atau sampel saja," ujar Fickar.

Fickar pun menilai jangan sampai Kejaksaan justru terkesan ingin menguasai aset-aset tersebut. Karena, kata dia, konteksnya hanya sekedar bukti saja, aset lainnya harus tetap jalan agar tidak merugikan kepentingan umum. Intinya, penegakan hukum tidak boleh menghancur ekonomi masyarakat!

Diketahui, Jiwasraya dinyatakan gagal bayar pada tahun 2018 silam. Penyidik Kejagung menilai berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari transaksi pembelian langsung atas empat saham, dan transaksi pembelian saham (indirect) melalui 21 Reksadana 13 Manajer Investasi yang diklaim dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi UMKM Go Digital (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:45 WIB

Untuk Bisa Bertahan di Masa Pandemi, UMKM Harus Punya Digital Skills

Di masa pandemi ini, banyak sekali perubahan yang tanpa disadari semua orang harus mengikutinya. Namun apapun yang terjadi saat ini masyarakat harus membuka diri dan berpikiran terbuka karena…

11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:17 WIB

Ekonomi Kawasan Banten Bakal Tumbuh Pesat, 11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jakarta– PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menandatangani perjanjian kredit sindikasi dan line fasilitas pembiayaan sindikasi…

Ilustrasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:15 WIB

Perlunya Sosilasi Tuk Cegah Meningkatnya Kasus Kekerasan Gender Berbasis Online

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 8,9 persen atau menjadi 171 juta jiwa pengguna membuat kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan cyber semakin tinggi. Diketahui selama…

Sambal tabur BonCabe Level 50 Max End yang merupakan produk teranyar PT Kobe Boga Utama. (Foto: Humas PT Kobe Boga Utama)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:11 WIB

BonCabe level 50 Max End, Maximize to The End

Jakarta - Para penggemar mie instan dan berbagai makanan gorengan tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya sambal, apalagi sambal botol alias sambal yang dikemas dalam botol dan penggunaannya…

Candi Borobudur

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:00 WIB

Ketum IMI Pastikan The FIM MXGP World Championship 2021 Digelar di Kawasan Candi Borobudur

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan Indonesia akan dua kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan internasional bergengsi…