Tak Main-Main, Menteri Tjahjo: ASN Nekat Mudik Diberikan Sanksi

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 18 Mei 2021 - 09:33 WIB

Ilustrasi Mudik Bersama (Foto Ist)
Ilustrasi Mudik Bersama (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan menindaklanjuti laporan tentang adanya 134 aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idulfitri lalu.

Sejumlah ASN tersebut dilaporkan oleh masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang dikenal dengan sebutan SP4N-LAPOR!. “Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segera diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Menteri Tjahjo dalam apel pagi dan halalbihalal secara virtual di Kantor Kementerian PANRB, Senin (17/05).

Selama pelarangan mudik, Kementerian PANRB telah menerima 160 laporan masyarakat. Dari jumlah laporan itu, ada 134 pengaduan masyarakat terkait ASN yang mudik. Sedangkan sisanya, laporan masyarakat terkait permohonan informasi dan aspirasi. Pengaduan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui Platform Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR! selama pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021.

Penjatuhan sanksi tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19. Secara tegas Menteri PANRB melarang ASN untuk melakukan mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK atau penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.

Menteri Tjahjo menegaskan, 134 laporan ASN yang mudik agar segera dilakukan klarifikasi oleh instansi yang bersangkutan. Apabila memang benar ASN yang bersangkutan mudik selama waktu pelarangan mudik, ia meminta agar PPK tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman displin. Pemberian hukuman disiplin dilakukan berdasarkan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. “Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” tegas Menteri Tjahjo lagi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Rabu, 16 Juni 2021 - 07:39 WIB

BPS: Ekspor Pertanian Januari-Mei 2021 Naik 13,39 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor hasil pertanian selama Januari-Mei 2021 mengalami kenaikan tinggi, yakni sebesar 13,39 persen. Kenaikan terjadi karena subsektor tanaman obat,…

Ketua Hipmi Mardani H.Maming

Rabu, 16 Juni 2021 - 07:00 WIB

HIPMI Persiapkan Anak Muda Berbisnis untuk 50 Tahun ke Depan di Era Bonus Demografi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) telah memasuki usia ke-49 tahun pada 2021 ini. Dalam acara hari ulang tahun yang dihadiri oleh para anggota dan para mantan ketua umum (mantum) HIPMI,…

Prajurit Batalyon Howitzer 2 Marinir

Rabu, 16 Juni 2021 - 06:00 WIB

Prajurit Batalyon Howitzer 2 Marinir Laksanakan OlahRaga Bersama

Dalam rangka meningkatkan disiplin prajurit dan upaya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas agar tidak mudah terserang penyakit termasuk virus Covid-19 Prajurit Batalyon…

Prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir

Rabu, 16 Juni 2021 - 05:45 WIB

Prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir Laksanakan Pelajaran Patroli

Dalam rangka meningkatkan naluri tempur, prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir (Yonif 4 Mar) mengasah kemampuan dengan melaksanakan pelajaran drill patroli tempur bertempat di lingkungan Kesatrian…

Prajurit Petarung Gurita Cakti Yonif 5 Marinir

Rabu, 16 Juni 2021 - 05:30 WIB

Prajurit Petarung Gurita Cakti Yonif 5 Marinir Latihan Menembak

Dalam rangka mengasah dan meningkatkan kemampuan menembak senjata laras panjang (SS-2), prajurit Petarung ‘Gurita Cakti’ Yonif 5 Marinir melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak…