Soroti Kasus IOI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Sebut Kasus Pidana Bisa Saja Dihentikan

Oleh : Herry Barus | Senin, 10 Mei 2021 - 14:03 WIB

Ilustrasi hukum (ist)
Ilustrasi hukum (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta --Jakarta- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuanmenyoroti persoalan yang dialami ribuan kreditur produk High Promissory Notes (HYPN) milik PT IndoSterling Optima Investa (IOI).

Edi juga menyebut jika jumlah pihak yang dirugikan sangat banyak dibandingkan yang membuat laporan maka bisa saja kasus tersebut dapat dihentikan.

"Hanya kadang-kadang polisi juga perlu diperhatikan. Mungkin saja polisi perlu perhatian sehingga kasus itu tidak dihentikan dulu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Pekan lalu, perwakilan kreditur IOI telah menyambangi Mabes Polri. Kedatangan kreditur yang berusaha menemui penyidik Subdit Perindustrian dan Perdaganan (InDag) Mabes Polri yang dipimpin oleh AKBP Agung Yudha Adhi Nugraha SH itu bertujuan untuk meminta penghentian kasus pidana IOI.

"Sebagai kreditur, kami justru akan dirugikan ketika pembayaran kepada kami macet. Kami tidak ingin nasib kami serupa nasabah kasus-kasus lain akhirnya tidak menerima hak kami,” kata salah satu kreditur IOI asal Surabaya, Viana Koeswanto.

Viana menyampaikan aspirasinya tersebut karena pihaknya sudah menerima program restrukturisasi pembayaran produk HYPN IOI. Pembayaran yang telah dilakukan sebanyak 6 kali oleh pihak IOI tersebut sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan putusan No 174/Pdl Sus-PKPU 2020/PN Niaga Jakarta Pusat atas proses restrukturisasi produk HYPN senilai Rp 1,9 triliun. Pembayaran keenam tersebut dilakukan pada 3 Mei lalu.

Terkait komitmen yang sudah dilakukan oleh IOI, Edi menyarankan agar ada surat perjanjian antara perusahaan dan kreditur. Sehingga ketika kasus pidana tersebut tetap dilanjutkan maka bisa menjadi bukti yang meringankan ketika digelar di pengadilan.

"Tidak atau melanjutkan suatu perkara memang wewenang penyidik," ujarnya.

Secara terpisah kuasa hukum IOI, Hardodi, menjelaskan dalam sistem hukum perdata, pihak kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitor telah lalai melaksanakan isi perdamaian. Hal ini diatur dalam Pasal 291 Jo. Pasal 170 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Boleh saja menempuh jalur pidana kalau IOI dianggap telah lalai menjalankan kewajibanya sesuai putusan PKPU, tapi faktanya sejauh ini lancar-lancar saja. Bahkan sebagai itikad baik klien kami melakukan percepatan pembayaran. Perlu diketahui, saya sering ditanya sebagian besar kreditur, apakah uang kami bisa kembali kalau jalur pidana terus berjalan, saya jawab tidak ada jaminan bisa kembali,” tutur kuasa hukum dari HD Law Firm ini

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

kelapa sawit

Selasa, 22 Juni 2021 - 12:13 WIB

Naik Turun Harga Sawit, Apakah Pengaruhi Momentum Calon Emiten?

Harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) global dalam beberapa waktu terakhir yang mengalami fluktuasi, dinilai tidak mengurangi momentum bagi calon emiten sawit yang ingin…

Menteri BUMN, Erick Thohir

Selasa, 22 Juni 2021 - 12:05 WIB

Alhamdulillah Erick Thohir Bawa Kabar Baik! Ivermectin 12 Mg, Obat Antivirus untuk Terapi Covid-19 Resmi Kantongi Izin Edar BPOM

Ivermectin 12 mg dari PT Indofarma Tbk sebagai obat antivirus untuk terapi Covid-19 dinyatakan telah mendapatkan izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Hal itu diakui Menteri BUMN…

Atta Halilintar

Selasa, 22 Juni 2021 - 12:00 WIB

Ketum KODRAT Apresiasi Atta Halilintar Tekuni Tarung Drajat

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (PB KODRAT) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyaksikan latihan perdana Atta Halilintar menekuni seni bela diri asli…

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Antara/ CNN Indonesia)

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:55 WIB

Menkes Budi Gunadi Sadikin Tegaskan, PPKM Mikro Diperketat, Mobilitas Masyarakat Daerah Zona Merah Dibatasi Hingga 100%

Jakarta-Menyusul lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia pasca libur lebaran 2021, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan…

Waresix Logistic

Selasa, 22 Juni 2021 - 11:44 WIB

Waresix, Startup Pertama yang Terintegrasi Sistem Logistik Nasional

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem logistik yang semakin efisien di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada September tahun lalu pemerintah meluncurkan Program…