Surat Edaran THR Diterbitkan, Menaker Ida: THR Keagamaan Wajib Dibayarkan Paling Lama 7 Hari Sebelum Hari Raya

Oleh : Hariyanto | Selasa, 13 April 2021 - 08:19 WIB

Menteri Ketenagakerjaan - Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan - Ida Fauziyah

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang ditandatangani pada tanggal 12 April 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Menaker Ida mengatakan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menaker dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Selasa (13/04/2021).

Dalam surat edaran tersebut, Menaker menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

“Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan,” ujarnya.

Kesepakatan  mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat,” ujar Menaker.

Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

“Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Suasana penandatanganan perjanjian kerjasama jual-beli (Offtake Agreement) penyediaan produk turunan kelapa sawit yaitu Stearin dan Olein yang dilakukan secara virtual antara PT Citra Borneo Utama (CBU) dan Grand Resources Group (Singapore)Pte, Ltd. (Foto: Humas PT Sawit Sumbermas SaranaTbk)

Selasa, 18 Mei 2021 - 18:23 WIB

Citra Borneo dan Grand Resources Teken Kontrak Kerjasama Jual Beli Stearin dan Olein

Pangkalan Bun - PT Citra Borneo Utama (CBU) dan Grand Resources Group (Singapore)Pte, Ltd. (GRGS) menandatangani perjanjian kerjasama jual-beli (Offtake Agreement) penyediaan produk turunan…

Presiden Jokowi tinjau Konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Selasa, 18 Mei 2021 - 18:11 WIB

Ditinjau Presiden Jokowi, Konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sudah Mencapai 73 Persen

Presiden Joko Widodo meninjau secara langsung perkembangan pembangunan konstruksi salah satu proyek strategis nasional, kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pembangunan proyek tersebut saat…

XAURIUS

Selasa, 18 Mei 2021 - 17:45 WIB

XAURIUS Resmi Luncurkan Token XAU, Cryptocurrency Pertama di Indonesia yang didukung oleh Emas, Lebih Stabil dan Aman

Pada kuartal pertama tahun 2021, sebuah perusahaan asset digital bernama XAURIUS (PT. Xaurius Asset Digital) meluncurkan cryptocurrency pertama di Indonesia yang didukung emas dengan nama token…

Ilustrasi Pabrik Gula (wy)

Selasa, 18 Mei 2021 - 17:30 WIB

Kuat Dugaan Ada Keterlibatan Anggota Dewan dalam Kasus KTM, KPK Diminta Segera Turun Tangan

Kasus temuan puluhan ribu ton gula gudang PT Kebun Tebu Mas (KTM) masih terus bergulir hingga saat ini. Yang terbaru, muncul dugaan keterlibatan anggota DPR RI berinisial AW dan AD dalam dugaan…

Seribu Karyawan Indocement Mulai Ikut Vaksin Gotong Royong

Selasa, 18 Mei 2021 - 17:19 WIB

Dahsyat! Seribu Karyawan Indocement Mulai Ikut Vaksin Gotong Royong

Bogor- PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (“Indocement”) memulai program vaksinasi tahap pertama COVID-19 untuk karyawannya sebagai bagian dari penyelenggaraan gerakan Vaksinasi Mandiri…