DPR dan Pakar Ekonomi Ungkap Beban Berat APBN Pulihkan Perekonomian

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam rapat dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan sejumlah pakar ekonomi Kamis kemarin, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk menempuh langkah extra ordinary dengan cara melebarkan defisit anggaran sebesar Rp1.039,2 triliun atau setara 6,34 persen PDB pada ABPN 2020. 

Dimana sampai dengan akhir tahun lalu, realisasi defisit telah mencapai sebesar Rp 956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB.

"Untuk memenuhi kebutuhan defisit yang besar tersebut, pemerintah mengalokasikan pembiayaan anggaran mencapai Rp 1.190,9 triliun yang sumber utamanya berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226,8 triliun. Begitu pula kondisi ekonomi 2021, belum sepenuhnya pulih walaupun pertumbuhan ekonomi sudah dipatok 5 persen, tetapi profil APBN 2021 masih menunjukkan beban yang cukup berat," kata Muhidin, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Minggu malam (11/4/2021).

Lebih lanjut, Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa defisit APBN 2021 diprediksi akan mencapai 5,7 persen PDB atau sebesar Rp 1.006,4 triliun. 

Untuk menutupi defisit itu, perencanaan pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.177,4 triliun. 

Saat ini, pemerintah dan DPR akan memasuki pembahasan pendahuluan RAPBN 2022. 

Roadmap pada tahun tersebut menjadi tahun terakhir dimana pemerintah memiliki kewenangan untuk melampaui defisit diatas 3 persen sesuai aturan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan pandemi.

"Pembahasasan APBN 2022 akan sangat strategis untuk menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional kedepan. APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RDP ini Banggar ingin mendapat masukan komprehensif kebijakan tepat dalam rangka pembicaraan pendahuluan," tegasnya.

Menurut Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dalam tersebut menyampaikan terkait strategi pengurangan stimulus ekonomi. 

Menurutnya, arah kebijakan fiskal harus mampu memastikan pemulihan ekonomi tetap berlanjut tetapi pemerintah dihimbau untuk jangan terlalu cepat mengurangi stimulus. 

Meski situasi pandemi mulai terkendali, resiko terhadap adanya gelombang baru tetap perlu diwaspadai.

"Sektor industri mulai menggeliat, terlihat dari PMI yang sudah berada diatas angka 50. Prospek pertumbuhan 2021 lebih baik dari proyeksi sebelumnya. OECD memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan meningkat dari 4,0 persen ke 4,9 persen sebagai optimisme pemulihan ekonomi. Untuk itu kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan," imbaunya.

Stimulus fiskal 2022, dinilai Prasetyantoko, harus dilakukan secara timely, temporary dan targeted. 

Timely berarti harus ada exit strategy khususnya skenario fiskal terkait pengurangan subsidi. 

Temporer berarti baru bisa dikurangi jika momentum pemulihannya sudah solid, di mana peran fiskal akan digantikan oleh konsumsi, investasi dan aktivitas ekspor. 

Sementara Target berarti fokus transformasi dalam rangka pemulihan ekonomi.

"Indikator pengurangan stimulusnya akan bisa dilakukan jika pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diatas 4,5 persen maka stimulus berpotensi dikembalikan pada level 3 persen pada 2023," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyatakan bahwa  proses recovery tahun 2021 di Indonesia tidak akan berjalan terlalu signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Meski begitu, sejumlah negara termasuk Indonesia masih termasuk dalam level moderat. 

"Utang kita cukup realistis, jika dibandingkan dengan berbagai negara memang tidak mungkin terelakkan karena sumber penerimaan pajak alami penurunan," ungkapnya.

Perkiraaan postur ABPBN 2022 skenario defisit dinilai INDEF masih dalam level optimis, dengan skenario defisit moderat dimana batas bawah Rp-770,75 triliun (-4,6 persen PDB). 

"Resiko yang akan terjadi dengan perkiraan tadi, resiko stagnasi pendapatan negara. Tahun 2021 memang diprediksi akan terjadi recovery, tetapi sejauh mana recovery akan terjadi karena itu akan mendorong sebeberapa besar rasio belanja dan pendapatan negara," tambahnya.

Berbagai upaya perlu dilakukan, mulai dari perlu dikembalikannya fungsi relaksasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi terkini. Kemudian, penguatan basis-basis pajak serta peningkatan kepatuhan pajak pada sektor ynag cepat pulih (telekomunikasi, industri, jasa kesehatan). 

Selanjutnya perlu ekstensifikasi sumber-sumber pajak baru, termasuk pajak digital, cukai, dan sebagainya.

"Sekarang ini sektor belanja growth-nya dikurangi, padahal rata-rata 10 tahun terakhir growth belanja bisa 9,42 persen dan growth pendapatan rata-rata 8,1 persen, tapi saat situasi Covid pendapatan sudah anjlok 17 persen, jadi memang ini yang perlu didongkrak lagi growth diatas 9 persen. Selain itu, relaksasi perpajakan jika masih akan berlanjut akan berimplikasi pada pendapatan negara yang cenderung stagnan," tutupnya