Baru Sebulan Ditetapkan, Presiden Jokowi Cabut Lampiran Perpres 10/2021 Tentang Investasi Baru Dalam Industri Minuman Keras

Oleh : Hariyanto | Selasa, 02 Maret 2021 - 14:13 WIB

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (2/3/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, lampiran Perpres yang dicabut tersebut terdapat dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Presiden Jokowi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Masukan-masukan dari ulama-ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkapnya. 

Sebagai informasi, Perpres pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras ini merupakan lampiran dari Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perpres ini ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

 

Aturan soal penanaman modal terkait minuman keras termuat dalam lampiran III Perpres soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Berikut daftar bidang usaha soal minuman beralkohol beserta syaratnya:

1. - Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

2. - Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. - Bidang usaha: industri minuman mengandung malt
- Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. - Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol
- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. - Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol
- Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Haru Koesmahargyo, Dukung PEN-ICRG, Bank BTN Transplantasi 710 Terumbu Karang dan Lepas 7.100 Tukik di Bal

Minggu, 11 April 2021 - 21:41 WIB

Luar Biasa Terobosan Pak Haru Koesmahargyo, Dukung PEN-ICRG, Bank BTN Transplantasi 710 Terumbu Karang dan Lepas 7.100 Tukik di Bali

DenpasarSebagai bentuk komitmen perusahaan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui program Indonesia Coral…

Ilustrasi Uang (ist)

Minggu, 11 April 2021 - 21:08 WIB

DPR dan Pakar Ekonomi Ungkap Beban Berat APBN Pulihkan Perekonomian

kewenangan dalam Perppu 1 Tahun 2020, dan disempurnakan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk menetapkan batas defisit anggaran melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan…

Saleh Partaonan Daulay , Komisi IX DPR

Minggu, 11 April 2021 - 20:45 WIB

Saleh DPR: Masjid BUMN dan Pemerintah Harus Tetap Moderat, Tak Boleh Bermazhab

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan masjid-masjid harus tetap menjaga sikap moderatnya di tengah masyarakat. Masjid tidak boleh berafiliasi pada mazhab dan aliran tertentu, apalagi…

Ilmuwan BATAN (ist)

Minggu, 11 April 2021 - 20:33 WIB

Agar Maju, Pemerintah Diminta DPR Kembangkan Tenaga Nuklir, Sugeng: Skala Kecil Saja Dulu, Kami Dukung...

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan, tenaga nuklir saat ini sudah dikembangkan dan menjadi tren di negara-negara maju sebagai energi alternatif.  Menurutnya, Indonesia sebenarnya…

Pembangkit Listrik

Minggu, 11 April 2021 - 20:07 WIB

MIGA, World Bank Group Bakal Jamin 95% Proyek Energi Terbarukan PLN Selama 5 Tahun Kedepan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Lembaga Penjamin Investasi Multilateral atau Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)…