INDUSTRY co.id - Jakarta, Founder sekaligus Chairman Jababeka Group SD Darmono mengungkapkan republik ini perlu memulai berfikir out of the box dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan kondisi defisit ekonomi.
Menurutnya, sudah seharusnya ada inovasi yang extraordinary diberbagai bidang termasuk keuangan sehingga Indonesia bisa keluar dari krisis saat ini. Bahkan bisa menggungguli negara-negara besar dunia.
"Ibarat perhelatan racing atau balap formula 1, semua termasuk Indonesia sedang berada di tikungan, Kalau mau menyalip negara besar, tentu ini saatnya kan, ucap Darmono dalam sebuah diskusi bersama Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad dan Ketua Yayasan President University Komarudin Hidayat yang digelar secara virtual oleh President Executive Club (PEC) pada Senin (8/2/2021).
"Tapi kita perlu inovasi keuangan yang extraordinary, kita memerlukan keberanian merubah kondisi defisit ini menjadi sebuah peluang," ujarnya lagi.
Terlebih lagi, menurut Darmono Indonesia memiliki banyak keunggulan dibanding negara lain, seperti sumber daya yang berlimpah, bonus demografi dan memiliki pasar yang besar.
"Jadi saya ingin mencontohkan, bahwa ada dua negara kecil didunia, yakni Swiss di eropa dan Singapura di asia, tapi keduanya memegang peranan penting didunia. Inikan pelajaran buat Indonesia," ucap Darmono.
Darmono mengaku heran bila Swiss sebagai negara kecil di eropa namun mampu memiliki income perkapita yang tinggi yakni sekitar 90 ribu US dollar.
"Apakah ada alasan mengenai kepastian hukum atau keamanan terjamin untuk para investor sehingga negara kecil itu punya pendapatan perkapita yang besar," ujarnya.
Menurutnya, apakah negara yang memiliki 17 ribu pulau lebih ini bisa punya 100 Singapura atau Swiss kecil dimasing-masing pulaunya, dengan memiliki otonomi sendiri untuk mengatasi masalah keuangannya.
"Ini memungkinkan atau tidak pak Dubes?," tanya Darmono ke Muliaman Hadad.
Menanggapi itu, Dubes Swiss ini berpendapat sama bahwa perlu sebuah inovasi keuangan untuk memulihkan ekonomi khususnya soal neraca pembayaran Indonesia.
Menurutnya, peningkatan investasi dan perdagangan merupakan salah satu faktor kunci mempercepat pemulihan tersebut.
Hal tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar dirinya dapat fokus pada dua hal, yaitu membuka pasar perdagangan dan mendatangkan investasi.
"Kita kan punya persoalan dineraca pembayaran. Jadi untuk mengatasi itu, diperlukan current acount yang berfokus pada perdagangan dan kedua current capital acount yang berfokus pada Foreign Direct Investmen. Dua hal ini harus kita optimalkan sehingga over all neraca pembayaran kita bagus," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya terus mendorong kerjasama kompreshesif antara Indonesia dan Swiss. Dimana pada tahun lalu upaya terssebut telah membuahkan hasil yakni dilakukannya penandatangan kerjasama FTA antara kedua negara.
"Alhamdulillah sudah ditandatangani di jakarta FTA tersebut. Ini satu Step yang baik. Melalui partnership ini kita berharap investasi dan perdagangan dapat meningkat," papar Muliaman Hadad.
"Penduduk Swiss ini kecil Pak Darmono, hanya 8 juta orang, pendapatan perkapita tinggi, punya daya beli luar biasa, semua negara berusaha memanfaatkan daya beli swiss ini. Daya beli yang besar ini lah yang coba kita manfaatkan untuk kemudian diinvestasikan ke Indonesia," sambungnya.
Selain itu, menurut mantan kepala OJK ini, pemerintah Swiss juga gencar mendorong pengusaha-pengusaha kecil, UKM dan UMKM untuk berinovasi. Pemerintah membentuk komite inovasi nasional.
Disitu semua ide-ide dimunculkan dan dilaksanakan dalam kegiatan tahunan yg melibatkan seluruh stakeholder yang terhubung langsung dengan industri.
Selain itu, dunia usaha dan sektor pendidikan di Swiss juga telah terintegrasi dengan baik.
Dimana, orang-orang tua di Swiss juga lebih memilih anak-anaknya fokus pada pendidikan vokasional atau pendidikan vokasi.
Mereka tidak menuntut anak anaknya menjadi sarjana, orang tua lebih menghargai anak-anak kemudian berprestasi bekerja menghasilkan sesuatu yang produktif.
"Anak-anak SMA disini, 60% nya lebih memilih melanjutkan pendidikan vokasi bukan universitas," jelasnya.
"Karena kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh stake holder dalam hal ini sekolah sudah terhubung langsung dengan dunia industri," pungkasnya.
