INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan fokus utama pelaksanaan APBN tahun 2021 adalah penanganan covid dan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, pada postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan akan meningkat menjadi Rp1743,6 triliun.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 target ini akan tumbuh 6,7%.
Namun, jika dilihat dari sisi untuk perpajakan dengan target Rp 1.444 triliun di tahun 2021, sedangkan realisasi di tahun 2020 hanya mencapai Rp1.282 triliun.
Menurut Sri Mulyani, itu artinya perpajakan harus tumbuh 12,6% agar target dapat tercapai.
Adapun untuk target PNBP di 2021 akan lebih rendah sekitar 11,9% dari realisasi APBN 2020.
“Jadi nanti untuk pendapatan negara mungkin kita akan tetap mengoptimalkan untuk PNBP kita jaga dan sekaligus menjaga agar di bidang perpajakan tidak terjadi shortfall, dengan demikian kita harapkan tetap akan bisa tercapai 1.743,” jelas Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip redaksi Industry.co.id dari laman Kemenkeu pada Kamis pagi (28/1/2021).
Sementara itu, untuk belanja negara di 2021, pemerintah mentargetkan mencapai Rp2.750 triliun.
Menurutnya, jika dibandingkan realisasi sementara tahun 2020 yaitu Rp2.589 triliun, masih ada ekspansi 6,2% terutama kalau dilihat belanja pemerintah pusat masih akan tumbuh 7%.
Kemudian untuk TKDD akan tumbuh 4,3% di Rp795,5 triliun.
"Untuk defisit diperkirakan Rp 1.006 triliun yaitu 5,7% dari GDP," ucap Sri Mulyani.
Defisit ini menurutnya masih lebih rendah nominalnya bila dibandingkan dengan target Perpres 72.
"Kalau dilihat dari realisasi 2020 nominalnya lebih tinggi meskipun persentase terhadap GDP masih lebih rendah," terang Sri Mulyani.
"Kemarin kami juga bertemu dengan rating agency mereka akan melihat apakah Indonesia akan tetap bisa menjaga defisit untuk secara bertahap turun mendekati 3% pada tahun 2023 nanti, “ tambahnya.
Adapun pemulihan ekonomi, SDM serta bantuan sosial masih akan menjadi prioritas APBN 2021.
Seperti, anggaran untuk bidang pendidikan Rp505 triliun, dan kesehatan Rp169 triliun.
"Namun belum termasuk refocusing relokasi sehingga masih ada kemungkinan alokasi untuk kesehatan akan lebih tinggi," jelas Sri Mulyani.
Kemudian, alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp408 triliun, menurutnya alokasi ini juga akan lebih naik lagi karena adanya beberapa program bansos yang diteruskan di tahun 2021.
“Untuk anggaran infrastruktur Rp 417 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 trilun dan bidang TIK Rp 26 triliun, yang kita harap akan bisa meningkatkan konektivitas di seluruh daerah di Indonesia termasuk desa,” pungkasnya.
