Innalilahi! Sejumlah Hotel dan Restoran di Jakarta Kritis, PHRI Desak Pemerintah Gercep Lakukan Hal Ini Sebelum Terlambat

Oleh : Ridwan | Senin, 18 Januari 2021 - 16:31 WIB

Hotel (Ilustrasi)
Hotel (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta mengatakan industri hotel dan restoran di Jakarta semakin kritis, karena tingkat okupansi terus menurun.

Karena itu, PHRI meminta pemerintah membantu sektor usaha tersebut dengan cara melaksanakan kegiatan pertemuan atau rapat di hotel dan restoran di Jakarta.

Saat ini di Jakarta terdapat 991 hotel. Terdiri dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang, dan belasan bahkan puluhan ribu restoran yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Di mana tingkat okupansi rate-nya terus mengalami penurunan. Selama 5 tahun terakhir ini, dari sekitar 70 persen menjadi sekitar 56 persen, namun sekarang okupansi rate hotel dan restoran banyak yang di bawah 20 persen.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, mengatakan hotel dan restoran merupakan sub-sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi recovery atau pemulihan paling belakang dibanding sektor lain. Karena itu, pemerintah harus membantu sektor ini bertahan.

"Memperbaiki permintaan atas usaha kita yang saat ini sudah sangat-sangat jauh dari keadaan standar. Kegiatan rapat-rapat pemerintah dan badan usaha milik negara sebaiknya digalakan lagi di Jakarta agar bisa memberi pekerjaan pada hotel dan restoran," katanya, di Jakarta (17/1/2021).

Tak hanya itu, untuk membantu menaikkan okupansi hotel, BPD PHRI DKI Jakarta juga mengusulkan agar pemerintah membuat program khusus agar turis baik asing maupun domestik bertahan beberapa hari di Jakarta.

"Sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kita dan mengunjungi berbagai objek wisata," ujarnya.

Di sisi lain, Sutrisno mengatakan, sepakat membangun Gerakan Kebangkitan agar pelaku usaha hotel dan restoran tidak semakin terpuruk dan bisa bangkit pada 2021, agar tidak menimbulkan kerugian yang parah bagi para pemilik.

Sutrisno juga minta agar pemerintah membantu meringankan beban-beban ekonomi dan beban biaya yang dapat menyebabkan industri collapse. Misalnya, pajak-pajak PB1, Pajak Korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja dan pungutan-pungutan lain agar diringankan.

"Perpajakan untuk hotel dan restoran/warung kecil mesti dilonggarkan. Pajak bersifat final, angka Rp4,8 miliar untuk usaha kecil saat ini sudah dianggap terlalu kecil mesti ditingkatkan menjadi paling tidak Rp7,5 miliar," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

MenkopUKM Teten Masduki usai membuka InaFashion Smesco Online Expo

Rabu, 21 April 2021 - 18:41 WIB

Dongkrak Penjualan Produk UMKM Fesyen, KemenkopUKM Gandeng Hippindo Gelar InaFashion Semsco Onlie Expo

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membuka secara resmi pameran virtual InaFashion Smesco Online Expo 2021 yang berlangsung pada 21-30 April 2021. Pameran ini merupakan hasil kolaborasi…

Jokowi Tinjau Kawasan Industri Batang

Rabu, 21 April 2021 - 18:39 WIB

Luar Biasa Dahsyat! Diam-diam Industri Kaca Terbesar di Asia Tenggara, Industri Prekursor dan Katoda Antre Masuk Kawasan Industri Batang

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kerjanya di Kawasan Industri Terpadu Batang, di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengungkapkan progres pembangunan…

BBM, SPBU (Foto/Rizki Meirino)

Rabu, 21 April 2021 - 18:14 WIB

Asik...Pertamina Guyur Promo di Harkonas, Konsumen Bisa Beli BBM Dengan Harga Rp300 Per Liter

Sepanjang bulan April, masyarakat bisa menikmati pembelian Pertamax Series dan Dex Series dengan harga hemat Rp 300 per liter tanpa batas maksimal transkasi menggunakan aplikasi MyPertamina…

VIDIA Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Rabu, 21 April 2021 - 18:00 WIB

Penyelenggara Sertifikat Elektronik Sediakan Dokumen Digital Terpercaya melalui Tanda Tangan Elektronik

PT Indonesia Digital Identity (VIDA) menjadi perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik pertama di Indonesia yang terdaftar sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik yang aman dan…

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar

Rabu, 21 April 2021 - 17:15 WIB

Arcandra Tahar Sebut PGN Punya Peran Penting Ambil Peluang Optimalkan Kebutuhan LNG Dunia yang Semakin Membesar

Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Arcandra Tahar mengungkapkan, PGN memiliki posisi strategis dalam penyediaan energi yang ramah lingkungan dan efisien di dalam negeri. Dijelaskan…