INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan terhadap gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang nantinya akan ditangani oleh Menko Polhukam," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Jagakarsa Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017)
Presiden menyebutkan Indonesia merupakan negara demokratis sehingga setiap orang dapat menyampaikan pendapatnya.
"Silahkan menyampaikan pendapat, silahkan yang ingin demo. Tapikan ada aturan-aturannya yang harus diikuti," kata Presiden Jokowi.
Ia menyebutkan aturan itu antara lain tidak mengganggu yang lain, bisa menjaga ketertiban dan keamanan kota atau negara.
"Kalau dirasa sudah mengganggu, nah itu yang saya kira akan dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam," katanya.
Ia meminta agar energi bangsa tidak habis untuk kegiatan dan urusan-urusan yang tidak produktif.
