Keuangan Berkelanjutan, Jalur Baru Menuju Pertumbuhan

Jakarta – Indonesia Economic Forum yang ke 7 mempertemukan para pemimpin politik, bisnis, pemerintah, pemrakarsa dan pemimpin komunitas untuk membahas visi Indonesia di tahun 2020 untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19.

Berkolaborasi dengan HSBC Indonesia untuk ketiga kalinya, Indonesia Economic Forum tahun ini mengusung tema “2020 Vision: Rebooting Economic Growth Post Covid-19.” Setelah mengalami penurunan ekonomi yang tajam sejak Krisis Keuangan Asia, Indonesia sedang berada dalam masa pemulihan perekonomian. Covid-19 telah mempercepat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah menciptakan peluang baru.

Pada hari kedua yang mengambil tema “Emerging Trends in Global Trade”, diskusi panel terbagi dalam 3 sesi. Di sesi terakhir ini, para pembicara membahas keuangan berkelanjutan sebagai jalan menuju pertumbuhan.

Selama beberapa tahun terakhir, investor, bank dan lembaga keuangan sudah melihat manfaat nyata dari keuangan berkelanjutan dan terus mengevaluasi kinerja dan kriteria pinjaman mereka.

Dalam pembukaannya, Shoeb Kagda selaku Founder & CEO Indonesia Economic Forum menyatakan saat ini, semakin banyak institusi dan investor yang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti dampak lingkungan dan sosial dari investasi mereka. Menurut Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), hampir 30% dari semua aset yang diinvestasikan pada tahun 2018 adalah "investasi yang bertanggung jawab secara sosial" yang memperhitungkan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Indonesia juga sedang bergerak ke arah itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Diperkirakan, setiap tahunnya kebutuhan investasi tersebut mencapai US$300 miliar hingga US$500 miliar. Sebagian besar investasi ini akan dibutuhkan di sektor- sektor penting seperti infrastruktur dan sektor yang sensitif terhadap lingkungan seperti pertanian, kehutanan, energi, pertambangan, dan limbah.

“Selama beberapa tahun terakhir, pasar keuangan Indonesia telah melihat sejumlah inovasi desain penting yang bertujuan untuk mendorong pinjaman dan investasi hijau seperti pengembangan sustainable ratings. Pemerintah juga telah mengambil langkah serupa untuk beberapa sistem keuangan lewat Roadmap OJK untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang mencakup pengembangan kerangka regulasi yang mengikat untuk keuangan berkelanjutan,” kata Shoeb.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Luky Afirman dalam pidatonya mengatakan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dan concern terhadap perubahan iklim. Menurutnya, negara-negara lain yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seharusnya lebih merespons secara efektif dan lebih sistematis. Pemerintah telah berkomitmen untuk mencoba mengitegrasikan keuangan berkelanjutan dalam kebijakan, strategi, dan program pembangunan. 

Ditambahkan, investasi dan pembiayaan untuk perubahan iklim cukup mahal. Nilainya cukup bervariasi. Namun, estimasi terbaru yang disajikan dalam laporan “second millennial update report”, dibutuhkan sekitar Rp3.461 triliun atau sekitar US$247 miliar untuk memenuhi pengurangan emisi. Pemerintah sejauh ini sudah membiayai perubahan iklim hingga Rp370 miliar atau sekitar US$26 miliar pada periode 2016-2019 untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (NDCs) yang diharapkan.

Seiring dengan berkembangnya obligasi berkelanjutan di pasar global dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan melihat peluang yang besar untuk terus mengembangkan pembiayaan proyek berbasis keuangan berkelanjutan, pengembangan obligasi berkelanjutan dan kerangka kerja utama, menguji pelaksanaan proyek sesuai kriteria kelayakan serta mekanisme pelaporan obligasi berkelanjutan .Pemerintah juga bersiap untuk menghadapi tantangan yang harus dilewati untuk dapat berhasil mencapai tujuan.  Salah satunya, pemerintah harus berpacu dengan momentum pasar yang tepat ditengah timeline penyusunan framework dan report yang terbatas. Tentunya, dibutuhkan insentif untuk pelaku pasar, respon yang cepat dan tanggap, serta kerja keras dan kolaborasi internasional.

Diskusi panel dilanjutkan dengan pembahasan antara para pembicara yang dimoderasi oleh Nalin Singh, Co-Founder & COO Orbit Future Academy.

Sean Henderson, Managing Director & Co Head of Debt Capital Markets Asia Pacific HSBC, mengatakan pasar obligas berkelanjutan merupakan pasar yang bergerak sangat cepat. Nilai penerbitan obligasi berkelanjutan tumbuh dari 16 miliar lembar saham pada tahun 2014 menjadi 110 miliar lembar saham pada 2019.

“Obligasi Hijau dan Sosial adalah pasar yang saat ini berkembang pesat, dari hanya senilai US $ 15 miliar yang diterbitkan pada tahun 2015 menjadi US $ 110 miliar pada tahun 2019. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Republik Indonesia pada saat penerbitan obligasi hijau pertama. Salut kepada pemerintah atas upaya terobosan mereka untuk mengembangkan pasar obligasi hijau di Asia dan memperkenalkannya kepada investor di kawasan ini. Obligasi terkait keberlanjutan adalah bidang pengembangan yang baru dan menarik dan tidak hanya menitikberatkan faktor hijau, tetapi juga pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan pengurangan polusi,” kata Sean.

Isabel Chatterton, Regional Industry Director, Infrastructure and Natural Resources, Asia and Pacific, International Finance Corporation (IFC) mengatakan, sebagai institusi yang sudah menjalankan pembiayaan berkelanjutan selama 10 - 15 tahun, IFC telah terlibat dalam penerbitan obligasi berkelanjutan global pertama kalinya pad tahun 2013 di pasar keuangan AS. Obligasi berkelanjutan yang terbit tujuh tahun lalu ini masih menjadi obligasi berkelanjutan terbesar yang ada di pasar hingga saat ini.

“Hingga hari ini, IFC telah menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai US$ 10,4 miliar dalam 20 mata uang. Perkembangan di pasar ini sangat pesat dan kami juga berpikir cepat dan bertindak cepat sesuai dengan perkembangan yang ada di pasar. Hingga pertengahan tahun lalu, penerbitan obligasi berkelanjutan dimana kami berpartisipasi telah digunakan untuk membiayai 220 proyek dan harapannya bisa mengurangi jumlah emisi yang luar biasa, setara dengan 2,5 miliar galon bensin. Kami percaya bahwa IFC telah menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan,” kata Isabel.

Hendro Utomo, Rating Director Pefindo Rating Agency mengatakan dari sisi korporasi, masih ada ruang yang sangat besar untuk berkembangnya obligasi berkelanjutan. Di pasar obligasi konvensional sendiri, nilai penerbitan obligasi korporasi di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan ke negara lain. Dengan dukungan kebijakan dan framework dari pemerintah yang diterbitakan pada tahun 2017 lalu, pasar obligasi korporasi berkelanjutan di Indonesia masih sangat potensial.

“Jika kita bandingkan penerbitan obligasi korporasi di Indonesia dengan sumber pembiayaan lain seperti pinjaman bank, rasionya jauh lebih kecil dari negara lain. Jadi menurut saya, obligasi korporasi Indonesia hanya mewakili kurang dari 10 persen dari pinjaman bank, sedangkan negara lain setahu saya sudah lebih dari 20 persen. Dan sayangnya, saya harus mengatakan bahwa korporasi itu sendiri tidak begitu aktif dalam hal produk obligasi berkelanjutan. Setahu saya hanya PT Sarana Multi Infrastruktur, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara yang menerbitkan green bond pertama di Indonesia. Di luar itu, ada beberapa penerbit obligasi berkelanjutan, tetapi sebagian besar untuk pasar global yang berdenominasi dolar AS dan tidak terdaftar di pasar modal Indonesia. Jadi artinya, kemungkinan besar dari sisi demand emiten lebih disukai untuk menerbitkan di pasar global dari pada di pasar lokal,” kata Hendro.

Mervyn Tang, Senior Director and Global Head of ESG Research Fitch Ratings mengatakan kebanyakan bank dan investor memerhatikan ESG, bukan iklim seperti hutan, kelangkaan air, keamanan siber, dan lainnya. Dibandingkan dengan AS dan Eropa, di APAC sendiri, perkembangan obligasi berkelanjutan berjalan lamban namun juga ada perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terkadang, pelaku pasar bisa mengembangkan frameworknya sendiri karena pendekatan ESG dimasing-masing kawasan berbeda. Di APAC, perekonomian kawasan ini lebih bergantung pada bahan bakar fosil sejauh ini dalam perekonomian. 

“Jika orang bersedia membayar lebih untuk obligasi berkelanjutan, mereka berpotensi mendapatkan keuntungan dari perspektif pembiayaan. Sementara jika orang mulai mengecualikan instrumen atau proyek brown seperti bahan bakar fosil, akan ada keterbatasan pembiayaan bagi perusahaan – perusahaan tertentu. Bagi APAC sendiri dan Indonesia, masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan seperti misalnya pembiayaan yang berfokus pada kehutanan berkelanjutan,” kata dia. 

Indonesia Economic Forum adalah platform multi-stakeholder yang mempertemukan semua pihak. Indonesia Economic Forum memiliki visi untuk mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia dengan mengidentifikasi tren dan peluang. Sejak didirikan pada tahun 2014, setiap tahun Indonesia Economic Forum telah melibatkan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, komunitas bisnis, akademisi dan organisasi pemuda dalam forum tahunan.

Tahun ini, Forum Indonesia Economic Forum menjadi forum virtual terbesar di Indonesia, dan dihadiri oleh 1.000 peserta dari Amerika Serikat, Australia, India, Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Melalui platform digital, Indonesia Economic Forum telah menjangkau lebih dari 3.000 pemimpin eksekutif dan bisnis senior serta lebih dari satu juta pengikut di Indonesia